Politik
Aan Rusdianto, korban pelanggaran HAM. (Ist)

JAKARTA- Presiden tidak perlu melakukan rapat terbatas kabinet terkait ex-WNI anggota ISIS. Bahkan berbagai instansi perlu segera menghentikan untuk memikirkan berbagai opsi ataupun skenario dalam memulangkan ex-WNI anggota ISIS. Hal ini disampaikan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI kepada pers, Senin (10/2)

“Ada paling tidak tiga alasan untuk ini. Pertama, tidak ada desakan dari manapun agar pemerintah menerima ex-WNI anggota ISIS. PBB tidak melakukan desakan. Demikian pula Negara Suriah atau Irak,” ujarnya.

Hikmawanto Juwana mempertanyakan mengapa pemerintah mewacanakan pengembalian atau tidak ex-WNI anggota teroris ISIS?

“Kedua, mengingat UU Kewarganegaraan tegas menetukan para ex-WNI ini telah kehilangan kewarganegaraan maka tidak ada kewajiban negara untuk melakukan evakuasi ataupun pemulangan terhadap mereka,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa para anggota teroris ISIS tersebut bukanlah warga negara dan tidak seharusnya uang negara digunakan untuk kepentingan bukan warga negara.

“Terakhir, pemerintah tidak perlu disibukkan dengan wacana yang justru dapat men-deligitimasi pemerintah di mata masyarakat,” tegasnya.

Ini berbeda menurutnya bila PBB, Suriah atau Irak yang meminta Indonesia memikirkan ex-warga negaranya yang sedang ditahan.

“Dalam konteks demikian tentu rapat terbatas kabinet perlu dilakukan dan berbagai skenario perlu dimunculkan,” ujarnya

Negara Gagal

Kepada Bergelora.com dilaporkan, sementara itu pegiat HAM, Aan Rusdianto mengatakan bahwa tidak ada kaitannya pengembalian ex teroris ISIS kembali dengan kebutuhan memenuhi tuntutan Hak Azasi Manusia.

“Justru negara dan pemerintah wajib melindungi warga negara melindungi hak warga negara untuk hidup aman dan damai tidak diteror oleh ISIS dan para pendukungnya,” ujar mantan korban pelanggaran HAM oleh penculikan Tim Mawar, Kopassus dimasa Orde Baru.

Berbagai kasus pemboman, kekerasan dan kebencian SARA yang sudah meluas di Indonesia menurut Aan Rusdianto adalah akibat negara gagal memerangi terorisme di dalam negeri sehingga memakan korban.

“Lah ini koq malah pemerintah mikir mau bawa pulang ex teroris ISIS. Inikan pemerintah justru artinya lebih memperjuangkan teroris ISIS ketimbang melindungi hak hidup 250 juta rakyat Indonesia,” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh