JAKARTA- Menteri Dalam Negeri H.M. Tito Karnavian, menyiapkan penguatan Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Menurutnya, penguatan APIP penting dilakukan sebagai pencegahan kasus tindak pidana korupsi dalam lingkungan Pemerintahan.
“Salah satu yang lain adalah mengedepankan fungsi APIP, aparat pengawas internal untuk mencegah tindak pidana korupsi,” kata Mendagri usai menerima audiensi Perwakilan APEKSI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (27/11) lalu.
Tak hanya itu, Mendagri juga menitikberatkan pada pelibatan aparat penegak hukum lainnya termasuk dalam pendampingan APIP.
“Termasuk ingin adanya penguatan pendampingan dari Kejaksaan dan dari Kepolisian dalam tim TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dalam rangka pembangunan, sehingga untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum, kemudian potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah sehingga tidak terkena masalah hukum,” ujarnya.
Mendagri juga mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Aparat Penegakan Hukum lainnya untuk pencegahan kasus tindak pidana korupsi.
“Ini nanti saya akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri, mungkin kita akan melakukan video conference bersama sehingga ada pendampingan untuk pencegahan, tanpa mengurangi independensi dalam rangka peningkatan APIP,” jelasnya.
Rekomendasi Apeksi
Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kesempatan tersebut Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan menyampaikan sejumlah rekomendasi Rakernas yang dilakukan APEKSI di Kota Semarang beberapa waktu lalu.
“Tentunya kami menyampaikan rekomendasi saat Rakernas kemarin di Kota Semarang dan Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik beberapa saran dan masukan tentunya,” kata Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Airin menambah, apa yang menjadi kebijakan Kemendagri dan Kementerian terkait, berkenaan dengan rekomendasi dari APEKSI tersebut dikembalikan pada Kemendagri dan akan dikoordinasikan lebih lanjut.
“Apa yang menjadi kewenangan beliau atau ada kewenangan dari Kementerian terkait yang akan dikoordinasikan oleh beliau sebagai Mendagri, misalnya saja soal dana kelurahan,” tukas Airin.
Sementara itu Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, dalam pertemuan tersebut sempat dibahas soal Pilkada. Menurutnya, Mendagri meluruskan wacana kesalahpahaman soal Pilkada.
“Kami juga berdiskusi tentang wacana Pilkada langsung dan tak langsung. Jadi, Pak Mendagri meluruskan wacana. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi beliau ingin mengevaluasi dan akan melakukan kajian serius secara akademik Pilkada ke depan,” ujar Bima. (ZKA Warouw)
