KEDIRI- Rakyat Kediri yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pangan (MAPAN) Kediri menegaskan niatnya untuk mendukung Jokowi-Ma’aruf untuk memimpin Indonesia 2019-2024 akan datang. Selama ini Presiden Jokowi memiliki program nyata yang mampu mensejahterakan dan memberikan kedaulatan masyarakat pinggir hutan Kediri. Hal ini disampaikan oleh Koordinator MAPPAN Kediri dalam Dukungan pada Jokowi-Ma’aruf di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Minggu (3/3).
“Sudah menjadi kewajiban kami menjaga program kehutanan sosial dan ketahanan pangan yang sedang berjalan disini. Oleh karenanya kami sedang membangun posko-posko pemenangan Jokowi-Amin di wilayah-wilayah hutan di Kediri,” ujarnya.
Untuk itulah masyarakat di wilayah hutan Kediri yang tergabung dalam MAPPAN telah mengajukan program IPHPS (Ijin Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial) mendukung sepenuhnya dan siap memenangkan pasangan capres Jokowi-Amin untuk memimpin kembali Indonesia.
“Karena menurut kami hanya Jokowi selama ini yang perhatian dan program nyata yang mampu mensejahterakan dan memberikan kedaulatan masyarakat pinggir hutan,” katanya.
Posko-posko ini menurutnya akan melibatkan beberapa organisasi massa lainnya seperti Serikat Petani Kediri (Sepak), Serikat Petani Tunggul Wulung (SPTW), Jaringan Nasional Indonesia, Bagus-Kediri, Rekan Jokowi dan lainnya.
Akses Kelola Hutan
Kepada Bergelora.com dilaporkan sebelumnya, Purwadi selaku Pimpinan Wilayah MAPPAN Jawa Timur menjelaskan, bahwa akses legal mengelola kawasan hutan ini, diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia.
“Perhutanan sosial mulai di dengungkan sejak tahun 1999. Saat itu keadaan Indonesia yang masih gamang pasca reformasi, menjadikan agenda besar ini kurang diperhatikan. Pada tahun 2007 program perhutanan sosial ini mulai dilaksanakan, namun selama lebih kurang tujuh tahun hingga 2014, program ini berjalan tersendat,” ujarnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat selama periode 2007-2014, hanya 449.104, 23 ha hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat. Untuk itu setelah periode tersebut dilakukan percepatan-percepatan dan selama kurang lebih tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi telah tercatat seluas 604.373,26 Ha kawasan hutan, dan lewat legalisasi membuka akses untuk dikelola oleh masyarakat. Di Kabupaten Kediri sudah 117.332. 10 ha hutan bisa kelola oleh masyarakat.
“Niatan mensejahterakan masyarakat Indonesia ini, bukan tidak memiliki tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastrutur menjadi salah satu kendala terlaksananya verifikasi kelompok masyarakat dan sering kali menjadi hal yang membuat terlambatnya sosialisasi,” katanya.
Dalam pelaksanaannya hingga saat ini sejumlah 239.341 kepala keluarga (KK) di Jawa Timur telah memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan nusantara, dan sejauh ini sosialisasi dan fasilitasi juga telah dilakukan kepada 2.460 kelompok. Fasilitasi yang diberikan adalah Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. (Dendi)
