Hukum
Barisan Rakyat Peduli Lampung melaporkan dugaan korupsi Gubernur Lampung, Ridho Ficardo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/10) lalu. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Kordinator Barisan Rakyat Peduli Lampung, Icha Novita menyatakan tak gentar dengan ancama beberapa pihak yang akan melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib karena melaporkan dugaan korupsi Gubernur Lampung, Ridho Ficardo ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (15/10) lalu.

“Kami tidak takut. Biar rakyat semakin tahu siapa mereka. Kalau polisi memanggil kami, akan kami hadapi mereka. Semua ini demi rakyat Lampung yang telah dirugikan oleh para koruptor. Itu semua uang rakyat Lampung,” tegas Icha Novita dari Bandar Lampung ketika dihubungi Bergelora.com dari Jakarta, Selasa (16/10).

Sebelumnya dilaporkan dugaan korupsi kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung tahun anggaran 2016 sebesar Rp55 miliar ke ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, berlanjut. Laporan ini dianggap mencemarkan nama baik dan menghancurkan karakter Ketua KONI Lampung, M. Ridho Ficardo. Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie, Ketua Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Lampung, Abdulah Fadri Auli serta Ketua Pengprov Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (Parpani) Lampung, Yandri Nazir.

“Kami pengurus provinsi cabang olahraga yang ada dinaungan KONI merasa keberatan adanya laporan mengatas namakan Barisan Rakyat Peduli Lampung (BRPL) di KPK. Pasalnya laporan itu sudah menyebut nama seolah Gubernur M. Ridho Ficardo yang juga Ketua KONI Lampung terlibat. Padahal semua tidak benar. Ini fitnah keji menghancurkan karakter seseorang,” tegas Alzier.

Alzier mengaku kini menyiapkan langkah hukum melaporkan balik masalah ini ke Polda Lampung. Ada beberapa pasal yang akan disangkakan. Seperti terkait pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE.

“Kini kami menunggu restu saudara Ridho untuk melapor ke Polda Lampung,” terangnya.

Melapor Ke KPK

Sebelumnya, tak puas dengan kinerja aparat penegak hukum di Lampung, Barisan Rakyat Peduli Lampung melapor ke KPK) dugaan korupsi kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung tahun anggaran 2016 sebesar Rp 55 miliar. Kasus ini sudah ditangani  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung beberapa waktu lalu, dan telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan nomor print-06/N.8/Fd.1/11/2016, namun hingga kini kasus tersebut belum jelas kelanjutannya.

Setelah serangkaian aksi di Lampung, kini, elemen yang tergabung di Barisan Rakyat Peduli Lampung kembali melakukan aksi terkait dana anggaran pada KONI Lampung untuk kegiatan PON XIX Jawa Barat Rp 55 miliar yang diduga melibatkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sebagai Ketua KONI Lampung.

Icha Novita mengungkapkan, penegak hukum di Lampung sepertinya ‘tutup mata dan tutup telinga’ seolah tidak ada nyali untuk dapat mengungkap kejahatan korupsi yang ada di Provinsi Lampung.

“Sudah terlalu lama kita melihat, mendengar serta merasakan tindakan para pemimpin yang ada di Provinsi Lampung yang diduga tidak becus mengelola anggaran,” ungkap Icha, di sela menggelar aksi dan melaporkan dugaan korupsi kegiatan KONI Lampung di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10).

Icha meminta lembaga Anti Rasuah dapat mengambil alih penyelidikan dan penyidikan tentang anggaran KONI Lampung.

“Karena kami masih percaya  bahwa KPK mampu mengungkap misteri ini,” imbuhnya.

Icha menilai, Kejati Lampung tidak mampu mengungkap dugaan korupsi KONI Lampung.

“Kami melihat tidak adanya upaya dari Kejati Lampung untuk mengungkapnya. Bahkan terkesan seperti dilindungi,” tegas Icha.

Hingga hari ini kata Icha, tidak ada kelanjutan dari kasus tersebut, perkara diselidiki atau tidak oleh pihak Kejati Lampung publik tidak tahu. Dikarenakan yang dinilai pihaknya dan publik kasus ini seperti jalan di tempat.

“Kamipun sudah berulang kali melakukan aksi untuk mempertanyakan kasus tersebut dan hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang bisa benar-benar memberi kepastian,” kata dia.

Ia menambahkan, kebijakan dan anggaran Pemprov Lampung yang berpotensi merugikan keuangan daerah di antaranya yakni anggaran yang diperuntukkan untuk KONI Lampung yang diketuai langsung oleh Gubernur M. Ridho Ficardo yang setiap mata anggaran harus melalui persetujuan dirinya. Sebagai Gubernur Lampung kata dia, M. Ridho memegang peranan penuh dalam menentukan besaran anggaran yang ada di KONI Lampung.

Disamping itu BRPL juga meminta KPK untuk dapat melakukan penyelidikan terkait PT. Sembilan Naga Emas dan beberapa anak perusahaannya  yang diduga terlibat dalam korupsi beberapa proyek di Lampung.

Diantarnya, proyek Pembangunan Taman Bermain Taman Gajah (Elephan Park) Enggal yang tendernya dimenangkan PT Sembilan Naga Emas senilai Rp 6 miliar dan menyisihkan 12 perusahaan peserta tender lainnya dengan harga penawaran Rp 5.954.692.570.

Proyek yang lain adalah penataan Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebesar Rp 300 juta dimenangkan CV. Laut Merah mengalahkan 15 perusahaan

BRPL juga melaporkan proyek rehabilitasi Selasar Dan Area Tawaf Islamic Center sebesar Rp1.336.950.000 yang dimenangkan CV. Laut  Merah mengalahkan 10 perusahaan dengan harga penawaran Rp 1.322.802.000.

Proyek yang lain adalah pembangunan embung danbangunan penampung air desa Negeri Agung Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 399.943.500 dimenangkan oleh CV. Menara Sembilan dengan mengalahkan 10 perusahaan.

“Kami juga mendukung penuh peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi terhadap partisipasi masyarakat dengan imbalan Rp 200 juta terhadap setiap laporan KKN. Seluruh rakyat Lampung mendukung peraturan pak Jokowi ini,” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh