Politik
Upacara adat Dayak di Kalimantan. (Ist)

PONTIANAK- Dalam kerusuhan rasial Suku Dayak dan Madura di Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 19 – 21 Februari 2001, pangkal masalahnya, adalah pelecehan akan identitas dan simbol religi Suku Dayak oleh sejumlah oknum Suku Madura, sehingga muncul peristiwa kemanusiaan yang paling mengerikan.

Sejumlah oknum Suku Madura, 19 Februari 2001, praktis menguasai Kota Sampit, ketika, itu, Bupati Kotawaringin Timur, Wahyudi Anwar, seorang dari Suku Madura. Tindakan persuasif dilakukan Bupati Kotawaringin Timur, Wahyudi Anwar, supaya massa Suku Madura jangan memancing kerusuhan, tidak membuahkan.

Malah massa Suku Madura, dengan pengeras suara, berteriak lantang berkeliling Kota Sampit,  berkali-kali berteriak menantang tokoh Dayak bernama Panglima Burung, salah satu tokoh legendaris di dalam legenda suci dan mitos suci Suku Dayak.

Kelakuan oknum preman Suku Madura di Sampit, 19 Februari 2001, persis dengan kelakuan Lutfi Holi, seorang Suku Madura asal Sampang, Provinsi Kalimantan Timur, melalui akun facebooknya.

Gunung Bawakng, di Bengkayang, Kalimatan Barat, salah satu kawasan sakral bagi suku Dayak di Kalimatan. (Ist).

Luffi Holi di akun facebook-nya, menayangkan rekaman ujaran kebencian kepada Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Cornelis (mantan Gubernur Kalimantan Barat, 2008 – 2018, dan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019 -2024), dan ucapan tidak pantas lainnya terhadap simbol religi Dayak.

Tidak mau seperti kerusuhan Sampit  tahun 2001 terulang kembali, dan mensikapi laporan sejumlah organisasi masyarakat Dayak, di antaranya Dewan Adat Dayak Provinssi Kalimantan Barat ke Polisi Daerah Kalimantan Barat, Senin, 25 Mei 2020, maka Polisi Republik Indonesia bergerak cepat.

Lutfi Holi ditangkap Polisi Daerah Jawa Timur di Sampang, Madura, Rabu, 27 Mei 2020, dan kemudian dihukum adat Dayak Kanayatn secara virtual (karena dalam suasana mewabahnya Corona Virus Disease-19, Covid-19) di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu pagi, 13 Juni 2020.

Hujan Lebat dan Halilintar

Kompas.com, Rabu, 22 Februari 2001, memberitakan kejadian aneh ketika terjadi kerusuhan rasial paling berdarah di Kota Sampit. Puluhan ribu manusia berbaju kaos merah dan ikat kepala merah memenuhi Kota Sampit, Selasa, 21 Februari 2001, disertai teriakan histeris memanjang.

Hanya dalam hitungan menit, cuaca panas terik di siang hari, tiba-tiba gelap, angin berhembus kencang, disertai hujan lebat, bunyi petir halilintar bersahut-sahutan memekakkan telinga. Setelah ‘misi’ diyakini selesai, hanya dalam hitungan menit, massa ikat kepala merah, menghilang entah kemana.

Kerusuhan sangat dramatis, sehingga aparat keamanan harus kerja keras mengevakuasi warga pendatang ke Kapal Perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut  (TNI-AL) untuk dipulangkan ke Madura, Provinsi Jawa Timur.

Ini tindaklanjut kejadian aneh sebelumnya di tempat berbeda. Karena tujuh jam sebelumnya, salah satu lelaki paruh baya berpakaian baju kaos merah lusuh meminta disediakan 500 lembar baju kaos oblong warna merah.

Anehnya, warga Dayak di Kota Palangka Raya, manut saja saat harus menyiapkan 500 lembar baju kaos oblong, untuk kemudian diletakkan di depan rumah. Ketidakwajaran terjadi. Baju kaos merah oblong warna merah tidak sampai satu jam, raib, tanpa bisa dilihat dengan kasat mata siapa yang mengambilnya.

Tapi tujuh jam kemudian, warga Dayak di Palangka Raya mendapat laporan bahwa Kota Sampit sudah dipenuhi puluhan ribu lautan manusia berbaju kaos oblong dan ikat kepala merah.

Kerusuhan dipicu tindak pelecehan terhadap simbol-simbol kekuatan supranatural Suku Dayak oleh sejumlah oknum warga pendatang, sambil berkoar-koar melalui alat pengeras suara, mengeluarkan ancaman tantangan, mengelilingi Kota Sampit (Aju: 2017).

Suasana seperti ini, selalu terjadi di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, setiap kali meledak kerusuhan antara Suku Dayak dengann kelompok lain. Pangkal persoalannya, selalu bermuara dari benturan peradaban, dimana pihak luar tidak menghargai simbol-silmbol religi Suku Dayak yang berurat berakar dari legenda suci, mitos suci, adat istiadat dan hukum adat, dengan menempatkan hutan sebagai simbol dan sumber peradaban.

Setiap kerusuhan terjadi, maka karakter dan jatidiri Suku Dayak yang menganut trilogi peradaban kebudayaan Benua Asia, yaitu hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orangtua, serta hormat dan patuh kepada negara, kesannya menjadi kehilangan makna.

Trilogi peradaban kebudayaan Benua Asia yang membentuk karakter dan jatidiri manusia Dayak beradat, yaitu berdamai dan serasi dengan leluhur, berdamai dan serasi dengan alam semesta, berdamai dan serasi dengan sesama, serta berdamai dan serasi dengan negara, seakan kembali menjadi sebuah perdebatan lagi (Baca, Aju: 2020 dan 2018).

Tapi, ini terjadi, karena terjadinya benturan peradaban. Dalam catatan, konflik akibat benturan peradaban, selalu diawali tindakan pelecehan terhadap identitas dan simbol religi Dayak. Kemudian, berbagai kesepakatan sesuai religi Dayak, sebelumnya, selalu dilanggar pihak luar, sehingga kerusuhan pun meledak menjadii tidak terkendali.

Puruk Mokorajak (Bukit Raya), Kalimantan Barat, kawasan sakral yang lain di dalam religi Dayak. (Ist).

Atau ada kondisi lain, terutama karena alasan pragmatisme politik, dikondisikan untuk terjadinya benturan peradaban, sebagaimana kerusuhan berupa aksi pengusiran dan pembunuhan ribuan etnis Tionghoa oleh orang Dayak di Provinsi Kalimantan Barat dari pedalaman dan perbatasan, diprovokasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), September – Desember  1967, dalam rangkaian operasi penumpasan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS), 1966 – 1974 (Baca, Aju: 2017).

Di dalam prinsip religi Dayak, hidup rukun dan damai, wajib diwujudkan dengan semua orang, sebagai impelemtasi dari karakter dan jatidiri manusia Dayak beradat,  di antaranya berdamai dan serasi dengan sesama.

Tapi saat terjadi tindakan pelecehan terhadap identitas dan simbol religi, maka leluhur orang Dayak menjadi sangat marah, sehingga muncul peristiwa mangkok merah, seperti insiden kerusuhan di Kalimantan Barat beberapa kali, terutama pada September – Desember 1967, dan terakhir di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, 19 – 21 Februari 2001 (Aju: 2020).

Kerusuhan terjadi, karena tidak-mampuan pihak luar, terutama Pemerintah Republik Indonesia, di dalam memahami peradaban Kebudayaan Suku Dayak, dimana ada sistem religi Dayak di dalamnya. Karena setiap digelar religi pemanggilan roh leluhur di dalam setiap kali kerusuhan meledak, semuanya sudah memenuhi tahapan, persyaratan dan kriteria tertentu di dalam religi Dayak yang lahir dari Kebudayaan Dayak.

Ini hanya bisa dipahami dari aspek anthropologi budaya. Karena religi Dayak yang lahir dari Kebudayaan Dayak, ini, tidak bisa dijelaskan dan atau tidak bisa  dilihat dari sudut pandang agama samawi yang lahir dari kebudayaan luar, sehingga hanya bisa dijelaskan dari sudut pandang Kebudayaan Dayak. Penyelesaiannya pun harus berdasarkan religi Dayak yang lahir dari Kebudayaan Dayak (Aju: 2020).

 

Perang Majang Desa

Profil Panglima Burung, selalu muncul di setiap kali kerusuhan meledak di Kalimantan yang melibatkan orang Dayak.

Sosok Panglima Burung, ada dua versi. Pertama, profil manusia Dayak di alam nyata. Kedua, tokoh legendaris di dalam legenda suci dan mitos suci yang kemudian nilai-nilai kemanusiaan universal diimplementasikan di dalam adat istiadat dan hukum adat orang Dayak sebagai sumber doktrin religi (agama) Dayak.

Profil Panglima Burung di dalam alam nyata, adalah seorang lelaki yang memiliki anak tertua bernama Burung. Sebutan yang benar adalah Pang Burung. Pang sebutan lain dari Apang (ayah) yang disingkat menjadi Pang. Burung anak tertua. Pang Burung artinya seorang ayah memiliki anak tertua bernama Burung.

Pang Burung, terlibat di dalam Perang Majang Desa, di Desa Meliau, Kecamatan Meliau, Kabuapten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, 1944 – 1945. Dalam Perang Majang Desa, diilustrasikan Pang Burung, adalah profil manusia di alam nyata yang tidak mau menonjolkkan diri. Selama peperangan, Pang Burung, selalu berada di belakang layar, mempersiapkan hal-hal teknis sesuai religi Dayak.

Pukul 12.00 WIB, 13 Juni 1945, Pang Suma didampingi Jampi, merangsek masuk ke rumah yang ditinggali Kapten Takeo Nakatani di Kunyil. Kunyil memang dijadikan pusat Angkatan Perang Majang Desa.

Di dalam rumah Kapten Takeo Nakatani, didamping Yeb dan anggota Heiho bernama Muhammad Yamani. Saat didatangi kelompok Pang Suma, situasi di dalam rumah dalam suasana tengah rapat. Kapten Takeo Nakatani, dalam pakaian perang lengkap, tengah memimpin rapat di ruang makan, karena saat itu bertepatan dengan hari besar Kerajaan Jepang.

Tanggal 17 Juli 1945, sudah ada firasat Pang Suma akan menemui ajal. Saat akan berangkat menyerbu tentara Jepang di Meliau, sebelum turun tangga, tiba-tiba Pang Suma menarik mandau yang terhunus di pinggang sambil berteriak histeris melengking. Istilah dalam dalam bahasa daerah lokal disebut nyabur, disimpulkan para anak buahnya berkesimpulan, ada sesuatu yang tidak beres. Pang Suma ditembak mati tentara Jepang, 17 Juli 1945, karena terjadi pengkhianatan yang dilakukan anak buahnya (Aju: 2018).

Perang Majang Desa, berakhir setelah Jepang meninggalkan Meliau tanpa kabar berita setelah pengeboman oleh Sekutu pimpinan Amerika Serikat terhadap 2 kota di Jepang, yaitu Hirosima, 6 Agustus 1945 dan Nagasaki, 9 Agustus 1945.

Para penggerak Angkatan Perang Majang Desa, bersedia melakukan negosiasi dengan Belanda yang di kemudian hari dikenal dengan Deklarasi Keladau, 3 November 1945. Dinamakan Deklarasi Keladau, karena lokasi membuat deklarasi digelar di Nanga Keladau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

Deklarasi Keladau dibacakan Sulang, di hadapan wakil Pemerintah Belanda, yakni Kapten Reikerk dan Kapten Benkkuijen. Hadir pula dalam pembacaan Deklarasi Keladau, Sekretaris Angkatan Perang Majang Desa Cabang Sanggau, yakni Y.A.M Linggi dan Moses Thadeus Djaman.

Deklarasi Keladau menelurkan 5 point sebagai berikut: Pertama, dalam waktu satu tahun dan selambat-lambatnya lima tahun Pemerintah Belanda harus sudah meninggalkan Kalimantan Barat dan menyerahkannya kepada Bangsa Indonesia sendiri, yaitu para pemimpin Angkatan Perang Majang Desa

Kedua, mulai dari November 1945 kepada orang-orang pribumi (Indonesia) harus diberikan  hak dan kedudukan yang sama dengan orang Belanda. Ketiga, Belanda hanya turut memerintah dalam waktu satu sampai lima tahun saja, dan bukan seperti masa yang lampau, tetapi hanyalah sebagai pemberi petunjuk dalam soal urusan pemerintahan saja.

Keempat, sikap dan tingkah laku Belanda harus diubah, tidak boleh sebagai penjajah seperti masa masa yang lalu, tetapi harus bisa menyesuaikan diri dengan rakyat Indonesia.

Kelima, segala fitnahan dan pengaduan yang berhubungan dengan aktifitas Angkatan Perang Majang Desa tidak boleh didengar dan dicampuri oleh Belanda, maka apabila ini tidak dipatuhi, pada saa itu pulalah hubungan diputuskan dan pertempuran segera dimulai.

Deklarasi Keladau menjadi tidak bermakna pada kemudian hari, setelah dalam kenyataannya, terhitung 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno secara sepihak mengubah bentuk negara Indonesia dari federasi sebagaimana perjanjian Meja Bundar di Denhaag, 23 Agustus – 2 November 1949,  menjadi negara kesatuan (Aju: 2018). 

Perubahan bentuk negara Republik Indonesia dari federasi ke kesatuan, berimplikasi kepada pemberontakan bersenjata seluruh elemen masyarakat di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, sehingga Belanda memutuskan angkat kaki.

Setelah 33 tahun Indonesia merdeka, pada 30 Juli 1981, bekas pejuang Angkatan Perang Majang Desa yang masih hidup, terdiri dari Pang Iyo alias Rawat, Y.A.M. Linggi, Pang Burung (kemudian dikenal Panglima Burung), Agustinus Timbang, Pang Naga dan M.Th. Djaman, dipertemukan dengan K Tasima dan M Yoshida dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Pertemuan bekas pejuang Perang Majang Desa difasilitasi Gubernur Kalimantan Barat, Soedjiman di Pontianak.

Pada kesempatan itu, para bekas pejuang Perang Majang Desa, menyerahkan 5 tengkorak tentara Jepang yang berhasil mereka penggal. Di antara tengkorak  tentara Jepang yang diserahkan atas nama Kapten Takeo Nakatani,  Sersan Yamamoto, Osaki dan Sut Sugisang. Kemudian tengkorak seorang dokter yang tidak disebutkan namanya. Diserahkan satu unit samurai milik Kapten Takeo Nakatati.

Upacara penyerahan 5 tengkorak warga Jepang dan 1 unit samurai dilakukan di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Jalan Rahadi Usman, Pontianak. Hadir dalam penyerahan tengkorak, keluarga korban tentara Jepang, dan Pangdam XII/Tanjungpura Brigjen TNI Untung Sridadi.

Untuk mengenang kisah patriotik tokoh Suku Dayak, Pang Suma, dalam Perang Majang Desa di Kecamatan Meliau dan Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, 13 Mei – 31 Agustus 1945, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengabadikan Gedung Olah Raga (GOR) di Jalan Ahmad Yani, Pontianak Selatan dan Bandar Udara di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, dengan nama Pang Suma.

Jacobus E Frans, penulis buku: “Sejarah Perang Majang Desa Melawan Jepang”,  dalam percakapannya dengan penulis di Pontianak, 12 Juni 2010, menyebutkan, jalinan komunikasi masyarakat di Kecamatan Meliau dan Kecamatan Tayan di akhir-akhir masa pendudukan Jepang, masih sangat terbatas. Hanya segelintir orang yang memiliki pesawat radio.

Melihat tentara Jepang meninggalkan lokasi pertempuran tanpa berita, warga sekitar mengambil inisiatif membentuk Negara Majang Desa. Tujuan pembentukan Negara Majang Desa, agar mudah memobilisasi pasukan perlawanan, apabila Jepang kembali datang dengan pasukan tentara.

Setelah mendapat informasi dari Sanggau, Ibu Kota Kabupaten Sanggau, bahwa Indonesia sudah merdeka, menurut Jacobus E Frans, para bekas pejuang yang masih hidup, di antaranya Moses Thadeus Djaman, Y.A.M. Linggi, Agustinus Timbang dan lainnya, menyatakan kesetiaan bergabung dengan Republik Indonesia (Aju: 2018).

Moses Thadeus Djaman atau lebih dikenal M.Th Djaman, seorang guru, kemudian menjadi Bupati Sanggau dari Partai Persatuan Dayak (PPD) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955. M.Th Djaman menjadi Bupati Sanggau satu periode, 1959 – 1967.

Sama sekali tidak benar apabila masih ada tudingan sejumlah pihak, kalangan Suku Dayak Desa membentuk Negara Malang Desa, sebagai bentuk pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia. Pembentukan Negara Majang Desa, semata-mata lantaran terputusnya komunikasi dengan otoritas berwenang baik di Sanggau, Pontianak, maupun Jakarta (Aju: 2018).

Rancang Lambang Negara

Bupati Sanggau, Paolus Hadi di Pontianak, Rabu, 1 Maret 2017, menyebutkan, untuk mengenang jasa Moses Thadeus Djaman sebagai orang Dayak yang pernah menjadi Bupati Sanggau, 1959 – 1967, dan terlibat dalam Perang Majang Desa di Kecamatan Meliau dan Kecamatan Tayan, 13  Mei – 31 Agustus 1945, maka Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau diberi nama RSUD M.Th. Djaman.

Pang Burung, inilah, yang disebut di dalam surat Sultan Hamid II kepada wartawan Harian Berita Buana, Jakarta, 15 April 1967, bersama Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray dan Masuka Djanting Baroamas, dimintai pendapatnya dari sudut pandang Kebudayaan Suku Dayak, saat merancang Lambang Negara, Garuda Pancasila.

Masuka Djanting, anggota Dewan Pemerintahan Peralihan Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 17 Tahun 1956, tanggal 28 Agustus 1956. Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, anggota Badan Pemerintahan Harian Daerah Istimewa Kalimantan Barat (BPH DIKB), 1946 – 1949, anggota Badan Konstituante, 1956 – 1959 dan Gubernur Kalimantan Barat, 1960 – 1966.

Jadi, Pang Burung (Panglima Burung), dari satu sisi adalah profil manusia Suku Dayak di alam nyata, karena sebagai salah satu tokoh sentral Perang Majang Desa, antara orang Dayak dengan Jepang di Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, 1944 – 1945.

Kemudian, periode 20 Desember 1949 – 6 September 1950, Pang Burung, bersama Johanes Oevaang Oeray dan Masuka Djanting Baroamas, masuk Tim Sultan Hamid II, Ketua Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dalam proses perancangan Lambang Negara, Garuda Pancasila, berdasarkan sudut pandang religi Dayak.

Sultan Hamid II, Menteri Zonderfortofolio, diberi tugas khusus dari Presiden Soekarno, merancang lambang negara dengan melakukan kolaborasi aplikasi religi lintas budaya, ditangkap di Hotel Des Indes, Jakarta, 5 April 1950.

Sultan  Hamid II, ditangkap karena dituding berada di balik aksi penyerangan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan Kapten Pierre Raymond Westerling terhadap Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat di Pejambon, Jakarta yang melukai kaki Menteri Pertahanan, Sultan Hamengkubuwono ke-IX, 24 Januari 1950. Sultan Hamid II, kecewa karena tidak diberi peran strategis di awal kemerdekaan Indonesia (Baca, Persadja: 1953; dan Independensi.com, Selasa, 16 Juni 2020).

Pada 8 April 1953, Sultan Hamid II dihukum 10 tahun penjara dan baru menghirup udara bebas pada tahun 1958. Tahun 1961 Sultan Hamid II ditangkap lagi tanpa proses peradilan akibat konspirasi politik di dalam ritual Ngaben di Gianyar, Provinsi Bali, 18 Agustus 1961, dan baru dilepas setelah Soekarno mundur dari Presiden Indonesia, 12 Maret 1967.

Legenda dan Mitos Dayak

Juru Kunci Bukit Bawakng, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Damianus Lele, mengatakan, semua di dalam religi Dayak, ada istilah Panglima Burung. Panglima Burung, di dalam sub suku Dayak, sebutannya berbeda satu dengan yang lainnya.

Damianus Lele, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PBPD) Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, mengatakan, untuk memahami apa itu Panglima Burung, harus dipahami terlebih dahulu, di dalam religi Dayak yang meyakini hutan belantara, sumber resapan air dan gunung, sebagai tempat sakral, dihormati, karena diyakini tempat bersemadi arwah para leluhur.

Di dalam religi Dayak, setiap manusia Dayak yang sudah meninggal dunia, maka arwahnya bersatu kembali di kawasan situs pemukiman dan situs pemujaan, seperti hutan belantara, sumber resapan air, bukit dan gunung.

Di dalam satu pemukiman para leluhur, atau manusia Dayak di alam gaib, memiliki sistem pemerintahan, sama seperti di alam nyata, seperti di struktur pemerintahan di Indonesia. Dimana di bidang pertahanan, ada istilah angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Di dalam religi masing-masing Suku Dayak, dalam situasi tertentu, selalu meminta bantuan terhadap arwah roh leluhur yang memiliki keahlian tertentu.

Menurut Damianus Lele, Panglima Burung, itu bagian dari personil angkatan udara di manusia Dayak pada alam gaib, karena bisa terbang, hingga bisa bertengger di atas daun pisang, berteriak histeris seperti kerusuhan di Sampit, 19 – 21 Februari 2001, sehingga dalam hitungan menit mampu membangkitkan gerakan spontanitas (mangkok merah) semua orang Dayak.

Itulah sebabnya, ujar Damianus Lele, nama Panglima Burung, tidak boleh disebut sembarangan, tidak boleh dilecehkan, karena figur yang paling dihormati di dalam religi Dayak.

Dikatakan Damianus Lele, ketika Lutfi Holi dari Sampang Madura, Provinsi Kalimantan Timur, melakukan ujaran kebencian terhadap orang Dayak, di antaranya melecehkan religi Dayak, langsung mengundang reaksi orang Dayak. Kerusuhan tidak meledak, karena Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Kepala Polisi Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Remegius Sigit, Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal Muhammad Nur Rahmat, bergerak cepat, sehingga digelar peradilan adat sesuai religi Dayak di Pontianak, Sabtu, 13 Juni 2020.

“Kami menghargai sikap tanggap Pemerintah Republik Indonesia. Tapi masalah religi dan simbol religi Dayak tidak boleh dijadikan bahan olokan, hinaan dan pelecehan, karena secara spontanitas pasti mengundang reaksi amarah secara kolektif yang tidak bisa dikendalikan dari orang. Kasus di Kalimantan Barat tahun 1967, dan berbagai kerusuhan lainnya, kemudian di Sampit tahun 2001 dan Lutfi Holi tahun 2020, ini, contoh nyata,” ujar Damianus Lele.

Panglima Jambul

Ketua Peradilan Adat dan Hukum Adat Dayak pada Dayak International Organization, Tobias Ranggie SH (Panglima Jambul), mengatakan, benturan peradaban tetap akan terjadi di Kalimantan, sehubungan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diumumkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019, apabila Pemerintah Republik Indonesia, tidak memahami apa itu Kebudayaan dayak.

“Karena itulah kita mengharapkan pembangunan di Kalimantan di masa mendatang, tidak boleh mengesampikan aspek anthropologi budaya, dan untuk itu pembangunan di Kalimantan di masa mendatang, harus sesuai Kebudayaan Suku Dayak,” ujar Tobias Ranggie.

Tobias Ranggie merujuk hasil seminar nasional digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, berjudul: “Peran Kebudayaan Dalam Pembangunan Nasional” di Jakarta, Selasa, 4 April 2017.

Dikatakan Tobias, hasil seminar Bappenas di Jakarta, menegaskan, pembangunan nasional Indonesia di masa mendatang, harus melalui akselerasi kapitalisasi modernisasi budaya asli berbagai suku bangsa di Indonesia, mengingat hal serupa sudah ratusan tahun dilakukan China, Jepang dan Korea Selatan, sehingga tiga negara ini menjadi simbol kemajuan dunia di bidang ekonomi dan teknologi inovasi (Bisnis.com, Selasa, 4 April 2017).

Kemajuan cukup signikan bidang ekonomi dan teknologi invovasi di China, Jepang dan Korea Selatan, telah menghantarkan abad ke-21 sebagai simbol kemajuan Benua Asia pada level dunia internasional, mengalahkan hegemoni Amerika Serikat sepanjang abad ke-20 (The Guardian.com dan TASS Russian News Agency, Senin, 25 Mei 2020).

Tindaklanjut seminar digelar Bappenas di Jakarta, Selasa, 4 April 2017, pada maka 27 April 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengesahkan undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan. Presiden Republik Indonesia, kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selanjutnya di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima naskah akademik strategi pembangunan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Minggu, 9 Desember 2018.

Dijelaskan Tobias Ranggie (Panglima Jambul), tuntutan orang Dayak, supaya pembangunan di Kalimantan harus berdasarkan Kebudayaan Dayak, itu, sebagai implementasi ideologi Pancasila yang menghargai keberagamaan dan kebhinekaan, sebagaimana digariskan di dalam padal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Presiden Indonesia, Soekarno (17 Agustus 1945 – 12 Maret 1967), menegaskan, ideologi Pancasila dilahirkan dan disarikan dari kebudayaan asli berbagai suku Bangsa di Indonesia. Itu berarti Kebudayaan Suku Dayak turut andil melahirkan ideologi Pancasila. Aspek lain, tuntutan pembangunan Kalimantan harus sesuai Kebudayaan Suku Dayak, agar kerusuhan rasial tidak terulang lagi, karena akan merugikan semua pihak,” kata Tobias. (Aju)

Add comment

Security code
Refresh