JAKARTA- Keretakan yang semakin melebar antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) semakin terungkap terutama dalam penanganan kasus Pelindo II yang belakangan ditangani oleh Bareskrim Polri. Pengamat politik Laode Ida mengingatkan bahwa kalau bukan berpasangan dengan JK, belum tentu Joko Widodo terpilih sebagai presiden berhadapan dengan Prabowo-Hatta.
“Fenomena berseberangannya Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla tampaknya kian terbuka. Sejumlah media sudah mulai memberitakan keretakan tersebut,” ujarnya Laode Ida kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (7/9)
Menurutnya, pergeseran posisi Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Budi Waseso (Buwas) menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan dampak dari penggeledahan ruang kerja Dirut PT Pelindo II RJ Lino.
“Pak JK ternyata menelpon langsung Buwas untuk menghentikan penggeledahan itu. Anehnya, konon JK mengingatkan Buwas agar tak menghukum kebijakan korporasi sebagai kasus korupsi,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini menyayangkan tindakan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap Komjen (Pol) Budi Waseso yang berujung pada pencopotan dirinya sebagai Kabareskrim Polri
“Wah, terasa memang agak janggal sikap JK itu. Bagaimana mungkin melarang untuk persoalan kebijakan korporasi, kalau ternyata itu merupakan kebijakan koruptif. Sikap dan posisi JK seperti ini itu, apalagi berdampak pd tersingkirnya Buwas, kemudian menjadikan JK kian tersudut,” ujarnya.
Menurutnya tindakan JK ini membuat dugaan semakin kuat Wakil Presiden memiliki kepentingan pribadi dan kelompok bisnis dengan Pelindo II dan Direktur Utamanya RJ Lino.
“Ketua Umum PDIP, Megawati juga konon tersinggung dengan sikap JK itu. Fatalnya juga, sikap JK itu menjadikan publik curiga bahwa ia punya kepentingan pribadi dan kelompok bisnis dengan Pelindo II dan RJ Lino, sehingga harus vulgar membela Lino lalu menyingkirkan Buwas,” ujarnya.
Pihak Polri menurutnya niscaya juga tersinggung karena merasa secara langsung diintervensi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Niscaya Polri merasa dihambat dalam membangun citra ‘berantas korupsi’ melalui keberanian Buwas.
“Dan yang pasti, para penggiat dan aktivis anti korupsi akan kian melabel Wakil Presiden Jusuf Kalla tak berpihak pada penciptaan pemerintahan yang bersih,” jelasnya.
Laode mensinyalir sikap JK akan mendorong kekuatan-kekuatan politik untuk menjauhkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dari Presiden Joko Widodo.
“Yang fatal lagi, para politisi akan kian manfaatkan kasus ini untuk kian menyudutkan Jusuf Kalla dan kelompoknya. (Jusuf Kalla-red) akan dijauhkan dari Jokowi. Inilah risiko yang harus diterima oleh JK,” katanya.
Padahal menurutnya Jusuf Kalla sebanarnya tak boleh dipisahkan dari oko Widodo karena mereka adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang sudah sebadan.
“Jika jujur diakui, tanpa mendahului putusan Tuhan, kalau bukan berpasangan dengan JK, belum tentu Joko Widodo terpilih sebagai presiden berhadapan dengan Prabowo-Hatta,” tegas Laode Ida. (Web Warouw)
