Hukum
Salah satu contoh pembangunan Huntara untuk korban gempa di Palu. (Ist)

PALU- Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng Harun, SH menyesalkan masih banyaknya keluhan warga korban bencana, terkait distribusi bantuan yang tidak merata.

“Kami hampir tiap hari dihubungi oleh relawan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini jadi daerah layanan lembaga kami yang mengeluhkan bahwa mereka masih belum mendapat bantuan, atau kalau pun ada masih sangat minim, misalnya saya baru saja ditelpon oleh warga desa Guntarano dan Bale yang mengeluhkan soal ketidakadilan distribusi bantuan” ungkap Harun kepada Bergelora.com di Palu, Rabu (17/10)

PBHR berharap agar Pemerintah baik di level provinsi dan  Kabupaten/Kota agar lebih proaktif dan cermat serta bekerja secara lebih terstruktur dan cepat untuk memastikan bahwa warga penyintas benar-benar terpenuhi hak-hak dasarnya.

“Jangan ada kesan pemerintah menganggap ini seolah sebagai beban dan hanya kewajiban moral belaka. Kami perlu ingatkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga korban bencana adalah perintah undang-undang, sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang 4 Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,” katanya.

Dalam Pasal 53 UU tersebut sudah ditegaskan bahwa Pemenuhan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat meliputi bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; penampungan dan tempat hunian. Nah coba kita cek sekarang, bahkan di kota Palu pun masih banyak warga yang belum mendapat kebutuhan air bersih dan sanitasi apalagi PDAM belum berfungsi, bagaimana dengan warga lain di wilayah yang lebih terpencil. Padahal prioritas bantuan harus diutamakan kepada kelompok yang paling rentan. Kami harap agar pemerintah bisa bergerak cepat merespon situasi ini sesuai salah satu asas UU dimaksud yakni cepat dan tepat.

“Sudah cukup banyak korban yang jatuh akibat bencana ini, jangan sampai ada korban baru lagi yang jatuh, hanya karena keteledoran dalam penanganan saat masa tanggap darurat ini. Yang agak aneh menurut kami adalah setiap hari kita bisa melihat ada puluhan atau mungkin ratusan truk yang masuk ke kota Palu dengan membawa bantuan, tapi masih saja banyak warga yang tidak tersentuh bantuan,” katanya.

Untuk itu, PBHR berharap agar pemerintah bisa bekerja dengan lebih terkoordinasi dan terpadu serta transparan dengan mengedepankan prinsip kemanusian dan keadilan. Karena yang juga kami sesalkan adalah masih ada keluhan tentang prosedur yang agak birokratis untuk mendapatkan bantuan seperti persyaratan untuk membawa KTP dan Kartu Keluarga, padahal kita saat dalam situasi darurat. Jadi kami mohon pemerintah harus lebih responsive dan proaktif menjelaskan berbagai persoalan kepada masyarakat, dan semoga semua masyarakat korban bencana bisa mendapat bantuan secara adil.

1.200 Hunian Sementara

Pemerintah akan membangun sebanyak 1.200 Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng), akhir September lalu.

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, hunian tersebut direncanakan dalam bentuk barak, dalam satu barak diperkirakan dihuni oleh 12 keluarga. Nantinya, barak tersebut juga akan dilengkapi dengan MCK, dapur, dan fasilitas rumah tangga lainnya.

“Ini tadi dihitung sementara ada 1.200 lokasi masing-masing kali 12. Tapi ini sementara karena hitungan sementara belum selesai. Hitungan sementara masih kita hitung dari jumlah pengungsi,” kata Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10) kemarin.

Menurut Menko Polhukam, sekarang terdaftar jumlah pengungsi  65.000. Dari jumlah ini diperkirakan hanya separuhnya atau sekitar 30.000 saja yang akan kembali ke

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Huntara merupakan transit sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai. Pembangunan Huntara yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan ini akan dibangun di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

“Tiga lokasi menjadi kandidat untuk relokasi permukiman warga di Palu, yakni Kelurahan Duyu, Tondo dan Pombewe,” kata Basuki.

Ia menyebutkan, pembangunan sebanyak 1.200 unit Huntara itu akan dapat menampung 14.400 keluarga. Huntara yang dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik dimana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga.

Adapun 1.200 unit huntara yang akan dibangun, lanjut Basuki, merupakan tahap pertama sambil menunggu perkembangan data pengungsi yang membutuhkan.

Sementara Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Murwanto secara terpisah menjelaskan, Huntara tersebut akan dibangun dengan sistem cluster pada lima zona dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa.

“Setiap cluster yang terdiri atas 10 unit huntara (120 bilik), akan dibangun satu buah sekolah PAUD dan sebuah SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga serta tempat parkir sepeda motor,” kata Arie.

Kontruksi Huntara juga tahan gempa dan mengakomodir cuaca Kota Palu yang panas karena berada di garis khatulistiwa. Konstruksi akan menggunakan baja ringan dengan dinding berbahan glassfiber reinforced cement (GRC). Setiap unit Huntara akan dilengkapi 4 toilet, 4 kamar mandi, septik tank, tempat mencuci, dan dapur bersama serta listrik dengan daya 450 watt setiap bilik.

“Hunian-hunian ini bisa dimanfaatkan dalam dua tahun sampai hunian tetap yang dibangun Pemerintah selesai,” pungkas Arie.

Lokasi-lokasi huntara yakni di Kelurahan Duyu, Petobo dan Pengawu, Lapangan Sepakbola Kelurahan Silae, Tipo, Tipo A, Lapangan Kelurahan Buluri, Watusampu, dan Kawatuna. (Rasyidi/Calvin)

Add comment

Security code
Refresh