Politik
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA- Presidential Threshold dalam RUU Pemilu sama dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (20% kursi DPR RI atau 25% suara nasional). Presidential Threshold tidak bertentangan dengan konstitusi.

“Presidential Threshold memastikan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum partai politik atau gabungan partai politik di parlemen. Presidential Threshold mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden,” demikian Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (12/6).

Menurunya, pemerintah dapat mempertimbangkan pemikiran bahwa Presidential Threshold hanya mensyaratkan perolehan minimal 25% suara nasional pada Pemilu sebelumnya bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak lagi mensyaratkan perolehan kursi karena 20% perolehan suara belum tentu setara dengan 25% kursi. 

“Artinya, 12 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 seluruhnya dapat membentuk gabungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden, termasuk partai yang ikut pemilu 2014 lalu tapi tidak dapat alokasi kursi DPR RI.

Tentang, ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold), menurut Tjahjo Kumolo prinsipnya ada peningkatan dari 3,5%. Parliamentary Threshold di DPR RI tidak bertentangan dengan Konstitusi. Parliamentary Threshold sejalan dengan upaya membangun sistem multipartai sederhana.

“Parliamentary Threshold bertujuan menciptakan sistem parlemen yang efektif dan pelembagaan sistem perwakilan sebagai upaya komitmen politik bersama membangun sistem Pemerintahan Presidensiil,” katanya.

Sementara itu, sehabis berbuka puasa, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengabarkan bahwa dapat Panitia Khusus RUU Pemilu membahas lima isu krusial, kembali deadlock.

Rapat yang dilakukan sejak pagi, sama sekali belum ada kesepakatan. Masih terjadi perdebatan antar fraksi di DPR.

“Rapat Pansus yang membahas lima isu krusial kembali deadlock. Rapat akan dilanjutkan lagi malam ini jam 20.00 WIB di ruang Pansus B DPR,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (8/6).

Adapun lima isu krusial yang sampai saat ini belum juga disepakati, antara lain masalah parliamentary threshold, presidential threshold, sistem pemilu, alokasi kursi dan dapil. Pemerintah sendiri untuk isu presidential treshold bersikukuh tetap dipertahankan. Sementara banyak fraksi di DPR meminta itu dihapuskan. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh