Politik

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dari DKI Jakarta di Bantar Gebang, Bekasi. (Ist)‏Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dari DKI Jakarta di Bantar Gebang, Bekasi. (Ist)‏JAKARTA Penyelesaian masalah sampah dari DKI Jakarta di Bantar Gebang harus dilakukan dengan bijak, sabar dan santun serta mendalami akar masalahnya untuk diselesaikan, bukan dengan cara meledak-ledak mencari kambing hitam menyalahkan pihak lain serta mau benar dan menang sendiri. Hal ini disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (5/11).

 

‎​”Saya menawarkan solusi damai dan komprehensif mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta dengan duduk bersama berunding cari solusi terbaik. Saya bukan takut berhadapan dengan Pemda DKI Jakarta dan para kuasa hukumnya di Pengadilan. Saya memikirkan dampak sosial dan politiknya jika berlarut-larut,” ujarnya.

Ia mengingatkan, warga DKI sudah bayar pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor serta berbagai retribusi termasuk retribusi sampah. Pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan Pemda DKI Jakarta termasuk bayar gaji dan fasilitas Gubernur DKI itu terus meningkat tiap tahun. 

“Hari ini yang protes sebagian warga Bekasi dan Cileungsi karena masalah pengangkutan sampah yang meresahkan mereka. Kalau penanganan berlarut-larut bukan mustahil esok lusa warga DKI Jakarta yang akan protes masalah sampah yang menumpuk. Padahal mereka bayar pajak dan retribusi yang tiap tahun makin mahal,” ujarnya.

Menurutnya, ini semua secara politis berpotensi menurunkan citra kehandalan Gubernur DKI dalam mengatasi masalah sampah. Karena itu, ia berharap akan ada jiwa besar mengakui kekurangan diri masing-masing dalam mengatasi masalah sampah ini dan duduk bersama merumuskan akar masalah dan mencarikan jalan keluar yang terbaik. Itu juga yang menjadi rekomendasi BPK agar Pemda DKI Jakarta dan swasta berunding, lakukan renegosiasi kontrak sehingga menguntungkan kedua pihak.

Ia memaparkan bahwa, dalam Perjanjian antara Pemda DKI Jakarta dengan PT Godang Tua dan PT Navigat, tugas mengangkut sampah sampai Bantar Gebang adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Di Bantar Gebang Pemda DKI Jakarta punya lahan 108 ha sebagai stock pile untuk menampung sampah yang pengangkutannya menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Sampah yang telah ditumpuk di stock pile diangkut oleh Godang Tua dan Navigat ke fasilitas pengolahan untuk dijadikan kompos dan energi listrik.

Fasilitas instalasi pengolahan sampah dan lahannya seluruhnya milik Godang Tua dan Navigat. Pemda DKI Jakarta hanya punya lahan untuk stock pile. Untuk atasi keamanan dan kelancaran pengangkutan sampah dari DKI ke Bantar Gebang, Pemda DKI Jakarta membuat MOU dengan Pemkot Bekasi.

Dua minggu terakhir keamanan dan kelancaran pengangkutan alami hambatan karena protes sebagian warga Bekasi yang dilewati angkutan sampah. Akibatnya pengiriman sampah yang sejak Juli-Agustus sebanyak 6,4 ribu ton perhari turun menjadi sekitar 3 ribu ton saja.

Protes atas truk sampah dari DKI Jakarta juga terjadi di Cileungsi karena tumpahan dan polusi sampah yang tercecer dari truk menimbulkan gangguan. Pemda DKI tidak mempunyai MOU dengan Pemkab Bogor tentang route pengangkutan sampah yang dilewati, seperti MOU dgn Pemkot Bekasi.

“Jadi masalah mulai menumpuknya sampah di DKI semata-mata adalah masalah pengangkutan ke Bantar Gebang yang menjadi tangung jawab Pemda DKI Jakarta Dalam hal pengangkutan sampah sampai ke stock pile di Bantargebang bukanlah tanggungjawab PT Godang Tua dan PT Navigat,” ujarnya.

‎Karena itu menurutnya ketika sampah menumpuk di DKI Jakarta karena gagal mengangkut ke Bantargebang, yang wanprestasi adalah Pemda DKI Jakarta,bukan PT Godang Tua atau PT Navigat. Berapapun sampah yang diantar ke stock pile di Bantargebang, walau jumlahnya melebihi perjanjian, siap diolah Godan Tua dan Navigat.

Masterplan Gagal

Bantargebang menjadi satu-satunya tempat pembuangan dan pengolahan sampah dari DKI Jakarta setelah gagal laksanakan masterplan olah sampah. Dalam masterplan, DKI Jakarta akan membangun fasilitas pengolahan sampah di wilayahnya sendiri di Cakung, Cilincing, Marunda, Sunter dan Duri Kosambi. 

Empat proyek masterplan gagal total. Yang jalan hanya di Sunter. Itupun tersendat-sendat. Biaya pengolahannya Rp 400 ribu perton sampah. Sementara biaya pengolahan sampah yg dibayar Pemda DKI di Bantargebang hanya Rp 125 ribu per ton sebelum dipotong pajak dan retribusi.

Dengan gagalnya masterplan maka semua sampah dari DKI dibawa ke Bantargebang untuk diolah. Jumlahnya tiap tahun makin membesar. Truk-truk sampah yang dulu dibeli di zaman Gubernur Foke kini mulai keropos. Air sampah menetes dari truk ke jalan yang menimbulkan protes warga. Karena warga protes, pengangkutan sampah ke Bantargebang terganggu.

“Kalau berlanjut sampah di DKI kian menggunung. Sementara ini tidak ada alternatif daerah sekitar yang mau menampung sampah dari dari DKI Jakarta kecuali Pemkot Bekasi,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)

Add comment

Security code
Refresh