Politik
Dr. Agustin Teras Narang, SH. (Ist)

JAKARTA- Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Teras Narang terpilih sebagai Ketua Komite I DPD RI dalam pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI di Jakarta, Selasa (8/10). Teras Narang didampingi wakil ketua, Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik.

“Banyak tugas sebagai wakil daerah atau senator. Salah satunya  berkenaan dengan hubungan pusat dan daerah yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah, berkaitan dengan perimbangan keuangan dan pemerataan pembangunan di daerah,” tutur Teras Narang.

Dia sangat mengharapkan, pembangunan nasional yang terencana, agar tidak terjadinya gap antara pembangunan di wilayah barat, tengah dan timur.

“Kesenjangan tidak boleh terjadi lagi. Kita berjuang agar terciptanya keadilan sosial bagi  seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Komite I DPD RI berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah otonomi baru.

Lingkup tugas Komite I DPD RI dilakukan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat, yakni pemerintah daerah; hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pemukiman dan kependudukan; pertanahan dan tata ruang; politik, hokum HAM dan ketertiban umum; dan permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

Bidang tugas Komite I DPR RI ini tidak asing bagi Agusntin Terang Narang, karena pernah menjadi Gubenur Kalimantan Tengah selama dua periode. Selain itu, Teras Narang juga pernah menjadi Ketua Komisi II DPR RI ketika menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004. Ketika itu, bidang tugas Komisi II DPR RI, masih meliputi tugas Komisi II dan Komisi III DPR RI saat ini. Setelah itu, bidang tugas Komisi II dipisah menjadi Komisi II (pemerintahan) dan Komisi IIII (hukum).

Sedangkan Anggota DPD RI asal Papua, Yorrys Raweyai terpilih sebagai Ketua Komite II DPD RI. Yorrys didampingi Wakil Ketua Abdullah Puteh, Bustami Zaenuddin dan Hasan Basri. Lingkup tugas Komite II, pertanian dan perkebunan; perhubungan; kelautan dan perikanan; energi dan Sumber daya mineral; kehutanan dan lingkungan hidup;  pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal; perindustrian dan perdagangan; penanaman modal; dan pekerjaan umum.

Untuk Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno  terpilih sebagai Ketua Komite III DPD RI, yang didampingi wakil ketua, Evi Apita Maya, Muhamammad Gazali, dan M. Rahman.  Lingkup tugas Komite III meliputi, pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; tenaga kerja dan transmigrasi; ekonomi kreatif; pengendalian kependudukan/keluarga berencana; dan perpustakaan.

Sementara Elviana terpilih sebagai ketua komite IV DPD RI. Elviana didampingi wakil ketua, Sukiryanto, Casytha A. Kathmandanu dan Novita Anakotta. Lingkup tugas Komite IV meliputi, anggaran pendapat dan belanja negara (APBN); pajak dan pungutan lain; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK; lembaga keuangan; dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti berharap dengan terpilihnya sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas konstitusional. Menurutnya ini merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah yang diemban, serta akan semakin meningkatkan kinerja DPD RI ke depan

Lanyalla menyampaikan bahwa dengan terpilihnya Pimpinan Alat-alat Kelengkapan DPD RI. Maka keanggotaan Panitia Musyawarah (Panmus) dapat disusun yang terdiri dari Ketua Alat Kelengkapan DPD, dan satu anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai ketua alat kelengkapan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengatakan DPD RI telah menyelesaikan pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan dengan cepat melalui musyawarah mufakat.

“Hampir 90 persen pemilihan kemarin dengan cara musyawarah mufakat. Ini artinya nilai demokrasi di DPD RI sangat tinggi. Alhamdulilah hari ini kita telah mengesahkan dan bisa bekerja dengan cepat,” jelas  Sultan.

Menurut Sultan, Pimpinan Alat Kelengkapan di DPD RI sudah proporsional dan ideal. Pimpinan DPD RI sebelum pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan telah melakukan Rapat Pimpinan (Rapim)  untuk memastikan pemilihan (Pimpinan Alat Kelengkapan) proprosional dan adil.

“Jadi ada level tertinggi dimana keputusan ada Paripurna, dan dibawahnya ada Rapim dimana memastikan pemilihan secara proprosional dan ideal sehingga tidak ada suara riak-riak,” katanya. (Daniel Dhuka Tagukawi)

Add comment

Security code
Refresh