Politik

JAKARTA- Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 lalu menimbulkan banyak masalah. Sebagian orang menyoroti keabsahan hasil Pileg tersebut. Haris Rusli dari Komite Nasional-Penegakan Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) menegaskan bahwa Pileg 2014 ditinjau dari seluruh aspek menjadi tidak sah. Menurutnya dari sisi Undang-undang yang melandasinya, sebelum berlangsung, Pemilu 2014 sendiri telah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi.

“Kenyataannya juga, lebih dari 70 persen anggota DPR yang terpilih, mendapatkan kursinya dengan cara money politic (politik uang), manipulasi dan kecurangan. Anggota DPR yang terpilih dapat dinyatakan ilegal dan tidak legitimatif sebagai wakil rakyat,” tegasnya kepada Bergelora.com Senin (28/4) di Jakarta.

Menurutnya juga telah terjadi kecurangan dan manipulasi pada hasil pemilu yang dilakukan secara masif, meluas dan merata oleh seluruh Parpol yang melibatkan panitia Pemilu sebagai mafia perdagangan aspirasi rakyat.

“Secara substansi, Pemilu sebagai mekanisme demokrasi telah berubah menjadi perdagangan aspirasi rakyat,” tegasnya.

Untuk itu menurutnya seluruh caleg yang menjadi korban kecurangan dan manipulasi bersama rakyat pendukungnya berhak melakukan gugatan di setiap kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdekat. (Web Warouw)

Comments   

0 #3 ARD NB 2015-03-02 03:20
SARAN
1.BEKUKAN GAJI DPRD JAK,, PERIODE MARCH 2015 DAN SETRUSNYA--SAMP AI ADA KOMITMENT KEBIJAKAN DPRD JAK UNTUK RAKYAT DAN MASUKAN BUIH YANG JELAS JELAS OKNUM YANG MAKANUANG RAKYAT
2.WAKIL DPRD JAK,PERLU DI TINJAU ULANG BACK GROUNDNYA.. AKRENA BANYAK BERMASALAH DENGAN MAFIANYA
Quote
0 #2 bani 2014-11-13 08:39
semua yg ikut nyaleg serius keluarkan uang yg jadi dan tg tak jadi semua keluarkan money politik....... negara ini sudah gawat darurat mau ikut urus ikut mekanisme gak ikut urus kita hidup disini...
Quote
0 #1 si togog 2014-11-12 20:03
SOLUTION TERAKHIR DAN TERBAIK IALAH

1. Bubarkan PARLEMENT ( DPR RI ) dAn bentuk serta PILIH langsung ANGOUTA DPR RI yang baru serta KONTROL KETAT atas Prakteik MONEY POLITIK dan Saknsi Tegas atas Pelanggaran dan Prakteik Money Poitik / dikeluarkan langsung dari Keanggoutan DPR RI ,DPR D , dan atau MPR RI .
2, RUBAH SYSTEM KEPARTAIAN (Minmlisasi Jumblah
ParPol, Rubah System Pemilu Perwakilan Daerah di
DPR RI dan MPR RI
3. Rubah Politik Dubsidi ParPol oleh Negara,
4. Kontrol System yang ketat atas Kreteria serta
Treack Record bagi setiap calon anggouta DPR RI
5, Hak Imunitas setiap anggouta DPR RI , DPR D dan
MPR RI DIBATASI hanya untuk Masalah POLITIK
semata
6. GAJIH ANGGOUTA DPR RI, DPR D dan MPR RI harus
diturunkan ( KEMBALI REORGANISASI )
Quote

Add comment


Security code
Refresh