Politik
Orang-orang yang dituduh komunis yang dikumpul dan dimasukkan kedalam satu lubang kemudian dibunuh didepan masyarakat pada tahun 1965 (Ist)

JAKARTA- International People’s Tribune (IPT) 65 meminta agar Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) membuka dan menyelidiki ulang fakta-fakta pembantaian tahun 1965 menyusul pembunuhan 7 Perwira TNI oleh Cakrabirawa,--seperti yang terungkap dalam 39 dokumen aktivitas kedutaan Amerika Serikat di Indonesia pada kurun waktu tersebut belakangan ini. Hal ini disampaikan Reza Muharram kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (23/10).

“Kami meminta agar Komnas HAM melakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dari tahun 1965 sampai 1978. Termasuk semua kasus-kasus kejahatan serius lainnya seperti Penghilangan Paksa 1997-98 ataupun Kerusuhan Mei 1998,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 39 dokumen memuat laporan berisi 30 ribu halaman yang merekam aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada periode 1964-1968 telah dipublikasikan. Beberapa dokumen mengenai pembantaian massal 1965-66 itu mengacu pada deklasifikasi Arsip Keamanan Nasional (NSA) dan Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional (NDC) berupa surat telegram rahasia diplomatik yang melibatkan Amerika, Inggris dan Australia.

Kesempatan TNI Klarifikasi

Sebelumnya Direktur Amnesty International Usman Hamid mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia yang masih menutupi arsip serta dokumen-dokumennya terkait peristiwa 1965. Menurutnya, dibukanya arsip Badan Administrasi Rekaman dan Arsip Nasional AS (NARA) terkait peristiwa 1965 adalah momen yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk menambahkan atau melengkapi fakta-fakta kebenaran kasus tersebut.

“TNI juga mempunyai pendokumentasian yang pasti rapi secara administrasi. Karena itu apabila ada bagian-bagian dokumen yang dikeluarkan NSA itu sebagai bagian yang keliru, sebenarnya ini kesempatan bagi TNI ataupun pemerintah Indonesia untuk menghadirkan dokumen yang diproduksi oleh pemerintah itu sendiri,” ungkap Usmar Hamid di kantor Amnesty International, Jakarta, Jumat (20/10) 

Pemerintah Indonesia bukannya belum pernah membuka arsip terkait pelanggaran HAM masa lalu. Usman menjelaskan dokumen terkait pencopotan Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) karena bertanggung jawab atas penculikan aktivis periode 1997-1998 sempat beredar pada 2014, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Itu pun ada kegamangan dari pemerintah untuk mengakui surat itu benar atau tidak. Hanya Wiranto yang saat itu kebetulan (pada Pilpres 2014) mendukung Jokowi dan menjabat sebagai Panglima TNI saat (kejadian) berlangsung menyatakan bahwa dokumen itu benar,” ujar Usman.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid, Komnas HAM itu pernah mendapatkan dokumen dari TNI terakait pelanggaran HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok.

“Sempat ada penolakan dari Wiranto, sebagai Menhankam/Panglima ABRI, tetapi Gus Dur segera mencopotnya dan menggantinya dengan yang baru. Langkah seperti itu yang dibutuhkan oleh presiden sekarang,” ujar Usman.

Dengan dibukanya data dari TNI maka hal itu akan menambah banyak fakta atau data yang bisa disandingkan satu sama lain dan membuat sejarah kelam tragedi 1965 menjadi lebih terang.

"Kami berharap TNI juga membuka arsip untuk menambahkan data dan dokumen yang sudah dibuka oleh negara lain," kata Usman Hamid,

Sebelumnya, dokumen diplomatik Amerika yang dikuak oleh National Security Archive (NSA) ke publik pada 17 Oktober 2017 lalu. Mereka menguak 39 dokumen, yang merupakan catatan korespondensi Kedutaan AS di Jakarta dengan Kementerian Luar Negeri periode 1964-1968.

Plot Angkatan Darat

Sejumlah data dan fakta baru terungkap dari dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, plot Angkatan Darat menjatuhkan Soekarno, ide untuk menghabisi Panglima Angkatan Udara Omar Dani, hingga pembunuhan massal, dan tragedi kemanusian bernuansa rasial.

Usman menambahkan yang sepatutnya dipertanyakan bukanlah persoalan kenapa dokumen-dokumen itu baru sekarang dibuka.

"Tapi seharusnya yang dipertanyakan adalah kenapa masih banyak yang ditutup-tutupi," kata Usman.

Selain terhadap publik, menurut Usman, TNI juga tertutup terhadap upaya pro justitia yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Usaha Komnas HAM untuk membuka dokumen militer tidak pernah diberikan TNI," kata Usman.

Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tragedi 1965 dan menyimpulkan bahwa peristiwa pembantaian massal di periode tersebut adalah pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Kami menghimbau Komnas HAM mengambil langkah proaktif menggunakan arsip yang baru dideklasifikasi ini sebagai pelengkap informasi upaya pengusutan kejahatan kemanusiaan 1965," kata Usman, yang juga mantan anggota tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir ini.

Kerusuhan 1965 di Indonesia.

Tersendera Sejarah Gelap

Feri Kusuma dari lembaga swadaya masyarakat Kontras menduga ada pihak-pihak yang tidak ingin tragedi 1965 diselesaikan secara utuh. Hal itu, lanjut dia, menyebabkan Indonesia tersandera sejarah gelap yang tak pernah bisa selesai.

"Ini akan terus menjadi persoalan. Bagaimanapun, ini harus dibuka karena orang akan terus mempertanyakan," kata Feri.

Menurut dia, negara bisa melakukan perannya dengan baik yakni dengan melanjutkan penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung.

"Sekarang tinggal Presiden Joko Widodo, apakah tegas atau tidak untuk menginstruksikan Kejaksaan Agung melanjutkan penyelidikan itu. Waktu dia cuma tinggal dua tahun lagi," katanya.

Sebelumnya, TNI sudah menyatakan tak menghiraukan dokumen rahasia yang dirilis itu. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, menyebut dokumen rahasia itu tidak dapat menggantikan seluruh fakta dalam Mahkamah Militer Luar Biasa selama rentang 1966 hingga 1978.

"Kami akan tetap berpedoman pada hasil Mahkamah Militer Luar Biasa dan saksi-saksi sejarah saat itu," kata Wuryanto.(Web Warouw)

 

IPT 65 Minta Komnasham Selidiki Ulang Genosida 1965

JAKARTA- International People’s Tribune (IPT) 65 meminta agar Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) membuka dan menyelidiki ulang fakta-fakta pembantaian tahun 1965 menyusul pembunuhan 7 Perwira TNI oleh Cakrabirawa,--seperti yang terungkap dalam 39 dokumen aktivitas kedutaan Amerika Serikat di Indonesia pada kurun waktu tersebut belakangan ini. Hal ini disampaikan Reza Muharram kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (23/10).

“Kami meminta agar Komnas HAM melakukan penyelidikan lanjutan atau penyelidikan ulang atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dari tahun 1965 sampai 1978. Termasuk semua kasus-kasus kejahatan serius lainnya seperti Penghilangan Paksa 1997-98 ataupun Kerusuhan Mei 1998,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 39 dokumen memuat laporan berisi 30 ribu halaman yang merekam aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada periode 1964-1968 telah dipublikasikan. Beberapa dokumen mengenai pembantaian massal 1965-66 itu mengacu pada deklasifikasi Arsip Keamanan Nasional (NSA) dan Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional (NDC) berupa surat telegram rahasia diplomatik yang melibatkan Amerika, Inggris dan Australia.

Kesempatan TNI Klarifikasi

Sebelumnya Direktur Amnesty International Usman Hamid mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia yang masih menutupi arsip serta dokumen-dokumennya terkait peristiwa 1965. Menurutnya, dibukanya arsip Badan Administrasi Rekaman dan Arsip Nasional AS (NARA) terkait peristiwa 1965 adalah momen yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk menambahkan atau melengkapi fakta-fakta kebenaran kasus tersebut.

“TNI juga mempunyai pendokumentasian yang pasti rapi secara administrasi. Karena itu apabila ada bagian-bagian dokumen yang dikeluarkan NSA itu sebagai bagian yang keliru, sebenarnya ini kesempatan bagi TNI ataupun pemerintah Indonesia untuk menghadirkan dokumen yang diproduksi oleh pemerintah itu sendiri,” ungkap Usmar Hamid di kantor Amnesty International, Jakarta, Jumat (20/10) 

Pemerintah Indonesia bukannya belum pernah membuka arsip terkait pelanggaran HAM masa lalu. Usman menjelaskan dokumen terkait pencopotan Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) karena bertanggung jawab atas penculikan aktivis periode 1997-1998 sempat beredar pada 2014, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Itu pun ada kegamangan dari pemerintah untuk mengakui surat itu benar atau tidak. Hanya Wiranto yang saat itu kebetulan (pada Pilpres 2014) mendukung Jokowi dan menjabat sebagai Panglima TNI saat (kejadian) berlangsung menyatakan bahwa dokumen itu benar,” ujar Usman.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurachman Wahid, Komnas HAM itu pernah mendapatkan dokumen dari TNI terakait pelanggaran HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok.

“Sempat ada penolakan dari Wiranto, sebagai Menhankam/Panglima ABRI, tetapi Gus Dur segera mencopotnya dan menggantinya dengan yang baru. Langkah seperti itu yang dibutuhkan oleh presiden sekarang,” ujar Usman.

Dengan dibukanya data dari TNI maka hal itu akan menambah banyak fakta atau data yang bisa disandingkan satu sama lain dan membuat sejarah kelam tragedi 1965 menjadi lebih terang.

"Kami berharap TNI juga membuka arsip untuk menambahkan data dan dokumen yang sudah dibuka oleh negara lain," kata Usman Hamid,

Sebelumnya, dokumen diplomatik Amerika yang dikuak oleh National Security Archive (NSA) ke publik pada 17 Oktober 2017 lalu. Mereka menguak 39 dokumen, yang merupakan catatan korespondensi Kedutaan AS di Jakarta dengan Kementerian Luar Negeri periode 1964-1968.

Plot Angkatan Darat

Sejumlah data dan fakta baru terungkap dari dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, plot Angkatan Darat menjatuhkan Soekarno, ide untuk menghabisi Panglima Angkatan Udara Omar Dani, hingga pembunuhan massal, dan tragedi kemanusian bernuansa rasial.

Usman menambahkan yang sepatutnya dipertanyakan bukanlah persoalan kenapa dokumen-dokumen itu baru sekarang dibuka.

"Tapi seharusnya yang dipertanyakan adalah kenapa masih banyak yang ditutup-tutupi," kata Usman.

Selain terhadap publik, menurut Usman, TNI juga tertutup terhadap upaya pro justitia yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Usaha Komnas HAM untuk membuka dokumen militer tidak pernah diberikan TNI," kata Usman.

Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tragedi 1965 dan menyimpulkan bahwa peristiwa pembantaian massal di periode tersebut adalah pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Kami menghimbau Komnas HAM mengambil langkah proaktif menggunakan arsip yang baru dideklasifikasi ini sebagai pelengkap informasi upaya pengusutan kejahatan kemanusiaan 1965," kata Usman, yang juga mantan anggota tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir ini.

Kerusuhan 1965 di Indonesia.

Tersendera Sejarah Gelap

Feri Kusuma dari lembaga swadaya masyarakat Kontras menduga ada pihak-pihak yang tidak ingin tragedi 1965 diselesaikan secara utuh. Hal itu, lanjut dia, menyebabkan Indonesia tersandera sejarah gelap yang tak pernah bisa selesai.

"Ini akan terus menjadi persoalan. Bagaimanapun, ini harus dibuka karena orang akan terus mempertanyakan," kata Feri.

Menurut dia, negara bisa melakukan perannya dengan baik yakni dengan melanjutkan penyelidikan Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung.

"Sekarang tinggal Presiden Joko Widodo, apakah tegas atau tidak untuk menginstruksikan Kejaksaan Agung melanjutkan penyelidikan itu. Waktu dia cuma tinggal dua tahun lagi," katanya.

Sebelumnya, TNI sudah menyatakan tak menghiraukan dokumen rahasia yang dirilis itu. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, menyebut dokumen rahasia itu tidak dapat menggantikan seluruh fakta dalam Mahkamah Militer Luar Biasa selama rentang 1966 hingga 1978.

"Kami akan tetap berpedoman pada hasil Mahkamah Militer Luar Biasa dan saksi-saksi sejarah saat itu," kata Wuryanto.(Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh