Politik
Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer dan intelejen. (Ist)

JAKARTA- Seluruh masyarakat Indonesia mendukung keputusan pemerintah untuk menolak pemulangan eks WNI yang menjadi teroris ISIS. Para simpatisan ISIS akan menjadi sumber masalah jika dipulangkan ke Indonesia. Sebagai anggota jaringan teroris internasional, keberadaan mereka akan menciptakan instabilitas keamanan. Hal ini ditegaskan oleh pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (11/2).

"Mereka itu, sedikit atau banyak, terpapar virus ISIS  full atau setengah. Jadi, mereka tidak memerlukan waktu lama untuk provokasi atau menyuruh seseorang membawa bom bunuh diri. Cukup 2 jam! Lebih sadis dari virus Corona yang perlu inkubasi sekian hari," tegasnya.

Connie menyebutkan, hanya orang masih memiliki nalar dan waras yang menolak kepulangan 600-an eks anggota The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia.

“Karena sebagai mantan anggota jaringan teroris internasional, para eks anggota ISIS pasti akan menjadi sumber masalah besar yang dapat menciptakan instabilitas keamanan tersendiri setelah dipulangkan ke Indonesia,” tegasnya.  

Connie menilai, para anggota ISIS itu telah berkhianat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya dengan membakar buku paspor Indonesia, setelah mengklaim dirinya bagian dari pasukan ISIS. Payung hukum penolakan, jelas Connie, sudah digariskan di dalam undang-undang kewarganegaraan. Negara tidak punya kewajiban untuk mengakui apalagi mengurus mereka

"Ngurus 600 orang ini yang sudah bakar paspor dan menyatakan bukan WNI lagi? Aneh bin ajaib kalo sekarang ada yang pro mereka. Bahkan menyebut mereka masih WNI. Lebih heran lagi kalau yang membela mereka adalah ketua Komnas HAM, pejabat atau anggota dewan. Wahh, harus di usut korelasinya apa dengan mereka si ISIS combatant itu," ujar Connie.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya kepada media, mengatakan menolak kepulangan kombatan ISIS tersebut. Jokowi akan merapatkan hal tersebut.

"Presiden menyatakan tegas tolak. Ambil kata tolaknya, bukan rapatnya," tegas Connie.

Ia menjelaskan, harus disadari pemerintah tentang tiga hal ini, yaitu; yang pertama, mereka seperti pandemik dan malah lebih berbahaya, kedua, mereka bisa dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal atau WMD/"weapon of mass destruction, dan yang ketiga pemerintah sebaiknya berkonsentrasi pada anggaran untuk kemampuan intelejen dan pembangunan  kekuatan TNI Polri dan K/L, terkait untuk mendeteksi dan mematahkan gerakan mereka di dunia nyata dan maya.

"Karena yang terkena virus ISIS itu kan rata-rata belajar dari dunia maya," jelas Connie.

Dengan definisi mereka yang sesuai dengan WMD yaitu kemampuan mereka yang dapat mengakibatkan cedera dan kematian bagi sejumlah besar orang  melalui pelepasan, penyebaran, dan pemberian dampak atas pemikiran dan keyakinan halu mereka.  

Putusan Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Mahfud mengatakan ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF.

"Hasil rapat menyangkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yang ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu akan dipulangkan apa tidak," kata Mahfud.

Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi 'virus' bagi warga Indonesia.

"Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman," ujarnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh