Hukum
Akibat penyerangan, perusakan rumah penduduk dan pengusiran warga Jamaah Ahmadiyah Sabtu (19/5) pada 7 Kepala Keluarga, 24 orang penduduk Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan. Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh sekelompok masa secara sistimatis. Kejadian tersebut mengakibatkan enam rumah rusak beserta peralatan rumah tangga dan elektronik lainnya serta 4 sepeda motor hancur. (Ist)

JAKARTA- Persekusi yang menimpa Jamaah Ahmadiyah dalam bentuk penyerangan, perusakan rumah penduduk dan pengusiran Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat 19-20 Mei 2018, merupakan tindakan biadab atas nama agama. “Aksi yang dilakukan oleh massa dari desa setempat ini dasari sikap kebencian dan intoleransi pada paham keagamaan yang berbeda,” hal ini ditegasnya Halili, Direktur Riset SETARA Institute kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (21/5).

“Kebencian dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat harus ditangani sebagai tantangan dan potensi ancaman keamanan nyata,” ujarnya.

Intoleransi menurutnya adalah tangga pertama menuju terorisme. Sedangkan terorisme adalah puncak intoleransi. Oleh karena itu, energi pemberantasan terorisme harus dimulai dari hulu, yakni intoleransi sebagaimana yang terjadi di Lombok Timur ini.

“Jika dibiarkan, aspirasi politik kebencian dan intoleransi dapat berinkubasi menjadi aksi-aksi terorisme,” katanya.

Menurutnya, Indikasi akan adanya aksi persekusi terhadap warga Ahmadiyah sebenarnya sudah dirasakan oleh warga Ahmadiyah sejak bulan Maret 2018 dan sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian dan pemerintah setempat. Beberapa kali dialog antar warga juga dihadiri oleh aparat Polsek Sakra Timur dan Polres Lombok Timur.

“Dalam dialog-dialog tersebut, kelompok warga intoleran menuntut warga Ahmadiyah untuk keluar dari keyakinan mereka dengan ancaman pengusiran jika tuntutan tersebut tidak diindahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute menyatakan,  terkait dengan terjadinya aksi teror dan persekusi terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur, SETARA Institute menyampaikan SETARA Institute mengutuk aksi tidak manusiawi yang dilakukan sekelompok warga intoleran terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur tersebut.

“Tindakan demikian nyata-nyata merupakan tindakan melawan hukum, melanggar amanat konstitusi, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan merusak kebinekaan,” tegasnya.

SETARA menyesalkan kegagalan aparat kepolisian dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Desa Greneng tersebut.

“Kapolri harus memberikan perhatian besar terhadap kinerja aparat keamanan dalam mencegah kekerasan atas nama agama,” ujarnya.

 Fokus aparat kepolisian atas penanganan terorisme yang dilakukan oleh jaringan teroris nasional dan transnasional tidak boleh mengurangi perhatian aparat untuk melindungi warga minoritas dari rasa takut (fear), tidak aman (insecure) dan terancam (threatened) akibat teror kekerasan mengatasnamakan keyakinan mayoritas.

“Justru pada aksi-aksi sejenis inilah ekstensi kerja pemberantasan terorisme harus dilakukan, meskipun dengan kerangka hukum yang berbeda,” ujarnya.

SETARA juga menuntut Pemerintah untuk menjamin keamanan jiwa raga dan hak milik seluruh warga Ahmadiyah, khususnya di Nusa Tenggara Barat.

“Jamaah Ahmadiyah memiliki seluruh hak dasar sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

SETARA mendesak Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mengambil tindakan segera untuk melakukan pemulihan (remedies) atas hak-hak korban yang terlanggar dan tercerabut akibat aksi kekerasan tersebut.

“Pengusiran dan pelanggaran berbagai hak dasar Jemaat Ahmadiyah di Mataram satu dekade yang lalu tidak boleh berulang dan menjadi pola tindakan massa dan pemerintah terhadap perbedaan keyakinan, mazhab, dan agama,” katanya.

Selain itu tegas Bonar Tigor,, aparat keamanan dan pemerintah setempat harus memastikan kondusivitas sosial dengan mencegah eskalasi ketegangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama/berkeyakinan.

“Pembiaran kekerasan seperti yang terjadi atas warga Ahmadiyah di Lombok Timur akan semakin membuka ruang bagi politisasi agama, intoleransi, dan ujaran kebencian untuk kepentingan politik elektoral jelang Pilkada Serentak, Pemilu, dan Pilpres mendatang,” katanya.

Kronologi

Terjadi penyerangan, perusakan rumah penduduk dan pengusiran terhadap 7 Kepala Keluarga, 24 orang penduduk Dusun Grepek Tanak Eat, Desa Greneng, Kecamatan. Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh sekelompok masa secara.

Kejadian tersebut mengakibatkan enam rumah rusak beserta peralatan rumah tangga dan elektronik lainnya serta 4 sepeda motor hancur.

Kelompok masa yang berasal dari daerah yang sama, mereka melakukan penyerangan dan perusakan karena sikap kebencian dan intoleransi pada paham keagamaan yang berbeda.

24 orang penduduk yang rumahnya di amuk masa dievakuasi oleh polisi ke Kantor Polres Lombok Timur dan sampai siaran pers ini di buat [Minggu, 20/5/2018] masih menginap di Kantor Polres Lombok Timur.

Sabtu, 19 Mei 2018 jam 21.00 WITA, Terjadi kembali penyerangan dan perusakan rumah penduduk di lokasi yang sama dan di hadapan aparat kepolisian yang mengakibatkan satu rumah hancur.

Terjadi kembali penyerangan dan perusakan rumah penduduk di lokasi yang sama yang mengakibatkan satu rumah penduduk hancur.

Target penyerang adalah meratakan seluruh rumah penduduk komunitas jemaat Ahmadiyah dan mengusirnya dari Lombok Timur.

Aksi kejadian amuk massa ini sejatinya sudah terindikasi mulai Maret 2018 dan di pertegas oleh kejadian pada 9 Mei 2018 di desa yang berbeda, namun masih di Kabupaten Lombok Timur dengan motif yang sama, yaitu sikap kebencian dan intoleran pada paham keagamaan yang berbeda yang berujung pada pemaksaan untuk keluar dari komunitas Ahmadiyah atau ancaman pengusiran.

Semua rentetan peristiwa tersebut sebetulnya sejak awal telah dilaporkan oleh pengurus Ahmadiyah Lombok kepada aparat kepolisian dan beberapa kali dilakukan dialog yang dihadiri Polsek dan Polres Lombok Timur. (Web Warouw)  

Add comment

Security code
Refresh