Politik
Menko Maritim Luhut Pandjaitan. (Ist)

SINGAPURA- Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan sudah tidak ada lagi masalah krusial yang menghambat negosiasi masalah Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura.

“Satu persatu kita sisir dengan cermat. Jadi memang ada mungkin dari perjanjian yang lalu seperti DCA (Defence Cooperation Agreement), lintasan pesawat itu sekarang karena sudah sekian belas tahun, dulu tidak ada penduduk sekarang ada penduduk, bagaimana. Ya saya bilang geser aja secara teknis,” kata Luhut kepada wartawan di Hotel Shangri-la, Singapura, Selasa (9/10) sore.

Sebelumnya dalam konperensi pers bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Joko Widodo mengemukakan, bahwa Indonesia menerima kerangka kerja untuk negosiasi Flight Information Region (FIR) yang disepakati oleh Singapura.

“Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Yusof Ishak Room,The Istana, Selasa (8/10) siang.

Tim Teknis Indonesia, jelas Presiden, telah memulai negosiasi. “Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang kongkrit,” ujarnya.

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan berharap negosiasi ini bisa diselesaikan paling lambat sampai akhir tahun ini.

“Jadi biar selesai karena tidak ada yang buruk-buruk tidak juga ada yang baru,” ujarnya.

Ditegaskan Menko Kemaritiman, bahwa masalah FIR sudah 45 tahun, sementara DCA sudah mulai tahun 2007, sudah 12 tahun. Ia menilai, semua tidak boleh dibiarkan begini, harus dicari solusi selesaikan masalahnya.

“Harus dilihat itu sebagai negara besar juga bagaimana win-winnya, kalau semua perfect saya kira tentu saya saja tidak bisa,” tegas Luhut.

Proposal Indonesia

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menambahkan, bahwa framework for negotiation of FIR rearrangement sudah ditandatangani 12 September, dan pada 7 Oktober kemarin tim teknis kita sudah bertemu.

“Jadi tim Indonesia sudah menyampaikan kepada pihak Singapura mengenai proposal dari Indonesia. Dan sudah disampaikan  oleh Presiden, bahwa Presiden menginstruksikan agar pertemuan pada tingkat teknis itu semakin diintensifkan sehingga bisa concluded segera,” terang Menlu.

Pernyataan Menlu ditegaskan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, sudah bekerja hampir dua tahun kita diskusi bahkan sudah melakukan persetujuan dari Malaysia untuk segera melakukan pemaruan FIR ini.

“Saat ini framework sudah disetujui bahkan kita sudah ada TOR. Kemarin Dirjen Udara sudah melakukan diskusi bersama Dirjen Kemenlu. Dan tampaknya benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menko Maritim bahwa kita memang bersandar pada perjanjian yang sudah di 95,” ungkap Menhub seraya menambahkan, ada beberapa isu yang akan kita koreksi. Koreksi itu tentu memberikan suatu kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Tambang Emas

Sebelumnya, ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna atau dikenal sebagai Flight Information Region (FIR) Natuna, masih dikelola Singapura. Hal ini disebabkan Indonesia absen pada sidang ICAO di Irlandia tahun 1946 dan saat itu Inggris ditunjuk sebagai pengelola FIR Natuna.

Saat itu, pengelolaan FIR Natuna merupakan suatu beban bagi negara, mengingat belum banyak pesawat yang melintasi kawasan tersebut. Pelayanan navigasi diselenggarakan untuk lalu lintas penerbangan yang tidak ramai.

Tujuh puluh tahun berselang, FIR Natuna telah menjelma menjadi salah satu ruang udara tersibuk di dunia. Kini rute Jakarta-Singapura merupakan salah satu rute internasional paling ramai, bahkan telah melampaui rute gemuk London-Paris.

Mengingat letak FIR Natuna yang strategis, masih terdapat banyak penerbangan lain yang melintas guna mencapai benua Asia maupun Australia. Setiap pesawat melintas di sana dikenakan pungutan, dikenal sebagai Route Air Navigation Service Charges. Pungutan (charges) ketimbang pajak (taxes) dimaksudkan agar pemasukan dari pelayanan navigasi ruang udara dikembalikan untuk fungsi yang sama. Hal ini lumrah dan berlaku di seluruh dunia.

Di Indonesia, pungutan tersebut masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Untuk kasus FIR Natuna, jumlah pendapatan per tahun mencapai jutaan dollar AS. Sayangnya, Indonesia hanya mendapatkan "uang sewa" dari Singapura.

Bayangkan, betapa besar potensi PNBP jika FIR Natuna dikelola sendiri secara profesional. Pada September 2015, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengambilalihan pengelolaan ruang udara tersebut dipercepat. Mengingat FIR Natuna telah menjadi salah satu tambang emas di udara, sangat logis jika pemerintah Indonesia mengupayakan pengambilalihan secepat mungkin. (Alexander Simatupang)

Add comment

Security code
Refresh