Politik
Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priono. (Ist)

JAKARTA- Sungguh naif ributkan kapal China, tapi diam saat kekayaan bangsa dirampok asing. Hal itu sudah jelas-jelas jauh dari kepribadian Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (7/1) menanggapi berbagai kemarahan terhadap kapal China yang masuk dalam perairan Laut Natuna Utara.

"Sungguh sangat naif. Kita ribut karena wilayah kita dilanggar oleh negara lain, seperti masuknya kapal-kapal China ke perairan Natuna. Sedangkan di dalam negeri kita sendiri saja banyak yang diambil dan dirampok, tetapi kita diam saja seribu bahasa," tegasnya.

Melihat kecenderungan ini, ia beranggapan bahwa bangsa Indonesia sudah benar-benar kehilangan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, sebagai landasan membangun bangsa merdeka serta prasyarat utama menuju keadilan serta kemakmuran.

Dengan saling mencaci, jelasnya, Indonesia seakan belum menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang satu nasib satu tujuan.

"Memang kita masih bermental kuli di negeri sendiri maupun kuli di antara bangsa-bangsa. Jadi pantas saja negara dan bangsa kita diinjak-injak oleh bangsa lain yang lebih kuat dari kita, baik perekonomiannya maupun kekuatan militer dan kekompakan bangsanya," sambungnya.

Atas dasar itu, ia mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam persatuan nasional tanpa mementingkan kelompok ataupun golongan tertentu.

"Ini penting untuk menjaga Indonesia dari kehancuran yang sudah mulai tampak dari prilaku elite korup dan selalu menebarkan rasa kebencian dalam berpolitik kebangsaan yang akhirnya memengaruhi psikologi masyarakat kita," tandasnya.

Beragam narasi yang belakangan muncul di ruang publik menjadi kegelisahan tersendiri bagi Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono.

“Dewasa ini, bangsa Indonesia seakan sudah kehilangan pegangan dan tujuan dalam bernegara,” ujarnya.

Sengketa Laut China Selatan

Tumpang tindih klaim wilayah laut Natuna Utara antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China hingga saat ini belum menemukan jalan keluar bersama. Indonesia dan China adalah negara yang ikut meratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang menolak meratifikasi  UNCLOS. UNCLOS adalah konvensi hukum laut internasional yang mulai berlaku pada sejak tahun 1982.

UNCLOS mengakui dan menetapkan wilayah kedaulatan perairan negara adalah 12 mil Laut. Sedangkan untuk (Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah 200 mil Laut. ZEE adalah hak menguasai kekayaan oleh suatu negara diwilayah laut.

Dari data dan informasi yang dikumpulkan Bergelora.com klaim China atas Laut Natuna Selatan sejak zaman Dinasty Tang dan ditegaskan lagi pada dinasty Ming dengan Ekspedisi Cheng Ho. Untuk itu China hingga hari ini mengklaim wilayah tersebut dengan 9 Dash Line (awalnya 11 dash line) sebagai batas wilayah kedaulatan perairan laut

Pasca Perang Dunia Ke-2, saat China dibawah kekuasaan Chiang Kai Sek, Amerika Serikat mengakui batas tersebut dengan menggunakan kapal perangnya melakukan inspeksi di batas 9 Dash Line. Saat itu Amerika Serikat mendukung kedaulatan 9 dash line Tiongkok atas Laut China Selatan (LCS).

Setelah Chiang Kai Sek lari ke Taiwan, dan China dibawah kekuasaan Mao Tse Tung, kebijakan 9 Dash Line tgersebut diteruskan oleh pemerintahan Republik Rakyat China (RRC) dibawah kepemimpinan Partai Komunis China (PKC).

Saat RRC masih lemah dan tidak mampu menempatkan kekuatan angkatan laut dan personelnya hadir di semua pulau di Laut China Selatan, maka Vietnam, Pilipina, Malaysia dan lainnya menduduki sebagian pulau-pulau kecil di Kepulauan Paracel (Xi-sha) dan Kepulauan Sparley (Nan-sha), hingga menimbulkan sengketa saat ini.

Tumpang Tindih

Pulau Natuna ada diluar 9 Dash Line, maka RRC mengatakan tidak ada masalah urusan Kedaulatan dengan Indonesia karena kedaulatan menurut ketentuan UNCLOS adalah 12 Mil Laut. Yang menjadi masalah adalah ZEE 200 Mil perairan Natuna dibagian Utara yanng menyebabkan tumpang tindih  dengan 9 Dash Line RRC. Hingga saat ini belum ada penyelesaian dan perundingan antara Indonesia dengan RRC mengenai wilayah yang tumpang tindih tersebut.

Terjadinya Tumpang Tindih wilayah ZEE sangat umum terjadi diantara negara bertetangga. Demikian pula tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Singapura, antara Indonesia dgn Malaysia, antara Indonesia dengan Vietnam. Penyelesaiannya harus dilakukan dengan perundingan secara Bilateral.

Tumpang Tindih ZEE semacam ini juga terjadi antara Korea Selatan dengan Jepang, antara Korea Selatan dengan RRC, antara Jepang dgn Taiwan dll banyak sekali terjadi didunia.

Sampai saat ini Amerika Serikat sengaja tidakj mau ikut meratifikasi UNCLOS, maka bisa seenaknya memasuki batas 12 mil dari wilayah perairan negara-negara lain. Amerika Serikat hanya mengakui kedaulatan perairan negara lain 3 Mil Laut, karena Amerika Serikat memiliki hegemoni kekuatan militer untuk memaksa negara lain tunduk pada keinginannya.

Karena ZEE adalah mengatur penguasaan kekayaan dalam wilayah zone ZEE, maka RRC menawarkan win-win solution pada negara yang bersengketa untu melakukan exploitasi bersama dalam jangka waktu selamanya diwilayah yang disengketakan, karena itu merupakan warisan sejarah. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh Presiden Duterte dari Pilipina bersama Xi Jinping. Sehingga berbagai kerjasam saling menguntungkan kedua belah pihak lebih berguna ketimbang bersengketa. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh