Politik
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo. (Ist)
JAKARTA– Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN). BIN dinilai sudah tepat kembali langsung  di bawah koordinasi langsung presiden.
 
“Penempatan BIN di bawah koordinasi presiden, menjadikan BIN salah satu strategic unit presiden. Memang sebaiknya BIN tidak dikoordinasikan Kemko Polhukam,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo, kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (20/7). 
 
Tjahjo menjelaskan seperti dimasa sebelum reformasi 1998, BIN langsung bertanggung jawab kepada Presiden agar presiden memiliki informasi langsung yang komprehensif dari BIN untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.
 
"Saat ini sangat penting bagi Presiden sebagai pengemban langsung amanat rakyat, untuk bisa memaksimalkan peran BIN untuk kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya," tegas tjahjo.
 
Diketahui, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden (Perpres) 73/2020 tentang Kemenko Polhukam, kementerian/lembaga yang dikoordinasikan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan instansi lain yang dianggap perlu.
 
Menurut Tjahjo ketentuan itu juga sesuai dengan Pasal 6 Perpres 67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Tjahjo menyatakan Kemko Polhukam sejatinya tetap dapat mengoordinasikan BIN.
 
“Tidak disebutkannya BIN sebagai bagian dari instansi pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemko Polhukam, pada prinsipnya tidak menutup kewenangan bagi Kemko Polhukam untuk mengoordinasikan BIN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ujar Tjahjo. (Web Warouw)
 

Add comment

Security code
Refresh