Politik
Hermawanto, SH, Direktur Sekolah Konstitusi Indonesia. (Ist)

JAKARTA- Masyarakat pertanyakan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menghentikan swastanisasi air Jakarta.   Wacana mengakhiri swastanisasi air muncul sejak gugatan warga Jakarta atas swastaniasi air Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2016 atas perjanjian kerjasama antara PDAM dengan Perusahaan Mitra Swasta – Palyja dan Aetra (1997). Hingga sekarang gugatan warga tersebut, telah putus dengan Putusan Peninjaun Kembali dari Mahkamah Agung. Hal ini disampaikan Hermawanto, SH, Direktur Sekolah Konstitusi Indonesia kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (10/2)

Ia mengatakan, masyarakat menuntut komitmen Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur dan Bupati serta Walikota di berbagai daerah untuk menghentikan swastanisasi air, karena hingga saat ini ada sekitar 448 perusahaan air minum yang tersebar di seluruh Indonesia, dan ada 30 perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah  Pengelolaaan Air Minum PDAM) untuk Rakyat di berbagai Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Padahal menurutnya, seharusnya air minum yang menjadi public good/kebutuhan Publik setiap orang dan setiap mahluk hidup seharusnya menjadi milik publik, dikelola oleh lembaga publik dan diperuntukkan untuk layanan publik. Hal ini sebagaimana mandat Pasal 33 UUD 1945 dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013  yang pada pokoknya menyatakan,--air dikelola oleh negara melalui BUMN ataupun BUMD.

Fakta juga menunjukkan pengelolaan air oleh swasta telah mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan air bersih, seperti, Pertama, berkurangnya pasokan air untuk pertanian para petani dari sumber air permukaan, karena air dikelola oleh swasta dan diutamakan untuk produksi air kemasan.

Kedua, akses masyarakat terhadap air bersih tidak bertambah, sangat terasa bagi masyarakat di perkotaan, masih banyak permukiman warga yang belum terakses jaringan pipa air bersih, masih banyak jaringan air bersih namun tidak teraliri air dengan baik, dengan kualitas air yang baik pula. 

Ketiga, rakyat harus membayar air bersih dengan harga yang mahal, bahkan lebih mahal dari harga bahan bakar kendaraan,” katanya.

Atas dasar hal tersebut, menurutnya dibutuhkan komitmen keras para pemimpn termasuk kepala daerah untuk memastikan rakyatnya mendapatkan hak atas air bersih.

“Dibutuhkan Komitmen keras Anies Baswedan - Gubernur DKI Jakarta untuk berdiri diatas konstitusi dan mengabaikan apapun yang berseberangan dengan norma konstitusi. Menghentikan swastanisasi Air Jakarta demi Rakyat Jakarta, menghentikan kemitraan dengan swasta dalam pengelolaan air Jakarta, menjadi langkah penting dan konkrit yang di nanti warga Jakarta,” tegasnya.

Ia mengingatkan, ketika dahulu para pejuang kemerdekaan mengorbankan darah, air mata, bahkan nyawa demi kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat, maka saatnya para pemimpin sekarang ini (Gubernur DKI Jakarta)  untuk bertindak dengan segala risikonya sesuai jamannya, demi rakyat demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

“Dengan berdasar pada konstitusi UUD 1945 kita tunaikan hutang proklamasi, hutang kemerdekaan,” tegas Hermawanto. (Calvin G. Eben-Haezer)

Add comment

Security code
Refresh