Hukum
Roy SImbiak, Aktivis HAM dan Demokrasi asal Papua. (Ist)

JAKARTA- Korupsi, illegal mining (penambangan ilegal), illegal Logging (pembabatan hutan) di Papua dan Papua Barat sudah tidak bisa ditolerir lagi karena telah merugikan negara dan rakyat Papua. Untuk itu Pemerintah Pusat perlu segera mendorong pendirian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Papua agar segera dapat menangkap semua pihak yang merugikan negara dan rakyat Papua. Hal ini ditegaskan oleh Roy Simbiak, aktivis HAM dan demokrasi kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (31/8).

“Pak Jokowi, tolong segera dirikan KPK di Papua dan Papua Barat. Tangkap semua koruptor dan pelaku illegal mining dan illegal logging di Papua. Cukup sudah penderitaan rakyat Papua. Kami sudah tidak tahan lagi,” ujarnya.

Aktivis 80-an yang tergabung dalam Relawan Jokowi (Rejo) ini juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang secara signifikan mendorong pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

“Pembangunan infrastrukur jalan menembus daerah-daerah terisolir itu, kelak hanya bermanfaat jika korupsi, illegal logging dan illegal mining di Papua segera dapat diberantas. Kalau tidak maka merekalah yang mendapatk keuntungan dari pembangunan infrastruktur. Bukan rakyat Papua,” tegasnya.

Roy Simbiak mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua selama ini. Karena Otonomi khusus yang seharusnya mensejahterahkan rakyat Papua, justru telah jauh diselewengkan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.

“Seluruh kabupaten di Papua mengandalkan DAK dan DAU. Tapi untuk memastikan dapat DAK dan DAU, para bupati harus ke Jakarta dan setor 20% ke oknum-oknum di Jakarta. Rantai korupsi sedemikian panjang dari kabupaten sampai ke pemerintah pusat atas nama Papua. Sehingga yang terpakai untuk pembangunan Papua tinggal tetesan terakhir. Makanya Papua gak bisa maju dan tetap terkebelakang,” ujarnya.

Kepada KPK di Jakarta, Roy Simbiak menegaskan untuk jangan ragu untuk menangkap pejabat Papua yang sudah diindikasikan korup dan merugikan negara. Dirinya yakin KPK telah memiliki daftar koruptor di Papua yang selama ini merugikan rakyat dan negara, namun takut karena melibatkan oknum-oknum di Jakarta.

“Pak Jokowi dan KPK jangan takut. Karena kami rakyat Papua akan mendukung pemberantasan korupsi di tanah Papua. Kami siap berkoordinasi untuk membersihkan tanah Papua dari koruptor, illegal mining dan illegal logging,” ujarnya.

Roy Simbiak berharap Presiden Joko Widodo bisa memimpin Indonesia kembali pada periode kedua 2019-2024, agar pembangunan di Papua bisa dilanjutkan.

“Jangan lupa pembangunan SDM orang asli Papua. Jangan sampai justru orang dari luar yang mengisi birokrasi di Papua, karena orang Papua tidak didik dan tidak punya akses seperti saat ini,” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh