Politik
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (Ist)

JAKARTA- Ditengah hiruk pikuk peresmian infastruktur jalan tol dan proyek lainnya, ternyata menyisakan persoalan yang tak kunjung tuntas di Kementerian PUPR, yakni korupsi. Hal ini disampaikan Suhendra Ratu Prawiranegara, Mantan Staf Khusus Menteri PU dan PUPR kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (29/12).

“Awal tahun 2016 lalu, ada OTT yang terjadi di Kementerian PUPR, yang nilai proyek hasil kongkalikongnya bernilai triliunan rupiah. Terkenal dengan sebutan kasus Korupsi Jalan Di Maluku dan OTT Damayanti seorang kader dari partai yang sudah sama-sama kita ketahui yakni oknum kader PDIP” tegas Hendra yang saat ini menjadi Jubir Prabowo Sandi.

Menurutnya, kasus suap dan korupsi tersebut belum tuntas dan masih berproses hukum sampai sekarang. Sudah banyak anggota DPR RI yang berstatus terpidana hingga saat ini. Namun lucunya, dari Kementerian PUPR hanya terdapat satu orang terpidana.

“Kasus ini kan korupsi berjamaah, yang dilakukan tidak hanya oleh seorang Kepala Balai. Dalam menyusun program dan anggaran di pemerintahan, semua unsur dari level Sekjen, Dirjen, Kepala Biro/ Direktur dan satuan kerja berperan dan terlibat. Bahkan seorang Menteri adalah penanggung jawab penuh penggunaan anggaran dan program di kementrian menurut UU Keuangan Negara dan UU APBN. Tapi kenapa yang terpidana hanya seorang Kepala Balai saja?” katanya.

KPK juga menurutnya pada akhir tahun 2016 lalu telah memeriksa puluhan Kasubdit di Ditjen Bina Marga yang terindikasi menerima suap dan gratifikasi. Ini pun harus dituntaskan prosesnya dan dibuka ke publik.

“Bahkan beberapa pejabat yang terindikasi menerima suap dan gratifikasi tersebut mendapatkan promosi jabatan sebagai pejabat eselon 2 dan eselon 1 di Ditjen Bina Marga. Kan ini aneh bin ajaib. Orang terindikasi menerima gratifikasi, malah dipromosi jabatan oleh Menteri,” katanya.

Menurutnya, kasus OTT kedua di Kementerian PUPR yang terindikasi adalah proyek strategis air minum di Ditjen Cipya Karya kemarin harus dituntaskan dan tranparansi kepada publik. Supaya masyarakat bisa menilai kinerja sesungguhnya di Kementerian PUPR yang menjadi ujung tombak pemerintahan Joko Widodo.

“Hal ini tentu memalukan ya. Masa bisa terjadi OTT kedua kali di Kementerian PUPR ini? Lalu pertanyaannya bagaimana proses pengawasan, pembinaaan dan pencegahan korupsi di internal Kementerian ini? Kan sudah pernah terjadi OTT pertama yang menggegerkan? Mana bentuk keberhasilan pencegahan dan penindakan korupsi di Kementerian yang dipimpin Basuki ini?

Harapannya adalah jangan sampai publik nanti menilai proyek infrastruktur digenjot dan jadi ujung tombak pemerintah, namun dibalik itu korupsi pun marak dibalik proyek-proyek tersebut. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh