JAKARTA- Pemberitaan tentang gulung tikar atau collapse-nya kontraktor-kontraktor swasta berskala kecil dan menengah sudah dapat diprediksi sebelumnya. Sedikitnya hampir 40 ribu kontraktor kecil yang bernaung dibawah asosiasi kontraktor GAPENSI mati suri dan gulung tikar. Hal ini disampaikan Suhendra Ratu Prawiranegara, Jubir Prabowo-Sandi dalam rilisnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (8/1).
“Ada banyak faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Diantaranya adalah sikap pengguna jasa konstruksi dalam hal ini adalah pemerintah yang kurang tepat dan tidak berpihak kepada penyedia jasa (kontraktor) swasta. Semisal pemerintah lebih cenderung memberikan peluang yang lebih kepada kontraktor pelat merah/BUMN,” kata Mantan Staf Khusus Menteri PU/ PUPR.
Hal ini menurutnya terlihat jelas dengan skema proyek tahun jamak (multi years). Proyek multi years ini biasanya bernilai ratusan milyar bahkan triliunan rupiah sehingga hanya BUMN lah yang cenderung dapat mengerjakan dengan berdasar pengalaman kerja dan ketersediaan peralatan.
“Ini sudah bisa dipastikan akan menutup peluang pihak swasta dalam pengerjaan pekerjaan konstruksinya. Jika memang pemerintah, khususnya Kementerian PUPR bijak, sedapat mungkin membatasi proyek-proyek tahun jamak yang nilainya sangat besar,” jelasnya.
Memang menurutnya, Kementerian PUPR sudah membuat kebijakan, bahwa BUMN hanya boleh mengerjakan proyek yang nilainya diatas 100 milyar rupiah. Namun dengan skema multi years ini, tetap saja membuat BUMN berpeluang besar dengan meraih omset proyek yang cukup banyak.
“Seharusnya pemerintah tidak memperbanyak proyek-proyek tahun jamak. Tapi cukup dengan membuat proyek tahun tunggal, dengan nilai proyek dibawah 100 milyar. Sehingga memberikan kesempatan kepada kontraktor swasta berpartisipasi lebih luas dalam pembangunan. Banyak formulasi yang bisa dilakukan sebenarnya, jika memang pemerintah benar-benar berpihak untuk membina kontraktor-kontraktor swasta,” jelasnya.
Selanjutnya penyebab dari gulung tikarnya kontraktor swasta adalah pemerintah sendiri yang cenderung nyaman dengan skema penugasan kepada BUMN. Sehingga hal ini menutup peluang kompetisi secara fair dengan pihak kontraktor swasta.
“Karena penugasan, maka mekanisme tender/lelang menjadi tidak ada. Memang dari sisi efektifitas memotong mata rantai mekanisme lelang yang terkadang butuh waktu panjang. Tapi dari sisi kesempatan untuk mendapatkan peluang kerja menjadi tertutup bagi pihak swasta,” katanya.
Belum lagi menurutnya masalah sikap atau mental para oknum pejabat yang terkadang kongkalikong dengan kontraktor sebagai ‘langganan’ pemenang.
“Maksudnya langganan disini, hanya kontraktor yang itu-itu saja yang menang dalam tender. Ini juga yang membuat persaingan kerja di dunia konstruksi menjadi tidak sehat. Saya mendapat info yang cukup valid hal ini terjadi di beberapa daerah, diantaranya Provinsi Riau. Contoh kongkalikong itu antara lain sudah terjadi pengaturan pemenang oleh oknum Kabalai, Satker atau Pokja,” katanya.
Kesemua faktor-faktor diatas adalah diantaranya merupakan penyebab terjadinya gulung tikar kontraktor swasta. Kementerian PUPR, via Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan dunia konstruksi di Indonesia.
“Adanya Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini merupakan ide dan gagasan saya pribadi. Saya sampaikan saat FGD dalam forum-forum baik formal maupun informal sebelum terbentuknya Kabinet Kerja hampir 5 tahun lalu. Sejatinya Ditjen ini diharapkan menjadi ujung tombak geliat dunia konstruksi di Indonesia, bukan justru malah mendegradasi potensi besar dunia konstruksi Indonesia,” katanya. (Web Warouw)
