Politik
Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie. (Ist)

JAKARTA – Konflik batas perairan di Laut Natuna antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tidak pernah akan selesai, karena kompleksitas dasar masing masing negara yang bertahan dengan argumennya masing-masing. Indonesia bertahan dengan pasal-pasal tercantum dalam UNCLOS 1982 dan China bertahan atas dasar claim historical. Hal ini disampaikan Analis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie pada diskusi publik bertajuk "Tantangan Geopolitik Indonesia Dalam Perspektif Global Dan Kawasan" di Kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK), Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (17/2).

”Kita seolah terlupa bahwa inti dari semua permasalahan ini sebenarnya terletak justru pada bagaimana masyarakat internasional termasuk Indonesia mau membuka pintu komunikasi dan berdiskusi terkait sejarah kuno maritime kawasan,” katanya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, pendekatan berbasis sejarah kuno tersebut, dijelaskan Connie, justru perlu dilakukan dikarenakan bukti-bukti okupasi dan arsip China tentang kepemilikan serta patrolinya di rangkaian pulau-pulau di laut China Selatan terekam baik sejak era Dinasti Tang (618-907) dan Dinasti Song (960-1279).

“Klaim tersebut sejak zaman  Xisha dan Nansha masing-masing disebut "ribuan mil pasir" (qian li chang sha) dan "ribuan mil batuan" (wan li shi tang) dan kemudian, masuk dalam wilayah Dinasti Qing sebagaimana tertera dalam Kaisar Kang Xi's World Map (1644- 1911).

"Kesemua arsip hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Jelaslah tanpa Taiwan dihadirkan di meja perundingan secara formal sebagai ‘negara’ maka sangat mustahil kolaborasi negara-negara kawasan atas penyelesaian sengketa atas klaim sembilan garis putus- putus atau nine-dashed line akan selesai," tukas Connie.

Connie menjelaskan, China bersikeras dengan tiga dasar tuntutannya terkait hal itu. Tuntutan China pertama adalah Uti Possidetis. China tidak hanya menemukan pulau-pulau di Laut China Selatan tetapi juga yang pertama mengokupasi secara faktual pulau-pulau ini melalui eksplorasi dan administrasi.

Tuntutan kedua, Teraa Nulius. Di sini terjadi hanya sekali, dan tidak akan pernah terjadi lagi, sehingga negara yang menemukannya pertama kali memiliki hak atas klaim pulau pulau tersebut dan China memiliki arsip telah berpatroli sejak beberapa dinasti sebagai bagian dari dominasi adminitrasi, kebudayaan dan keamanan nasional China serta.

Ketiga, China menganggap sejak pertengahan abad ke XX, saat ROC (Taiwan) mengeluarkan pernyataan garis demarkasi U-line untuk mengklaim hak dan kepentingan nasionalnya di area Laut China Selatan dunia international tidak ada yang berkeberatan atau mengajukan protes, kala itu.

“Klaim sejarah inilah yang menjadi penyebab ketegangan kedua negara Indonesia dan China di wilayah Laut Natuna itu meningkat sejak 2014. Kala itu China memasukkan sebagian perairan Natuna di Laut China Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan ‘sembilan garis putus-putus’ atau ninedashed line, yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia,” ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh