Politik
Bupati Lahat, Cik Ujang dan Wakil Bupati, Haryanto. (Ist)

PALEMBANG- Langkah berani yang diambil Pemkab Lahat, keluar dari kepersertaan BPJS Kesehatan, disambut baik oleh warga. Bahkan warga dari luar ingin pindah beramai ramai ke Lahat. Herman salah seorang warga Palembang, menanyakan, kapan kebijakan yang sama dilakukan oleh Pemkot Palembang ? Bahkan ia, rela untuk pindah ke Lahat.

"Pindah ke lahat bae caknyo," kata Herman, Jumat (3/1) kepada pers.

Budi warga lainnya ikut berkomentar, menurut dia, langkah yang diambil oleh Pemkab Lahat patut diiukuti oleh daerah lainnya.

"Kalau memang betul, provinsi lain juga harus ikut, mantul," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Lahat, mengalihkan program berobat gratis melalui BPJS Kesehatan, dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Peralihan ini disebabkan, naiknya iuran dari BPJS Kesehatan.

Wakil Bupati Lahat, Haryanto membenarkan, bagi masyarakat Lahat yang ingin berobat, saat ini cukup menggunakan KTP dan KK.

Bahkan meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang terpaksa rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK.

"Walau harus dirujuk ke Palembang, juga bisa. Nanti ada petugas yang kita tunjuk yang mengurusnya. Jadi nanti RS rujukan, langsung klaim ke Pemkab Lahat," ujar Haryanto, Jumat (3/1).

Dari data Dinas Kesehatan Lahat, setidaknya tahun 2018 ada 168.385 jiwa terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Tahun 2019 jumlah tersebut meningkat hingga 200 jiwa. Dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 46 miliar.

Angka tersebut dipastikan membengkak, jika program berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan.

"Kalau menggunakan KTP dan KK, cukup bagi yang sakit saja yang kita bayar. Kalau selama ini kan, warga yang sakit atau tidak, kita harus bayar iuran. Lebih baik uang tersebut kita gunakan untuk keperluan lain masyarakat," ucap Haryanto.

Terhitung mulai 1 Januari 2020, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik sebesar 100 persen. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, kenaikan jaminan kesehatan itu membuat wong Palembang kelimpungan, seiring tahun baru iuran BPJS pun ikut baru alias naik drastis dari sebelumnya. Imbas dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan, membuat masyarakat Palembang ramai-ramai menurunkan kelasnya. Bahkan penurunan kelas ini dilakukan sejak BPJS Kesehatan dinyatakan resmi naik beberapa waktu lalu.

Tak tanggung-tanggung, setiap harinya diperkirakan ada sekitar 200 an orang yang ramai-ramai mendatangi kantor BPJS Kesehatan Palembang di Jalan R Sukamto Palembang untuk menurunkan kelas BPJSnya.

Indra Praja, salah seorang peserta BPJS Kesehatan mengaku sebagai peserta mandiri awalnya ia beserta keempat keluarganya memilih kelas 1 untuk jaminan kesehatan.

Akan tetapi, karena iuran yang semula Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa membuat ia berpikir ulang untuk menurunkan kelas peserta BPJSnya menjadi kelas 2.

"Sejak November kami sekeluarga sudah turun kelas BPJS. Naiknya kan dua kali lipat, kalau dikalikan empat orang angsuran perbulan jadi Rp 640 ribu," jelasnya. (Nachung)

Add comment

Security code
Refresh