Politik
Presiden Joko Widodo. (Ist)

JAKARTA – Presiden Jokowi memerintahkan agar stimulus ekonomi bisa segera masuk ke usaha kecil  dan usaha mikro. Untuk itu semua kementerian yang terkait harus punya perasaan krisis yang sama. Hal ini ditegaskannya saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.

Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu. (29/6)

"Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka menunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, tidak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa, berbahaya sekali," kata Presiden menegaskan.

Presiden Jokowi juga memerintahkan agar bantuan sosial yang ditunggu masyarakat agar segera dikeluarkan.

"Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan, meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini 'extra ordinary' harusnya 100 persen dikeluarkan," kata Presiden.

Seperti diketahui, untuk bansos tunai di luar Jabodetabek yang ditargetkan bagi 9 juta orang, data yang terkumpul per 17 Mei 2020 adalah sebanyak 8.366.838 KK. Realisasi tahap 1 per 16 Juni 2020 adalah Rp4,73 triliun (87,71 persen), tahap 2 per 16 Juni 2020 adalah sebesar Rp3,96 triliun. Sejumlah kendala adalah karena masih ada daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos, kondisi geografis serta keterbatasan loket pembayaran di PT Pos.

"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," tegas Presiden Jokowi.

Percepat Belanja Kementerian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para menteri mempercepat belanja kementerian untuk meningkatkan uang beredar di masyarakat.

"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa saja. Percepat kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu perpres saya keluarkan perpresnya," kata Presiden pula.

Presiden mencontohkan anggaran di bidang kesehatan yang sudah dianggarkan sebesar Rp75 triliun, tapi pencairannya masih di bawah 2 persen.

"Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga 'men-trigger' ekonomi," ujar Presiden.

Presiden memerintahkan agar segera dilakukan pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, dan tenaga medis.

"Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp75 triliun," kata Presiden lagi.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, hadir dalam sidang paripurna tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para kepala lembaga negara. (Web Warouw)

Add comment

Security code
Refresh