Politik
Presiden Jokowi tidak akan melakukan Lock Down dalam menghadapi Wabah Corona. (Ist)
JAKARTA- Presiden Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa semua kebijakan terkait virus corona atau COVID-19 harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Jokowi di dalam keterangan pers-nya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (16/3).
 
"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat," ujar Jokowi.
 
Adanya keputusan tersebut agar memudahkan komunikasi dalam penanganan virus corona.
 
"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan satgas," ungkapnya.
 
Salah satu yang Jokowi sebut adalah terkait kebijakan lockdown. Menurut dia, kebijakan lockdown suatu wilayah merupakan keputusan pemerintah pusat.
 
"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini tidak ada kita (pemerintah pusat) berpikiran ke kebijakan lockdown," tegas Jokowi.
 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
 
“Untuk perusahaan-perusahaan atau pemerintah juga bisa melakukan bekerja dari rumah dan juga beribadah di rumah. Ini sekali lagi untuk mengurangi pergerakan karena social distancing itu penting sekali,” tutur Presiden Jokowi pada bagian lain pengantar saat memimpin Rapat Kabinet melalui daring, Senin (16/3). 
 
Menurut Kepala Negara, menjaga jarak itu penting sekali, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan yang berkaitan dengan Virus Korona (Covid-19). 
 
Kepada Bergelora.com dilaporkan, pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan kembali bahwa saat ini berada pada situasi yang berbeda dan tidak seperti biasanya. 
 
Oleh sebab itu, Presiden menyampaikan bahwa yang paling penting sekarang ini Menteri harus berani meng-hold atau menahan anggaran-anggaran dari program-program yang ada sehingga dapat diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, rakyat, buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro, dan usaha kecil. 
 
“Sehingga angaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu, di-hold terlebih dahulu,” tuturnya. (Web Warouw)
 
 

Add comment

Security code
Refresh