Hukum
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Ist)

JAKARTA- Boleh tidaknya Jusuf Kalla menjadi Calon Wakil Presiden di pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, masih terus berlangsung. Sebelumnya, sudah ada perorangan yang menggugat ketentuan soal larangan bagi wapres maju kembali jadi cawapres karena telah menjabat dua periode. Gugatan tersebut ditolak majelis hakim Mahkamah Konstitusi, karena dinilai pemohon tak punya legal standing. Kini, ketentuan itu kembali digugat oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Dalam obrolan santai dengan para wartawan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat menanggapi polemik tersebut. Menurut Tjahjo, untuk mengakhiri polemik boleh tidaknya Jusuf Kalla kembali jadi cawapres memang lebih baik menunggu keputusan MK. Karena mahkamah yang berhak memutuskan itu. Jadi ia minta, publik menunggu saja ketok palu dari MK, apakah JK boleh maju atau tidak sebagai cawapres.

"Kita menunggu keputusan MK terkait masa jabatan Presiden  dan Wakil Presiden berturut turut atau sela jabatan masih dianggap 2 kali jabatan berturut turut atau 2 kali masa pelantikan dalam jabatan yang sama.  Kita tunggu keputusan dari MK," kata Tjahjo.

Namun kata Tjahjo, ia sendiri sebagai pribadi berpendapat dua kali masa periode jabatan berturut- turut itu merujuk pada dua kali masa jabatan berturut-turut tanpa jeda. Kata dia, jika seperti itu  tidak diperbolehkan lagi maju ke pemilihan.

"Pertanyaannya  kan kalau tidak berturut Pak JK masih bisa jabat wapres? Ya menurut saya kita tunggu keputusan MK bagaimana pendapat  hukumnya," katanya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan terkait yang dimaksud dengan dua periode jabatan berturut turut, Tjahjo berpendapat tidak harus penuh 5 tahun. Jadi satu periode jabatan itu, tidak harus penuh menjabat selama 5 tahun.

"Kalau menurut saya pribadi yang dilarang kalau menjabat 2 perode jabatan berturut-turut," katanya.

Tapi Tjahjo menegaskan, itu adalah pendapat pribadi. Bukan pendapat yang mewakili pemerintah. Namun pendapat dirinya sendiri.

Perbedaan Tafsir UU Pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan berlaku bijak dalam memutuskan perkara permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ia menekankan demikian sejalan dengan permohonan uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang diajukan Perindo ke MK. Dalam permohonan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri sebagai pihak terkait.

"Saya kira itu hak setiap warga negara, termasuk Pak Jusuf Kalla. Karena saya sendiri sebagai sarjana hukum, juga punya pandangan yang beda kan boleh-boleh saja," terang Tjahjo kepada wartawan di sela-sela Workshop Nasional Anggota FGD DPRD Se-Indonesia Partai Golkar Tahun 2018 Angkatan I di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018 malam.

Mendagri yang hadir sebagai keynote speaker dalam acara tersebut menyatakan, pengertian dua periode sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu masih menimbulkan perbedaan pendapat atau tafsir. Ia menyebut soal tafsir ini, 10 sarjana hukum bisa memunculkan seratus pendapat. Karenanya lebih baik jika sepenuhnya diserahkan ke MK untuk mengambil putusan.

"Saya kira ini masih berbagai argumentasi, sepuluh sarjana hukum bisa seratus pendapat. Makanya kita serahkan ke MK, MK akan mengambil (jalan) bijak, pengertian itu bagaimana," jelas Tjahjo.

Disampaikan, proses penyusunan Undang-Undang Pemilu dilakukan antara Pemerintah dan DPR. Di atas itu masih ada MK yang masih bisa merubah hasil akhir dari legislasi yang dihasilkan Pemerintah dan DPR. Bukan hanya UU Pemilu, namun juga UU lain. MK akan melihat apakah ada hal yang menyimpang atau tidak dari konstitusi.

"Saya kira Pak JK sah-sah saja. Apapun beliau tidak atas nama pribadi, beliau kan juga membawa aspirasi. Wong sama kok, yang 20 persen sudah diputuskan oleh MK pada Januari, sekarang masih ada lagi yang gugat minta 20 persen, dibahas lagi," ucapnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan dua puluh persen dimaksud merujuk permohonan uji materi Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Pasal presidential treshold dalam Undang-Undang Pemilu diketahui mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah pemilu.

Mengenai kekhawatiran permohonan uji materi Perindo akan berdampak pada regenerasi muda dalam berkontestasi politik, terutama jika dikabulkan MK, Mendagri mengingatkan bahwa dalam politik tidak boleh ada dikotomi atau pembedaan antara tua dan muda.

"Politik itu jangan melihat tua muda. Jangan ada dikotomi tua muda, jangan ada dikotomi laki-laki perempuan. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama," demikian Tjahjo Kumolo. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh