Politik

Koordinator Tim Kerja (Timja) RUU Wawasan Nusantara Anang Prihantoro juga Wakil Ketua PPUU DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4) (Ist)Koordinator Tim Kerja (Timja) RUU Wawasan Nusantara Anang Prihantoro juga Wakil Ketua PPUU DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4) (Ist)JAKARTA- Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) menargetkan penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Wawasan Nusantara (RUU Wanus) beserta naskah akademiknya kelar (selesai) bulan Juli tahun ini. PPUU DPD RI menjadwalkan uji sahih ke tiga wilayah (Indonesia barat, tengah, dan timur) pekan kesatu bulan Juni, peer review pekan kedua bulan Juni, dan finalisasi draft RUU beserta naskah akademiknya pekan ketiga bulan Juni.

 

“Tanggal 3 Juli 2015 penyampaian draft RUU dan naskah akademik dalam sidang paripurna DPD RI,” Koordinator Tim Kerja (Timja) RUU Wawasan Nusantara Anang Prihantoro (senator asal Lampung), juga Wakil Ketua PPUU DPD RI, melaporkannya saat rapat pleno membahas pelaksanaan tugas Timja RUU Wanus dan Timja RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

Insinyur (Ir) lulusan Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang mantan penyuluh pertanian dan kepala distribusi pupuk ini menyampaikan, per tanggal 31 Maret 2015 pihaknya berhasil menyusun draft awal RUU beserta naskah akademiknya yang materi pokoknya meliputi wawasan nusantara bidang hukum dan politik, juga ketatanegaraan; ekonomi, juga pengelolaan sumberdaya alam; sosial dan budaya; pertahanan dan keamanan; kelembagaan; evaluasi pelaksanaan wawasan nusantara; partisipasi; pengawasan; dan ketentuan peralihan.

Anang, wakil rakyat berjulukan senator caping gunung, mengingatkan pensingkronisasian dan pengharmonisasian RUU Wanus, karena memiliki persinggungan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional sebagai rangkaian kontinuitas program-program pembangunan di segala bidang guna mewujudkan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Selain Tap MPR, RUU Wanus juga bersangkut paut dengan undang-undang (UU), yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto (jo) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam kesempatan itu, Ketua PPUU DPD RI I Wayan Gede Pasek Suardika (senator asal Bali) mengingatkan, PPUU DPD RI menginventarisasi masalah [melakukan pencatatan atau pengumpulan data (keterangan yang benar dan nyata)] selama uji sahih, peer review, dan finalisasi draft. Uji sahih bermaksud agar legislasinya sesuai hukum (peraturan) sehingga diterima karena dipertanggungjawabkan dalam simposium, seminar, workshop, dan diskusi; peer review (penelaahan atau penilaian sejawat) bermaksud agar karya ilmiah (draft RUU beserta naskah akademiknya) diperiksa sekelompok ahli di bidang yang sama guna memastikan legislasinya memenuhi standar sebelum diterima; sedangkan finalisasi sebagai tahap penyelesaian.

“Karena menginventarisasi masalah, kita terima sebanyak mungkin usulan. Bisa saja perspektif wawasan nusantara kita menjadi variatif. Tujuan RUU ini agar daya tahan geopolitik kita semakin kuat dari masa ke masa.” Sarjana hukum lulusan Universitas Brawijaya dan magister hukum lulusan Universitas Udayana ini kembali menekankan wawasan nusantara sebagai suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap tanah airnya yang berwujud negara kepulauan (archipelagic state). (Enrico N. Abdielli)

Comments   

0 #8 Renato 2018-02-11 11:20
I have checked your page and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google, but there is a tool that
can help you to create 100% unique articles, search for; Boorfe's tips
unlimited content

Also visit my webpage; NganSmall: https://Jenna33.wix.com
Quote
0 #7 Odell 2015-08-18 13:59
Spot on with this write-up, I honestly think this amazing site needs far more attention. I'll
probably be back again to see more, thanks for the information!

my weblog: Resep Masakan: http://goo.gl/YRrNS1
Quote
0 #6 ishak pulukadang 2015-06-25 06:57
Oleh karena itu adanya UU ttg wawasan Nusantara relevan dgn tantangan bangsa kita di era refofrmasi krn berkembang dikalangan elit politik sikap tidak nasionalis , primordialisme sempit dlm kebijakan, maraknya KKN dan Pancasila tidak ada landasan hukum yng kuat berupa UU sbg mata pelajaran/kulia h di sekolah dan PT . Anggota MPR-RI 1999-2004a
Quote
0 #5 ishak pulukadang 2015-06-25 06:23
. Ironisnya selain Wawasan Nusantara sebagai salah satu pokok bahasannya di hapus bahkan Pancasila tidak lagi menjadi Mata KUliah Wajib bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi sejak adanya UU No 20 tahun 2003 ttg sisdiknas. Padahal salah satu substansi pelajaran Wawasan Nusantara dibidang idologi menekankan ttg konsep Pancasila adalah satu-2nya dasar dan idiologi negara sbg perekat kenusantaraan Indonesia. Kalaupun Pancasila kemudian dimasukkan sbg salah satu pokok bahasan dlm PKN - yang terkesan pemerintah ( diknas ) mengecilkan substansi dasar negara dalam mata kuliah PKN - dan mengubah Mata Pelajaran PKN dengan Pancasila dan PKN tetapi sampai sekarang tidak ada dasar hukum yang kuat ttg PaIncasila sbg mata pelajaran di :PT dan Sekolah krn tdkl dituangkan dlm UU sisdiknas.
Quote
0 #4 ishak pulukadang 2015-06-25 06:20
Memasuki era reformasi yang berdasarkan supremasi sipil adanya wawasan nusantara ini dicap konsep militer dan sentalisasi dan tidak mendukung penghargaan terhadap kebhinnekaan dgn pentingnya desentralisasi sehingga mata kuliah Kewiraan diganti dengan PKn.c
Quote
0 #3 ishak pulukadang 2015-06-25 06:17
Munculnya konsep wawasan Nusantara bg salah satu pokok bahasan dlm mata kuliah Kewiraan Memang adanya konsep wawasan Nusantara dalam mata kuliah Pendidikan Kewiraan dimaksudkan pemerintah - sebagai penguasa yang berdasarkan supremasi militer dengan dukungan kajian strategis Lemhanas - untuk memantapkan integritas nasional krn lemahnya pemahaman tentang kenusantaraan terutama wawasan kebangsaan dengan masih adanya gerakan separatis , kedaerahan yang berkonotasi federalisme, kesukuan , konflik horisontal, kebijakan primordialis . Akan tetapi Konsep kenusantaraan ini cendrung mengarah pada kebijakan yang sentralistis dan kurang menghargai kebhinekaan yang menghendaki desentralisasi. Semuanya kalau mau sukses harus ke pusat pemerintahan Jakarta dan terjadi kebijakan yang otoriter dan nepotis. itulah yang dikoreksi melalui GBHN terahkir.
Quote
0 #2 ishak pulukadang 2015-06-25 04:32
Kalau bicara ttg Wawasan Nusantara sejak tahun 1975 selesai mengikuti Kursus Calon Dosen Kewiraan saya sdh mengajarkannya sebagai salah satu pokok bahasan kpd para mahasiswa di Sulawesi Utara ( termasuk Gorontalo ). Bahkan pernah membuat buku khusus untuk mahasiswa . Konsep Lemhanas ttg pokok bahasan ini mencakup semua bidang yaitu ipoleksosbudkam han yang melihatnya secra utuh-menyeluruh ( komprehensif ) dp existensi negara dan bangsa ini ( nation state ). Sehingga dampaknya positif bagi calon pemimpin bangsa krn punya bekal ttg makna penting dan strategisnya Wawasan Nusantara dlm kehidupan berbangsa dan bernegara (bersambung)
Quote
0 #1 Terrance 2015-06-25 01:08
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive
job and our entire community will be thankful to you.


Here is my homepage; salon services cork: http://www.the-beautysalon.com/beautysalon/Ireland/Salon-448853.html
Quote

Add comment


Security code
Refresh