Politik
Ahli pertahanan dan intelejen, Connie Rahakundini Bakrie. (Ist).

JAKARTA- Rencana pemulangan 660 warga negara Indonesia (WNI) eks pendukung ISIS terus digodok Pemerintah Indonesia. Namun, pemulangan WNI dari 660 eks pendukung ISIS itu mendapat penolakan dari ahli pertahanan dan intelejen, Connie Rahakundini Bakrie.

“Saya tidak mengerti mereka masih disebut-sebut sebagai WNI. Karena,  mereka yang memutuskan bergabung ke ISIS itu, sempat membakar paspor dan mereka menyatakan dengan bangga keluar dari negara thogut. Indonesia dianggap negara thogut,” kata Connie kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (7/2).

Sikap para eks pendukung ISIS itu yang menjadi persoalan menurut Connie.

“Rasanya, orang normal pun akan berpikir, mereka sudah tidak mau lagi bangga dan mengakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi, artinya jelas sangat mereka telah memutuskan untuk berkhianat terhadap negara ini. Terhadap Pancasila dan UUD 1945. Seharusnya mereka ditempatkan pada point of no return dengan pilihan mereka tersebut. Mereka perlu belajar dengan keras bahwa keputusan selalu membawa konsekuensi bukan malah curhat bahwa sekarang merasa terlunta-lunta disana dan kita dipaksa menerima kembali mereka atas nama kemanusiaan!” tegasnya.

Wacana pemulangan dari pemerintah itu, juga dianggapnya aneh di tengah masih banyaknya persoalan-persoalan terjadi di Indonesia saat ini. Connie menyatakan untuk apa menambah persoalan berat dengan menerima mereka kembali.

“Seluruh rakyat pasti mendukung Presiden Joko Widodo menolak pemulangan 660 eks ISIS itu ke Indonesia itu,” tegasnya.

Connie mengingatkan bahwa eks pendukung ISIS itu adalah sebagai pengkhianat Negara Indonesia. Sebab, kata dia, mau dengan alasan ideologi dan lainnya, keputusan mereka bergabung ke ISIS sudah merupakan suatu pengkhianatan.

“Terus sekarang, buat apa kita buka pintu untuk mereka? Kalau dari segi kemanusiaan, memang sedih banget hidupnya tanpa kewarganegaraan,” kata dia.

Santoso Teroris di Poso yang pernah menyatakan menjadi bagian dari ISIS. (Ist)

Karantina Dipulau Kosong Terluar

Namun, Connie mengaku, bila ada alasan kemanusiaan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan 660 eks pendukung ISIS itu bila dapat dipulangkan ke Indonesia.

“Pertama, mereka harus memohon untuk kembali menjadi WNI,” ujar dia. Jadi tidak bisa semata-mata seolah-olah masih ada pengakuan WNI bagi mereka yang sudah bergabung ke ISIS dan dengan seenaknya dipersilakan pulang oleh pemerintah Indonesia.

Kedua, mereka harus ditempatkan di pulau terluar kosong dan dalam status dikarantina. Karantina eks ISIS, lanjutnya, tak seperti observasi virus Novel Corona yang hanya hitungan hari karena mereka terjangkit virus yang lebih mematikan dan berbahaya buat negara bukan saja buat perorangan.

“Ini ideologi masalahnya. Jadi, kalau mereka mau dikarantina dipulau tak berpenghuni itung itung dilatih menjaga NKRI. Mereka bahaya karena mereka memiliki keahlian memengaruhi orang lain. Ya, paling tidak mereka harus lima tahun di karantina di kamp-kamp yang seadanya” terang dia.

Para Teroris ISIS sedang membantai tahanannya di Iraq. (Ist)

Mereka menurut Connie, wajib menghidupi diri mereka sendiri dengan bertani dan memancing saja dan semua yang dianggap sesat tidak sesuai ajaran oleh mereka ya tidak berhak mereka nikmati seperti mobil dan handphone.

“Selama lima tahun itu dapat dilihat bagaimana mereka hidup di dalam karantina. Yang mengawasi dan mendidik kembali mereka full hanya oleh TNI dan POLRI sehingga  dengan ini  dapat dilihat para eks ISIS itu sudah dapatkah kembali menghormati dan menjalani kembalikah nilai-nilai Pancasila, mengakui dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Karenanya, selama lima tahun itu, mereka tidak boleh punya hak pilih dan dipilih dalam jenis Pemilu apapun,” tegasnya.

Selain itu, tegasnya, mereka juga tidak dapat langsung dipulangkan ke daerah domisili masing-masing yang tersebar di wilayah Indonesia. Karena sekali lagi demi keamanan bangsa ini, mereka memang harus menerima konsekuensi tersebut sebagai harga yang mereka harus bayar

“Terkait anak anak ISIS maka mekanisme dan pengaturan di pulau tersebut harus memisahkan camp anak-anak dan camp orang tua. Anak-anak ini menjadi anak negara dan bertemu orang tua diatur dengan ketat. Semua mereka di observasi karena jangan sampai terkecoh oleh wajah-wajah sok lugu mereka karena anak ISIS  usia 4 tahun pun sudah mampu meledakkan bom,” ujarnya. (Web Warouw)