Politik
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Djarot Saiful Hidayat yang baru dilantiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta, di Istana Negara, Kamis (15/6) pagi. (Ist)

JAKARTA- Setelah sebulan lebih menyandang status Pelaksana Tugas (Plt), Djarot Saiful Hidayat secara resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 di Istana Negara, Kamis (15/6) pagi. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama yang diberhentikan karena statusnya sebagai narapidana, dan akan menjabat hingga Oktober 2017.

Mantan Walikota Blitar itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No.76P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Djarot Saiful Hidayat Sebagai Gubernur DKI Jakarta. Keputusan Presiden ini dibacakan Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Cecep Setiawan, dan mengawali prosesi pelantikan.

Selanjutnya Presiden Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan terhadap Djarot.  “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” sumpah Djarot yang diucapkannya di depan Presiden Jokowi.

Setelah penandatanganan berita acara pelantikan, Presiden Jokowi diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan selamat kepada Djarot Saiful Hidayat yang baru dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/6) pagi. (Ist)

Program Ahok

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang baru dilantik berjanji akan menuntaskan program-program yang sudah diletakkan oleh Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sampai dengan bulan Oktober mendatang.

“Kita tinggal menuntaskan beberapa program yang tersisa, karena antara Pak Jokowi, Pak Basuki, dan saya, menjadi satu kesatuan, ada kesinambungan yang harus dituntaskan,” kata Djarot kepada wartawan usai pelantikan dirinya.

Menurut Gubernur DKI Jakarta itu,  Jokowi (saat menjadi Gubernur DKI) telah memberikan landasan pembangunan di Jakarta, kemudian diteruskan dan dipercepat oleh Basuki, sehingga sekarang  sudah memberikan standar tata pemerintahan di Jakarta. “Standarnya cukup tinggi,” ujarnya.

Djarot mengaku sudah berkali-kali berdiskusi dengan Ahok, dan pesan Ahok adalah segera tuntaskan, standar yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat.

“Beliau berpesan agar tingkat kepuasan masyarakat yang sudah di atas 70% tolong tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan,” ungkap Djarot.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, selama empat bulan tersisa ini, dirinya harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus, untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai. Ia menunjuk contoh Jak Grosir dan Jak Mart, yang harus segera diselesaikan tujuannya untuk menstabilkan harga.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta itu akan mempertahankan bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menggunakan teknologi. “Sampai sekarang kita masih akan datang ke rumah masing-masing dengan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) dan PTSP. Semua layanan harus cashless,” tegasnya.

Prioritas terakhir, menurut Djarot, adalah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017 karena ini menjadi mandat dan tanggung jawab dirinya, sambil meletakkan dasar 2018 untuk RAPBD yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya.

“Tetapi sistemnya kita bakukan, tetap dengan sistem elektronik budgeting, semuanya pakai elektronik budgeting. Entah itu e-Planning, e-Budgeting, e-Busrenbang, sampai dengan e-Kompone. Dan kita akan masukkan seluruh kebutuhan Jakarta ke dalam e-Catalog, sehingga diharapkan tidak lagi kita proses korupsi, semuanya transparan dan terbuka ini,” papar Djarot.

Hal yang tidak bisa diselesaikan sampai Oktober, menurut Gubernur DKI Jakarta itu, ada beberapa program yang memang dirancang untuk selesai tahun 2019-2022, misalnya LRT, MRT, normalisasi sungai, tanggul laut (NCICD).

“Itu adalah beberapa program yang memang harus diselesaikan secara berlanjut. Kita harusnya menjaga dan membangun keberlanjutan ini. Termasuk juga penataan kawasan melalui pembangunan rusun masih akan berlanjut,” terang Djarot.

Bagaimanapun juga, lanjut Djarot, prinsip kami dalam menata pemukiman di Jakarta harus dilakukan secara vertikal, tidak bisa horizontal. “Tidak mungkin pemerintah membangun rumah tapak, tetap kita akan bangun rumah susun untuk menormalisasi atau memindahkan kawasan yang kumuh dan tidak sesuai dengan fungsi huniannya,” kata Djarot seraya memohon maaf kepada masyarakat, apabila saat ini Jakarta masih ada beberapa titik kemacetan karena sedang gencar untuk membangun infrastruktur di Jakarta.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam kesempatan itu Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo SH, dan unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta. (Calvin G. Eben-Haezer)

Add comment


Security code
Refresh