Politik

Nirmala Bonat TKI yang disiksa majikannya di Malaysia. (Ist)Nirmala Bonat TKI yang disiksa majikannya di Malaysia. (Ist)JAKARTA- Komite III DPD RI mendorong revisi Undang-undang No. 39/2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengutamakan jaminan perlindungan untuk tenaga kerja karena aturan yang ada saat ini dinilai lebih fokus kepada bisnis penempatan tenaga kerja. Demikian salah satu poin pembahasan rapat kerja Komite III DPD dengan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakiri dan jajarannya di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (15/2).

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komite III DPD RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto mengatakan dirinya menjumpai sejumlah TKI di daerah pemilihannya yang ditipu dalam proses pengurusan keberangkatan ke luar negeri, bahkan pelakunya adalah oknum pejabat pemerintahan yang seharusnya memberikan perlindungan.

Untuk itu, ia meminta undang-undang yang harus mampu memberikan perlindungan kepada TKI mulai dari proses pengurusan dokumen, pelatihan, penyediaan lowongan kerja dan perlindungan terhadap TKI selama bekerja di luar negeri.

“TKI Illegal di NTT, ada oknum yang seharusnya melindungi tapi justru mencari kesempatan dalam kesempitan, contoh imigrasi, kepolisian, jadi RUU yang baru ini harus fokus kepada pengawasan terhadap TKI supaya mereka benar-benar mendapat perlindungan,” ujarnya.

Senada dengan Abraham, Anggota Komite III DPD lainnya, KH. Ahmad Sadeli Karim meminta pemerintah proaktif memfasilitasi warga negara Indonesia yang mencari peluang kerja di luar negeri. Sadeli juga berharap pemerintah dapat mengantisipasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memiliki dampak negatif dan positif terhadap persoalan tenaga kerja.

“Pemberlakuan MEA ada dampak positif dan negatif, termasuk persaingan tenaga kerja, harus diantisipasi, jangan sampai terjadi monopoli,” tambahnya.

Sedangkan Mervin Komber dari Papua Barat menyoroti tentang kebijakan sistem penggajian antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Menurutnya, sebagian tenaga kerja asing yang ada di Papua memiliki ketrampilan yang sama dengan tenaga kerja lokal, namun pihak perusahaan cenderung memberikan gaji yang lebih besar kepada tenaga kerja asing.

“Tenaga kerja asing di Papua, spesifikasinya banyak yang sama dengan tenaga kerja lokal, tapi kenapa bisa banyak yang masuk, harus ada pembatasan atau bahkan dihentikan. Sistem penggajian juga berbeda antara asing dan lokal,” ujarnya.

Sementara Eni Khairani dari Bengkulu mempertanyakan kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) di sejumlah daerah yang jauh dari layak. Ia menilai, selain sarana dan prasana BLK yang sudah sangat tua, pelatih atau instruktur yang ada juga kurang kreatif.

“BLK kita sudah tua-tua, expired, tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Masak ada mesin untuk pembelajaran yang usianya 30 tahun, ini persoalan di daerah. Belum daya tampungnya yang tidak mencukupi untuk calon tenaga kerja,” tegasnya. (Enrico N. Abdielli)

Add comment

Security code
Refresh