Politik
Presiden Jokowi melantik 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6). (Ist)

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6) pagi. Pelantikan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017.

Tujuh orang yang dilantik sebagai anggota DKPP tersebut mewakili berbagai unsur, yaitu:

  1. Hasyim Asy’ari (unsur Komisi Pemilihan Umum)
  2. Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum)
  3. Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat)
  4. Harjono (unsur tokoh masyarakat)
  5. Muhammad (unsur tokoh masyarakat)
  6. Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat)
  7. Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat)

Prosesi pelantikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 dimulai dengan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Cecep Sutiawan.

Agenda selanjutnya yakni pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan pemberian ucapan selamat yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Megawati Soekarnoputri, dan Prof. Jimly Asshidique. (DNA/JAY/EN)

Adil Bagi Semua

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Usai mengikuti pelantikan, Harjono, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6) menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan yakni inventarisasi pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu perlu untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang perlu ditindaklanjuti.

“Yang kedua, kita bersyukur karena ini warisan Pak Jimly. Biasanya Pak Jimly itu kalau memberi warisan kan pasti baik begitu. Kita ambil baiknya lah,” tutur Harjono.

Secara administratif, menurut Harjono, tidak ada hambatan berarti yang akan dihadapi. Ia menambahkan bahwa kemungkinan yang perlu dilakukan adalah perbaikan untuk meningkatkan kerja sama sebagai sebuah tim.

Saat ditanya mengenai pemilu 2019, Harjono ungkapkan memang haru dipersiapkan perangkatnya, kesigapan anggota, dan hal lain yang perlu yakni perubahan peraturan.

“Pasti itu perlu ada satu perubahan aturan, tapi itu nanti kita kasih semua, apa yang sudah ada lalu kemudian akan kita tambah apa. Itu tantangan pertama. Selagi kita barangkali ada kosong sampai Pilkada 2018, ini ada kesempatan dengan teman-teman ini untuk melihat peraturan yang ada untuk disempurnakan. Saya kira itu,” tutur Harjono.

Mengenai Undang-Undang Pemilu Harjono menyampaikan bahwa nantinya DKPP akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada.  Ia juga menyampaikan harapan agar DKPP ke depan putusan yang dihasilkan memiliki keadilan bagi semua pihak.  “Jangan sampai putusan-putusan kita nanti dirasa tidak adil dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita sempurnakan,” tambah Harjono.

Kemungkinan adanya tarik-menarik dari parpol jelang pemilu 2019, Harjono ungkapkan bahwa DKPP nantinya berangkat dari pengaduan sehingga dari delik aduan itulah yang kemudian akan diperiksa.

“Ya itu kredibilitas kita, oleh karena itu kita harapkan bahwa semua bekerja sama dan menjaga fairness. Oleh karena itu tantangannya adalah kita sebagai penyelenggara mengenai penegakan kotik (kode etik) itu bisa betul-betul adil,” pungkas Harjono. (Enrico N. Abdielli)

Add comment


Security code
Refresh