JAKARTA- Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih harus segera mendapatkan cara yang efektif untuk menuntaskan debirokratisasi yang masih menguat, menghambat dan mensabotase berbagai kebijakan Presiden untuk memajukan bangsa dan negara serta melayani rakyat secara maksimal.
“Debirokratisasi bisa dibilang gagal dan belum ada kemajuan. Saat ini pemerintah dan negara masih disandera birokrasi. Sehingga kebijakan Presiden Jokowi masih belum dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia,” demikian tokoh pers, Aristides Katoppo kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (10/6)
Menurutnya kesulitan untuk menuntaskan debirokratisasi disebabkan oleh akar sejarah yang sudah mengakar kuat pada budaya dan cara kerja birokrat sejak Orde Baru berkuasa 1966.
“Sistim rekrutmen yang berjalan selalu mewarisi tradisi yang susah untuk inovatif bekerja memajukan sistim pelayanan. Dalam kepala calon birokrat sudah tertanam lebih dulu sebagai pencari kerja, jabatan dan mengejar karir untuk kepentingan pribadi. Ini mindset yang susah dirubah saat ini,” tegasnya.
Saat ini menurut Aristides Katoppo, mindset harus bisa segera dirubah secara cepat dalam perekrutan dan seluruh sistim birokrasi dapat memacu inovatif dan kreatif berorientasi pada pelayanan pada rakyat.
“Selain untuk membuka setiap kesempatan memajukan bangsa dan negara agar, semua kebijakan yang lahir adalah untuk memajukan, bukan menghambat atau bahkan mengsabotase kebijakan Presiden,” tegasnya.
Menurutnya sentralisme birokrasi pemerintahan harus segera dikembalikan pada Pancasila, UUD’45 dan peraturan yang berlaku secara nasional sebagai pegangan historis negara ini berdiri sesuai dengan pembukaan UUD’45 yaitu Alenia 2,– “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”
Birokrasi juga harus berpegang pada Alenia 3, UUD’45 yang berbunyi,– “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”
“Artinya, siapapun Presidennya,–birokrasi sebagai pelaksana pemerintahan dari tingkatan pusat sampai daerah sepanjangn masa bekerja melayani rakyat, bangsa dan negara. Bukan melayani kepentingan pribadi, kelompok, golongan atau partai tertentu,” tegasnya.
Litsus dan Waskat
Aristides Katoppo juga menyoroti lemahnya kendali birokrasi yang saat ini didominasi oleh pandangan-pandangan anti Pancasila untuk kepentingan satu golongan tertentu. Sehingga perbedaan bukan menjadi kekuatan tapi menjadi pertentangan yang merusak sistim bernegara.
“Dimasa Orde Baru ada Litsus (Penelitian Khusus), Waskat (Pengawasan Melekat), Bakorstranas/da (Badan Koordinasi Strategis Nasional dan Daerah) yang dibawah kendali Presiden RI dan tidak akan memberi ampun pada setiap personal yang berindikasi kiri maupun kanan yang dianggap anti Pancasila dan NKRI. Sekarang semua perangkat itu tidak ada lagi,” ujarnya.
Namun menurutnya saat ini belum perlu untuk kembali menggunakan perangkat di atas karena masyarakat sudah dewasa dan terbuka untuk berpartisipasi dalam semua level pemerintahan.
“Sekarang masyarakat harus belajar untuk mengawasi, mengkritisi, melaporkan semua penyimpangan birokrasi. Bangsa ini akan besar karena rakyatnya kritis, berani dan tegas,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar semua orang terlibat belajar kembali sejarah berdirinya bangsa ini karena tidak mungkin ada Indonesia hari ini tanpa perjuangan para pendiri bangsa yang mendahului. Tanpa persatuan Indonesia yang dibangun beradarah-darah, tidak mungkin ada kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai hari ini.
“Buka kembali sejarah perdebatan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelajari lagi bagaimana kemerdekaan dipertahankan. Ini wajib bagi setiap PNS dan birokrasi dari daerah sampai pusat,” tegasnya.
Pemimpin media Sinar Harapan ini juga meningatkan bahwa bangsa dan negara ini hanya akan maju jika bisa sungguh-sungguh bersatu. Persatuan tidak bisa dibangun jika tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan.
“Dalam persatuan kita mengakui berbagai keragaman perbedaan. Dengan kekuatan persatuan dari keberagaman itu kita pasti mampu lebih kuat lagi mengejar berbagai ketertinggal,” tegasnya (Web Warouw)
