Politik
Sekjend Partai Demokrat, Andi Arief (Ist)

JAKARTA- Sekjend Partai Demokrat Andi Arief menegaskan dirinya tidak kuatir atau takut dilaporkan kemudian diperiksa polisi sehubungan dengan twitnya yang meminta agar ada pengecekan informasi 7 kontainer berisi surat suara sudah dicoblos.

“Kalau tuitan aku mau dipermasalahkan ya mau diapain lagi. Secara hukum salah aku apa,” tegasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (3/1) menanggapi berbagai orang yang merencanakan melaporkan dirinya sebagai penyebar hoax.

Ia memastikan bahwa dirinya meminta aparat untuk memeriksa informasi yang sudah beredar beberapa jam di media sosial.

“Kalau saya mengingatkan aparat supaya cepet bertindak malah dipolisikan lucu bener negeri ini. Bayangkan KPU yang sudah dari sore menerima info baru tergerak mengecek setelah tuit saya. Hoak bisa terjadi kalau tidak ada kecepatan reaksi,” jelas Andi Arief dalam akun twitternya @AndiArief_.

Ia juga memastikan bahwa setiap orang punya kewajiban untuk melaporkan pada aparat agar sebuah informasi segera diperiksa kebenarannya.

“Silahkan saja kalau saya mau dilaporkan, tinggal aparat hukum mau berfihak pada Hasto Sekjen PDIP yang buta huruf membaca tuit saya, atau berfihak pada saya yang ingin menyelamatkan pemilu supaya jurdil,” tegasnya

Dirinya dalam akun twitternya juga mengecam Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tidak paham isi twit yang disampaikan dirinya dalam akun twitternya @Andi Arief_

“Hasto Sekjen PDIP buta huruf. suruh baca tuit saya dengan jelas. Saua menghimbau supay dicek. Karena isu itu sudah dari sore muncul. Bahkan Ketua KPU sendiri mengakui dia mendapat kabar dari sore. KPU beegerak setelah himbauan saya,” katanya.

Ia mengingatkan sekali lagi bahwa aparat seharusnya memeriksa siapa yang membuat laporkan dengan rekaman yang beredar di media sosial dan siapa yang menyebarkannya pertama kali.

“Saya minta dicek. Sudah 3 jam beredar di WAG. Supaya jangan ada fitnah. Aku kan malah menyelamatkan tuduhan ke Jokowi yg mau digoreng2. koq kau ikut2an bilang aku hoax,” tegasnya kepada Bergelora.com.

Berita Fitnah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengecam keras berkembangnya berita bohong atau hoaks menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), seperti isu ada 7 kontainer dari China yang berisi surat suara yang sudah dicoblos, dan angka 31 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) tambahan yang dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.

“Jelas ini berita fitnah, berita -berita yang mengumbar rasa cemas bermusuhan,” kata Mendagri di Jakarta, Kamis (3/1) siang.

Mendagri sangat menyesalkan dan mengecam praktik penyebaran isu-isu bohong dan tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, Pemerintah, peserta Pemilu sendiri dan pihak terkait lainnya yang sejak awal konsisten menjaga profesionalisme dan integritasnya dalam mengawal jalannya dari setiap tahapan Pemilu Serentak 2019.

Ia menilai, berita hoaks, fitnah, berujar kebencian dan politisasi SARA sudah pada tahap yang tidak bisa ditolerir lagi, apalagi sudah merusak proses konsolidasi demokrasi, yaitu Pemilu langsung yang nantinya digelar di 17 April 2019 yang tahapan-tahapannya dan prosesnya sudah berjalan transparan dan demokratis.

Karena itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak untuk bergerak menolak dan melawan  racun demokrasi tersebut. 

“Mari kita bergerak untuk melawan dan melaporkan kepada aparat Kepolisian, jika kita menerima berita-berita hoaks, fitnah, berujar kebencian yang merupakan racun demokrasi dan sudah membahayakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” pinta Mendagri. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh