Politik
Nursjahbani Katjasungkana, SH, Koordinator Indonesia People’s Tribunal 1965 (Ist)

JAKARTA- Pengungkapan dokumen-dokumen Kedutaan Amerika Serikat oleh pihak Pemerintah Amerika Serikat belakangan ini tentang penggulingan Presiden Soekarno dan pembantaian massal 1965 di Indonesia kepada publik Internasional, merupakan langkah penting. Hal ini disampaikan oleh Nursjahbani Katjasungkana, SH, Koordinator Indonesia People’s Tribunal 1965 kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (20/10)

“Meskipun bukan hal baru bagi ilmuwan, namun ini penting dan pengungkapan kebenaran dan membongkar usaha pemerintah yang selama ini berupaya menutupi tentang adanya keterlibatan negara (TNI AD) dimasa itu dalam pembasmian PKI dan organisasi yang menjadi afiliasinya serta pendukung Soekarno,” ujarnya menanggapi dokumen yang barusan saja dibuka oleh Nasionalk Secutiry Archives (NSA) di Amerika Serikat, Senin (17/10) lalu.

Dokumen itu menurutnya memastikan bukti otentik, bukan hanya keterlibatan, tetapi didalangin oleh pihak Amerika Serikat dengan tujuan menghabisi Presiden Soekarno dan PKI yang mendukungnya.

“ Jika baca dokumen-dokumen tersebut, terlihat sekali bahwa orang-orang Amerika itu seperti gembira atas apa yang terjadi. Dan setelah 1 Oktober atau persisnya mungkin 5 Oktober  itu terjadi perubahan rantai komando besar-besaran sampai ke tingkat desa, peran TNI AD yang sangat dominan di mana-mana di Sumatera dan all over Indonesia, serta inisiatif untuk melakukan pembunuhan massal,” ujarnya.

Ia menejelaskan, dari dokumen-dokumen kawat Kedutaan Amerika Serikat ke Pemerintah Amerika Serikat Di Washington tersebut juga tampak jelas usaha memobilisasi kalangan muda KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia) dan lainnya untuk mendongkel Bung Karno ibawah komando TNI AD serta semangat tinggi dari Ansor, Muhamadyah

“Ada laporan yang menyatakan ada instruksi Muhamadyah di Medan untuk melakukan pembantaian. Juga instruksi dari kelompok Katolik, untuk memimpin pembantaian,” tegas Nursjahbani.

Laporan pembantaian anggota dan kader PKI menurutnya sangat mengerikan dan patut diungkap kepada generasi saat ini agar tidak terulang lagi.

“yang membuat saya merinding, gemetar, marah dan sedih sekaligus adalah, pembuat dan penerima laporan-laporan inteligen itu sangat berhati kejam dan berdarah dingin apalagi kalau baca terminolgi yang digunakan, misalnya di Kudus, dikatakan : bersih atau bebas dari PKI dalam arti mereka sudah dibunuh semuanya,” katanya.

Dokumen itu juga menyampaikan bagaimana Amerika dan Angkatan Darat bisa mendapatkan nama-nama anggota organisasi-organisasi yang hendak dibasmi. Setelah itu, tanpa proses hukum dibunuh ditempat.

“Ada juga laporan yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan nama-nama orang Baperki dan mereka sudah dibersihkan dan lainnya, tanpa mempertimbangkan sama sekali bahwa  hak hidup sekelompok orang  sudah dirampas dengan kejam,” katanya.

Kemudian, dalam dokumen itu juga ada laporan bagaimana ribuan orang dari berbagai isntansi dipecat tanpa alasan dan tanpa proses.

“Di Jawa Timur dikatakan 5.000 orang PNS dan juga anggota DPRD karena mereka dianggap PKI atau pendukung Soekarno dipecat, sebagian ditangkap dan dibunuh,” ungkapnya.

Dokumen itu mengkonfirmasi tujuan Amerika Serikat terhadap operasi itu adalah untuk menguasai sumberdaya alam Indonesia, salah satunya tambang emas di Timika, Papua.

“Tentu saja penggunaan situasi ekonomi yang waktu itu memang buruk untuk mendongkel Bung Karno setelah terbitnya Supersemar. Diikuti dengan trade mission dari Amerika Serikat datang berbondong-bondong antar lain akhirnya muncul Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 dan pemberian konsesi kepada Freeport,” jelasnya.

Kesimpulannya, menurut Nursjahbani adlaah dokumen-dokumen ini telah membuka sangat transparan tentang dukungan Amerikas Serikat terhadap pendongkelan Bung Karno dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta genosida yang dipimpin oleh Soeharto.

“Saatnya bangsa dan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla meluruskan sejarah, mengakui kesalahan masa lalu, memberika keadilan kepada korban dan keluarganya. Seperti yang disampaikan Senator Amerika Serikat Tom Udall,” tegasnya.

Tom Udall dua tahun lalu terus mendesak dibukanya arsip-arsip Keterlibatan Amerika Serikat dan mendesak agar korban berhak atas keadilan dan reparasi.

 “Masyarakat dunia juga berhak atas kebenaran, sehingga dapat menjadi pelajaran kita semua bawha atrocities serupa tidak terjadi dan khususnya bagi Indonesia. Supaya bisa dengan tegak berdiri menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh Mukadimah UUD 1945,” tegasnya (Web Warouw).

Add comment


Security code
Refresh