Hukum
Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. (Ist)

JAKARTA- Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi sebagai salah satu penggiat perjuangan warga apartemen/rusun (rumah susun) menyayangkannya sejumlah pihak yang menuntut pencabutan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No 23/PRT/M/2018, yang mengatur Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang diterbitkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono. Hal ini ditegaskannya kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (21/11).

“Itu semua tak lebih suara orang-orang yang tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Mereka tidak tahu praktek mafia yang selama ini terjadi dalam pengelolaan Apartemen. Mereka jadi alat mafia,”  tandasnya.

Sebagian dari mereka menurut Saurip Kadi, tak lebih adalah suara orang-orang suruhan, kroni  atau bahkan antek pengelola “hitam” yang ketakutan bisnis illegalnya segera berakhir.  

Saurip Kadi yakin  Yudicial Review terhadap Peraturan Menteri tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Isi Permen tersebut justru untuk memperbaiki aturan lama yang sering diplesetkan oleh banyak pihak.

“Permen tersebut justru solusi bijak. Karena dengan penegasan hak suara “one man-one vote” dalam pemilihan pengurus Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS, maka ke depan sumber masalah lahirnya persekongkolan jahat antara Pengelola ex Pengembang dengan Pengurus bonekanya otomatis berakhir,” katanya.

Sesungguhnya, menurutnya tanpa  disebut “one man-one vote” sekalipun, dalam penggunaan hak berserikat sebagai hak azasi sebagaimana dijamin dalam pasal 28 E Ayat (3) UUD-45 memang tidak mengenal kaya dan miskin.

Saurip Kadi juga membenarkan ketentuan persyaratan untuk Pengurus dan Pengawas diwajibkan dari Pemilik yang tinggal di Rusun. Alasannya, karena PPPSRS sebagai penanggung jawab tunggal dalam hal pengelolaan hak bersama, maka ia harus bisa mengatasi masalah aktual dalam waktu seketika juga.

“Mustahil bisa ditangani dengan baik, oleh  Pengurus dan Pengawas PPPSRS yang tidak tinggal di Apartemen. Sudah barang tentu dalam “Trade Centre” yang dimaksud pemilik yang tinggal dalam rusun adalah pemilik yang menggunakan Sarusunnya untuk melakukan bisnisnya sendiri,” ujarnya.     

Lebih lanjut, Saurip Kadi yang selama ini gigih berjuang untuk mengambil hak sendiri selaku pemilik dan penghuni Apartemen, sama sekali tidak mengambil hak siapapun, menjelaskan bahwa berlarutnya sengketa pengelolaan pada sejumlah rusun terkhusus di Jakarta, sama sekali bukan karena kelemahan perundang-undangan.  

“Tapi karena kuatnya kooptasi kekuatan kapital terkhusus pengembang papan atas tertentu terhadap birokrasi pemerintahan,” tegasnya.

Saurip Kadi menjelaskan kejahatan dan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemilik dan penguhuni rumah susun-apartemen selama ini.

“Mereka menaikkan tarif listrik. Memalsukan air produk PD PAM Jaya dengan air hasil pengolahan limbah. Memungut PPN atas air dan listrik padahal negara tidak memungutnya. Menarik dan nenyimpan uang “Service Charge” tanpa dasar yang sah ke dalam rekening pengelola yang statusnya sebagai perusahaan Tbk.

Ia melanjutkan, bahwa pihak pengelola juga menggunakan uang tabungan (sinking fund) tanpa persetujuan dan pertanggung jawaban kepada warga selaku pemilik yang sah. Selama ini juga tidak pernah mempertanggung jawabkan keuangan PPPSRS karena  tidak punya buku Kas dan Rekening Bank.

“Jelas mereka melakukan penggelapan uang-uang sewa hak bersama. Mensertipikatkan hak bersama. Tidak melakukan balik nama sertipikat HGB tanah bersama, padahal jual beli sudah lunas. Khusus untuk pengelola ex developer (pelaku) pembangunan yang statusnya “Go Public”. Masih banyak lagi perbuatan melanggar hukum lainnya,” tegasnya.       

Padahal menurut Jenderal yang terlibat aktif mendorong reformasi TNI ini dengan menerapkan Maruson (Manajemen Rumah Susun Online) semuanya bisa selesai tanpa harus rebut hak pihak manapun.

“Karena akan terwujud transparansi dan setiap anggota bisa mengakses kapan saja dan darimana saja untuk ikut mengontol keuangan PPPSRS,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh