Politik

Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan (Ist)Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan (Ist)JAKARTA- Dunia internasional terkejut mendengar niat Pemerintahan Indonesia yang akan menuntaskan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) Berat dalam Tragedi 1965. Dunia internasional tidak menyangka pemerintah Indonesia memiliki keberanian untuk menuntaskan kasus-kasus HAM di Indonesia antara lain kasus 1965 dan Papua. Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan kepada media, Jumat (13/5) sepulangnya dari kunjungan ke Inggris dan beberapa negara di Eropa.

“Mereka kaget. Tidak menyangka dan sangat gembira mendengar paparan kita bahwa pemerintah Indonesia saat ini akan menuntaskan pelanggaran HAM 1965. Semua yang bertemu dengan kita menyatakan dukungan penuhnya. Pemerintah, parlemen, dunia usaha dan masyarakat Inggris mendukung penuh upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah sudah melaksanakan Simposium Nasional yang merupakan kerjasama antara Kemenkopolhukam, Lemhanas dan Wantimpres untuk mulai mengkaji sejarah Indonesia. Hasil dari Simposium itu akan ditindak lanjuti dengan beberapa rekomendasi penting.

“Yang pasti, kita harus akui bahwa tragedi 1965 adalah bagian dari sejarah kelam dalam bangsa ini. Setelah itu kita akan urut dan teliti latar belakangnya dari peristiwa 1948, Bandar Betsi danSimalungun 1963. Supaya sejarah menjadi jelas semuanya,” jelasnya.

Menkopolhukam juga menegaskan agar aparat keamanan tidak melakukan tindakan berlebihan dalam menindak berbagai isu seputar 1965, agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM baru yang merusak lagi citra bangsa Indonesia di mata Internasional.

“Jangan lagi melakukan sweeping, menyita buku, membubarkan dan menangkap orang yang lagi diskusi. Nanti ada pelanggaran HAM yang baru lagi,” tegasnya.

Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan pengertiannya terhadap kekuatiran para senior jenderal purnawirawan yang kuatir dengan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia.

“Percayalah sama saya, walau sudah pensiun, kita ini masih prajurit TNI. Kita tidak akan biarkan PKI bangkit lagi di Indonesia. Simposium kita adalah masalah pengungkapan kebenaran sejarah untuk menuju rekonsiliasi nasional. Kami justru minta dukungan penuh agar bisa menyatukan kembali bangsa ini demi masa depan generasi mendatang,” ujarnya.

Perintah Kapolri

Sementara itu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan telegram kepada jajaran kepolisian daerah dan dibawahnya agar menghentikan tindakan represi dalam penanganan kasus isu 1965 ini. Dalam surat telegram Kapolri bernomor STR/337/V/2016 bertanggal 13 Mei 2016 itu disampaikan bahwa, khusus untuk buku-buku yang diduga menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme cukup diambil sampel dan diserahkan ke pihak kejaksaan untuk diteliti isinya.

Kapolri juga memerintahkan  agar kepolisian memaksimalkan kegiatan sosialisasi untuk melakukan upaya pencegahan dan cegah konflik sosial.

Kapolri juga melarang dan tidak mentolerir ormas atau kelompok masyarakat yang main hakim sendiri seperti razia, penangkapan, penyitaan, pengusiran, penghentian kegiatan dan tindakan ilegal lainnya.

Surat telegram yang ditanda tangani Kapolri Jenderal Badrodin Haiti  ditegaskan bersifat perintah untuk dilaksanakan dan meminta laporkan perkembangannya langsung kepada Kapolri dan Asops (Asisten Operasi) (Web Warouw)

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh