Hukum
Presiden RI, Joko Widodo (Ist)

JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo menjelaskan pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 yaitu mengatur keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dalam pasal 17 peraturan tersebut diatur penghargaan sebesar Rp 200 juta kepada masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.

“Kita menginginkan ada partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mencegah,. mengurangi bahkan menghilangkan korupsi. Jadi harus ada partisipasi dari masayarakat,” demikian presiden seusai pertemua dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Jakarta, Rabu (10/10)

Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus menyambut baik peraturan tersebut dan memberikan usulan perubahan imbalan Rp 200 juta tersebut. KPK menurutnya mengusulkan 1 persen dari kerugian negara yang dikembalikan. Ini agar menarik minat masyarakat untuk ikut dalam pemberantasan korupsi.

Kepada Bergelora.com dilaporkan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 pada 17 September lalu. al ini turut disampaikan Jokowi melalui unggahan di akun Instagram-nya (@jokowi) pada Rabu (10/10/2018).

Dalam kolom caption-nya, ia menuliskan bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang luar biasa.

Oleh sebab itu, Jokowi ingin pemberantasannya juga harus melalui cara luar biasa, dengan melibatkan masyarakat.

Dengan ditandatanganinya PP nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Masyarakat yang memiliki informasi tentang adanya dugaan tipikor dapat menginformasikannya kepada pejabat berwenang dan penegak hukum.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi akan mengapresiasi peran serta masyarakat tersebut dengan penghargaan berupa premi bernilai maksimal Rp 200 Juta.

"Korupsi itu tindak kejahatan yang luar biasa. Pemberantasannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa, tidak hanya oleh aparat penegak hukum tapi kita ingin ada partisipasi masyarakat.

Caranya bagaimana? Saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018 lalu.

Isinya, antara lain, masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikannya kepada pejabat berwenang atau penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya akan diganjar penghargaan berupa premi dengan besaran dua permil dari jumlah kerugian negara dengan nilai maksimal hingga Rp200 juta. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh