Politik
Suhendra Ratu Prawiranegara, Jubir BPN Prabowo-Sandi. (Ist)

JAKARTA- Wacana mahalnya tarif tol di Indonesia direspon beragam oleh pemerintah. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dan Menteri PPPN/ Kepala BAPPENAS menampik bahwa tarif tol di Indonesia tidak mahal.

“Padahal data yang kami himpun ini berdasar dari berbagai sumber di beberapa negara. Diantaranya Malaysia dan Brasil. Sebagai contoh tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur dalam kisaran 50.5 Ringgit Malaysia, jarak Johor Baru - Kuala Lumpur berkisar 350 kilometer. Jika kita hitung dalam rupiah, kurs 1 RM adalah Rp. 3.400,-  maka per kilometer tarif tol Kuala Lumpur - Johor Baru adalah Rp. 490,-. Bisa dikatakan, dengan performa, standar pelayanan, fasilitas yang terdapat pada jalan tol Johor-KL tersebut, tarif tol yang dikenakan sangat murah. Secara pribadi, kami sudah berkali-kali melewati jalan tol ini,” demikian Suhendra Ratu Prawiranegara, Jubir BPN Prabowo-Sandi kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (10/2)

Ia memberikan contoh berikutnya adalah tarif tol di negara Brasil, Amerika Selatan yang rata-rata tarif tolnya dalam kisaran Rp 420 per kilometernya. Negara Brasil juga dapat dijadikan contoh bagaimana pelayanan dan performa jalan tolnya cukup baik.

“Jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol. Keselamatan pengguna jalan menjadi utama, ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antri (prioritas) saat akan melintas di pintu tol,” katanya.

Jika dibandingkan dengan tarif tol ruas trans Jawa yang rata-rata Rp. 1.000 sampai dengan Rp 1.500 per kilometernya tentu tarif tol di Malaysia dan Brasil tersebut jauh lebih murah.

“Jika disebutkan pembandingnya tarif tol Jagorawi dan Cikampek lebih murah, kita harus melihatnya dari berbagai perspektif. Justru pada dua ruas tol tersebut sudah layak digratiskan. Kenapa justru masih diberlakukan tarif bagi pengguna jalan tol? Pertimbangannya adalah masa konsesi jalan tol Jagorawi sudah berakhir beberapa tahun lalu. Begitu juga tol Cikampek, yang mana masa konsesinya sepertinya sudah berakhir pada tahun 2018 lalu, semestinya BUJT, pengelola jalan tol dan pemerintah menggratiskan ruas-ruas tol yang masa konsesinya sudah berakhir. Bukan malah justru tetap dikenakan tarif/biaya tol yang membebani masyarakat pengguna jalan,” paparnya. 

Penghapusan tarif tol pada ruas-ruas tol yang telah berakhir masa konsesinya menurut Hendra akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Sandi.

“Ini jika rakyat mengamanahkan mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI dalam pilpres mendatang,” katanya.

Pertimbangan atas penghapusan tarif jalan tol pada ruas yang telah berakhir masa konsesinya, menurutnya tentu sudah mengembalikan biaya investasi dan memberikan keuntungan (profit) kepada pengelola (BUJT atau investor), tentu dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku. (Handayani)

Add comment

Security code
Refresh