Politik
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon tiba-tiba menyatakan seolah-olah terancam oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam urusan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Untuk itu, Tjahjo menangkis serangan membabi buta pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

"Fadli Zon dan Gerindra marah tidak suka saya mengancam. Yang mengancam siapa? Siapa mengancam siapa?" demikian Tjahjo kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (18/6) menjawab Fadli Zon yang meminta dirinya untuk tidak mengancam akan menarik diri dari pembahasan apabila usulan penggunaan sistem presidensial treshold yang lama tidak disetujui.

Tjahjo Kumolo menjelaskan saat itu dirinya ditanya bagaimana opsi pemerintah terkait lima point krusial RUU Pemilu bila tidak ada kata sepakat.

"Saya jawab, pemerintah yakin semangat musyawarah pemerintah dan pansus. Kalau sampai tidak bisa musyawarah di Pansus ya dibawa ke paripurna untuk pengambilan keputusan," kata Tjahjo.

Tjahjo lalu ditanya bila terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan. "Ya kembali ke Undang-Undang yang lama. Demikian pertanyaan pers yang saya jawab," kata Tjahjo.

Tjahjo meluruskan beberapa media yang menuliskan dirinya mengancam, ”Yang terhormat Fadli Zon dan Yang terhormat Patria Gerindra Marah. Tidak suka saya mengancam. Yang mengancam siapa ? Siapa mengancam siapa?”

Tjahjo Kumolo menegaskan lagi bahwa pemerintah masih optimis berharap ada musyawarah dalam Pansus RUU Pemilu, terkait sisa 5 point yang masih perlu didialogkan antar fraksi-fraksi di Pansus RUU Pemilu. Sudah 562 pasal dari RUU Pemilu  telah mampu dimusyawarahkan dengan semangat kebersamaan oleh Pansus, Panja, Timus RUU Pemilu dan sudah selesai di Bahas Tim Sinkronisasi selama 7 bulan kerja.

“Ini prestasi Pansus antara DPR dan Pemerintah yang kerja serius teliti untuk mempersiapkan proses demokrasi dalam Pileg dan pilpres serentak 2019. Periode pembahasan yang lalu perlu waktu lebih dari 2 Tahun pembahasan, Semoga 5 masalah yang masih pending yang semakin hari semakin dapat mendekati titik temu dapat dimusyawarahkan, diputuskan dalam Pansus,” jelasnya.

Opsi-opsi menurut Tjahjo sudah dibuka, didialogkan, dilobbykan dan dikonsultasikan ke pimpinan parpol masing-masing. Mendagri, Menkumham, Menkeu, mensesneg dan Seskab sebagai wakil pemerintah dalam Pansus juga sudah berkonsultasi dengan Presiden.

“Saya Mendagri juga rutin melaporkan kepada Menkopolhukam bahwa semangat teman-teman Pansus RUU Pemilu dan pemerintah beberapa hari ini intensif melakukan lobby baik antar anggota Pansus antar pimpinan fraksi dan antar pimpimpinan parpol. Pemerintah juga terlibat lobby intensif. Semoga saling memahami dan ada kesepakatan,”

Hal ini menurutnya karena 5 isu krusial yang masih pending saling kait mengkait dengan kepentingan dan strategi partai politik, pemerintah dan parpol dalam Pansus dan mempunyai komitmen yang sama melalui pemilu serentak untuk membangun sistem pemerintahan presidensiil yang effektif.

“Semangatnya sama semoga ada titik temu yang sama. Pemerintah mendengarkan dan selalu mencermati aspirasi kritis elemen-elemen masyarakat, catatan kritis  media dan aspirasi Parpol yang akan punya kerja politik dalam pileg dan pilpres serentak,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak perlu melontarkan ancaman soal Pemerintah menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

"Enggak usah ngancam-ngancam begitu, menurut saya itu tidak masuk akal mau mencabut terus kembali ke undang-undang lama," kata Fadli usai buka puasa bersama di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (16/6). (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh