Hukum
Stadion Olahraga di Hambalang (Ist)

JAKARTA- Dari tahun 2014 - 2017 pemda kota Bekasi mengalokasi anggaran untuk proyek pembangunan Stadion mini sebanyak di 8 lokasi dengan anggaran sebesar Rp27.283.092.700. Hal ini dipaparkan Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (27/8)

Delapan lokasi tersebut adalah stadion mini Bekasi Barat kota Bekasi dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar, stadion mini Jatisampurna dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, Stadion mini Bekasi selatan kota Bekasi sebesar Rp2,4 miliar.

Selain itu ada stadion mini kecamatan Rawalumbu dengan anggaran sebesar Rp2,4 miliar, stadion mini Bekasi Timur kota Bekasi (Lapangan Multiguna) dengan anggaran sebesar sebesar Rp5,2 miliar, stadion mini Pondokgede sebesar Rp6,6 miliar, stadion mini Mustika Jaya dengan anggaran sebesar Rp6,8 miliar, serta stadion mini dan gedung serbaguna RW 03 kelurahan Margamulya dengan anggaran sebesar Rp356,8 juta.

“Dari Delapan stadion mini tersebut diduga ada penyimpangannya anggaran dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar. Tetapi, dari 8 stadion mini ini hanya satu proyek pembangunan stadion mini yang masuk ke proses penyidikan pihak kejari Kota Bekasi. Yaitu Proyek pembangunan Stadion Mini Pondokgede,” ujarnya.

Namun kasus stadion mini Pondok Gede ini pun sampai sekarang tidak terdengar kemajuan penyidikannya.

“Tapi sayang seribu kali sayang, proses penyidikan stadion mini Pondok Gede sampai sekarang kasus dugaan korupsinya  mangkrak atau tidak dilanjuti lagi oleh Kejari Kota Bekasi. Meskipun kasus tersebut, tinggal memasuki tahapan penetapan tersangka,” ujarnya.

Padahal menurutnya, dalam pemantau CBA (Center For Budget Analysis) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar sebagai orang yang bertangggungjawab sudah dipanggil pihak Kejari.

“Kami meminta kepada kejari Kota Bekasi untuk segera membuka kembali kasus dugaan korupsi stadion mini pondok Gede tersebut. Segera panggil lagi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar dan juga pejabat pembuat Komitmen (PPK),” tegasnya.

Oleh karena itu ia mengingatkan, tugas suci Kejari Kota Bekasi itu adalah  pemberantasan korupsi bukan tukang mangkrak kasus-kasus yang terindikasi korupsi.

“Jadi kejari jangan pura pura buta dan tuli ketika publik melaporkan kasus kasus korupsi di kejaksaan,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh