Politik
M. Romahurmuziy (Rommy), Ketua Umum PPP 2016-2021 (Ist)

JAKARTA- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memutuskan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sah di bawah kepemimpinan Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani.

“Alhamdulillah kami bersyukur akhirnya hukum menemukan keadilannya. Putusan PT.TUN tersebut mengukuhkan kenyataan di lapangan bahwa tidak ada dua PPP, karena sesungguhnya seluruh komponen yang bertikai di PPP 2,5 tahun silam sudah ishlah di Muktamar VIII, Pondok Gede, Jakarta, April 2016 yang lalu dan telah dikukuhkan dalam SK Menkumham,” M. Romahurmuziy (Rommy), Ketua Umum PPP 2016-2021 kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (14/5)  menanggapi Putusan PT.TUN No. 58/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017.

Diketahui, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta membalik keadaan soal kepengurusan PPP. PT TUN menyatakan PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Romahurmuziy sesuai SK Kemenkum HAM.

“Mengambil berkah Ramadhan, dalam waktu dekat saya akan mendatangi pak Djan Faridz dan mengajak beliau bergabung bersama-sama dalam kepengurusan ini dan membesarkan PPP,” katanya.

Rommy juga menawarkan kepada seluruh kader-kader Djan Faridz untuk menyudahi seluruh pertikaian hukum dan menerima mereka dalam kepengurusan ini kemudian bersama-sama menjadikan PPP sebagai 3 besar pemenang pemilu.

“Dengan adanya putusan ini, saya mengetuk pintu hati pak Djan dan kawan-kawan  dengan segala kerendahan hati, agar kembali bersatu. Karena persatuan itu disukai Allah dan perpecahdenganan itu dibenci Allah.

Kasus bermula saat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang pengurus DPP PPP 2016-2021. Dalam SK itu ditetapkan Ketua Umum PPP adalah Romahurmuziy.

Kubu Djan Faridz tidak terima dengan keputusan Kemenkum HAM tersebut dan menggugatnya ke PTUN Jakarta. Gugatan Djan Faridz dikabulkan pada 22 November 2016. PTUN Jakarta membatalkan SK Kemenkum HAM itu.

Atas hal itu, Menkum HAM dan PPP kubu Romahurmuziy mengajukan banding. Gayung bersambut. Permohonan banding itu dikabulkan.

"Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima," putus majelis hakim sebagaimana dikutip dari website MA, Rabu (13/6).

“Kami mengucapkan mohon maaf kepada rakyat Indonesia atas segala hiruk-pikuk yang timbul selama konflik PPP.  Kami mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang telah berpihak kepada kebenaran dan kenyataan grassroot yang diingini warga PPP sejati. Dengan adanya Putusan ini, PPP langsung tancap gas ke gigi 4 untuk persiapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemenangan menuju P3 Besar pada Pemilu 2019. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh