Politik
Menkopolhukam Mahfud MD. (Ist)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan tidak memulangkan WNI eks ISIS ataupun yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. Hal ini didasari keputusan rapat dengan Presiden Jokowi di Istana.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).

Mahfud mengatakan ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka, kata Mahfud, merupakan teroris lintas batas atau FTF.

"Hasil rapat menyangkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yang ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu akan dipulangkan apa tidak," kata Mahfud.

Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi 'virus' bagi warga Indonesia.

"Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman," ujarnya.

Menyambut hal tersebut, aktivis HAM, Aan Rusdianto menyatakan dukungannya atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak memulangkan mantan teroris.

“Seluruh rakyat Indonesia bersyukur karena pemerintah memiliki ketegasan terhadap tuntutan kepulangan eks teroris ISIS,” tegasnya kepada Bergelora.com  di Jakarta, Selasa (11/2).

Aan Rusdianto menyerukan agar seluruh rakyat mendukung keputusan Pemerintah RI tersebut dan tidak meragukan lagi sikap pemerintah terhadap terorisme.

“Jadi kalau masih ada yang ribut minta mereka dipulangkan dengan alasan apapun, bisa dipastikan mereka adalah bagian dari jaringan teroris ISIS. Mereka tidak berhak bicara atas nama HAM,” tegasnya. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh