Politik
Ketua Umum Partai Persatuan Permbangunan, Muhammad Romahurmuzi. (Ist)

JAKARTA- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus segera membuka hotline pelaporan terduga teroris dan kegiatan terorisme. DPR tengah merevisi Undang-Undang Anti Terorisme untuk memastikan tindakan pre-emptive dalam rangka pencegahan dimungkinkan, namun tetap dalam koridor penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Permbangunan, Muhammad Romahurmuzi kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (13/6).

“Rakyat harus mengaktifkan kembali Siskamling (Sistim keamanan lingkungan) untuk memonitor kegiatan-kegiatan mencurigakan untuk dilaporkan ke hotline. Aturan tentang keharusan melapor ke RT apabila ada warga baru yang tinggal lebih dari 24 jam harus kembali diterapkan,” tegasnya menanggapi berkembangnya jaringan ISIS di Jawa Timur.

Sebelumnya dilaporkan, ancaman terorisme di Indonesia nampaknya kian menyebar. Berawal dari jaringan ISIS yang lahir di Iraq dan besar di Suriah, saat ini ISIS sudah memasuki 16 daerah di Jawa Timur, salah satunya yakni Surabaya.

Pernyataan itu sampaikan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Hamli dalam bedah buku Bi’dah Ideologi ISIS.

Hamli mengatakan, bahwa di masing-masing kabupaten/kota sudah ada orang-orangnya ISIS. Namun orang-orang tersebut sekarang ini menjadi sleeping sel.

“Jadi kegiatannya seperti orang biasa, perlahan bergerak. Nah orang-orang ini tidak bisa ditangkap karena belum ada bukti yang cukup,” kata Hamli seperti yang dilansir media, Senin (12/6).

Brigjen Hamli menambahkan, orang-orang tersebut sudah bergerak menyebarkan radikalisme dan faham-fahamnya.

Penyebaran tersebut sudah dilakukan di 16 kabupaten/ kota di Jatim. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan jika lingkungan sekitar terpengaruh faham radikalisme tersebut.

“Saat ini yang terdata baru 16, yaitu Trenggalek, lumajang, Surabaya, Lamongan, Blitar, Jember, Probolinggo, Jombang, Madura, Malang, Tulungagung, Banyuwangi, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto,” sebutnya.

Dengan demikian, lanjut Brigjen Hamli bahwa BNPT melakukan upaya pencegahan berupa intervensi kepada orang-orang yang belum terkena.

Tidak Khilafah

Sebelumnya Muhammad Romahurmuziy juga menegaskan bahwa orang Islam tidak akan menjadi kafir hanya gara-gara negaranya tidak berbentuk khilafah.

"Bukan bentuk negara yang mengantarkan kekafiran, tapi kemiskinan," kata Romi dalam halaqah di Pondok Pesantren Al Hasani, Kebumen, Jawa Tengah, Senin.

Oleh karena itu, menurut Romi, "pekerjaan rumah" terbesar umat Islam di Indonesia adalah mengentaskan saudaranya dari kemiskinan, dan bukannya memperjuangkan khilafah.

"Kita perlu memperbanyak fikih pengentasan kemiskinan," kata cucu tokoh pendiri NU KH Wahab Hasbullah itu.

Nabi Muhammad SAW, kata dia, menekankan zakat juga untuk menyejahterakan kaum Muslimin, serta memeratakan kesejahteraan.

Tentang bentuk negara, lanjut dia, Islam sendiri tidak menentukan secara jelas dan tegas. Ketika mendirikan negara Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak menjadikannya sebagai negara agama, melainkan negara bangsa, untuk menandingi Romawi dan Persia.

"Replikanya ya Indonesia ini. Kalau dulu titik temunya Piagam Madinah, di sini Pancasila," kata dia.

Oleh karena itu, Romi menyatakan setuju dengan upaya pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terus mengampanyekan khilafah.

"HTI semakin mendapat dukungan di kampus-kampus, sementara yang diajarkan khilafah, Itu sama dengan membelakangi NKRI," kata dia.

Romi mengaku akibat sikapnya itu tidak sedikit kalangan Islam yang menyalahkan dirinya, namun ia bergeming.

"NKRI yang sekarang ini warisan pendiri bangsa yang di dalamnya terdapat para ulama dari NU, Muhammadiyah dan lainnya," kata dia. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh