Politik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA- Ketegasan hukum jadi kunci untuk menangkal praktek kotor dalam sebuah pesta demokrasinya. Sanksi tegas harus diberlakukan, kepada siapa pun yang merusak  pesta rakyat. Jangan sampai, pesta politik yang bermartabat dirusak. Kalau ada tim sukses  yang terbukti memainkan SARA hanya demi bisa menang, harus ditindak tegas. Tak boleh ada lagi toleransi. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di hadapan para peserta sarasehan "Indonesia Rumah Kita" yang kebanyakan adalah para pemuda dan mahasiswa, beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Kalau ada tim sukses kepala daerah yang kampanyenya berbau SARA dan kebencian tindak tegas," katanya dalam Sarasehan yang dihadiri banyak tokoh nasional, diantaranya Akbar Tandjung, mantan menteri, Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar dan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Moeldoko. 

Kata Tjahjo, Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa yang penuh warna keragaman. Dan sangat beruntung, Indonesia punya Pancasila. Memiliki konsitusi UUD 1945. Ideologi dan dasar negara yang terbukti bisa jadi payung bagi semua anak bangsa. Jadi payung bagi keragaman. Sehingga NKRI tetap tegak hingga sekarang.

"Itu intinya, soal Pancasila dan UUD 1945, memiliki dasar NKRI. Menjadi bangsa yang ingin merangkul. Sebuah bangsa yang besar, ada 7.300 suku, 3.000-an bahasa dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, tugas generasi bangsa, merawat itu semua. Tetap menjadikan NKRI tegak dan utuh. Tantangan kian berat dan kompleks. Dalam bidang politik misalnya, bangsa ini tengah dalam proses konsolidasi demokrasi. Tahun 2019, pertama kali dalam sejarah, pemilihan legislatif bakal dilakukan serentak dengan pemilihan presiden. Tidak hanya itu, tahun depan juga, digelar Pilkada serentak.  Ini setidaknya jadi  momentum dan instrumen, menguatkan demokrasi.

"Saya kira intinya sekarang ini negara kita tengah mengkonsolidasikan demokrasi politik. Pilpres serentak tahun depan, Pilkada serentak," kata dia.

Tjahjo sendiri bersyukur, sebagian tantangan bisa dilewati relatif mulus. Hajatan Pilkada serentak bisa berjalan sukses.

“Meski sempat hingar bingar di Pilkada Ibukota, tapi secara keseluruhan pesta politik rakyat di 2017, berlangsung sukses. Tinggal sekarang, menyiapkan hajatan demokrasi berikutnya, Pilkada serentak 2018,” katanya.

Tjahjo berharap tak ada gejolak berarti. Ia yakin, jika kontestan dan pemilih sudah dewasa dalam berpolitik, semua bisa berjalan aman dan sukses.

"Tahun depan ada 171 Pilkada daerah. Di daerah padat penduduk pula. Daerah padat pemilih yang mencakup  67% pemilih Indonesia. Itu dilebih dari 171 daerah," ujarnya.

Hawa politik di Pilkada 2018 sendiri lanjut Tjahjo berbeda dengan pesta politik sebelum. Sebab menjelang digelarnya pemilu nasional serentak. Jadi baunya sudah, beraroma Pilpres. Ia berharap, bangsa Indonesia bisa melewati itu semua dengan sukses. Sehingga konsolidasi demokrasi tak mengalami guncangan.

"Hawa dan baunya sudah memasuki aroma Pileg dan Pilpres. Ini konsolidasi demokrasi yang terkunci. Pemerintah Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla walaupun serah terima jabatan presiden terpilih hasil Pilpres 2014,  20 Oktober nanti,  tetapi Agustus tahun depan secara politik partai-partai kedepan entah nanti ada berapa yang lolos di KPU sudah mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden," tuturnya.

Tentu, kata Tjahjo, seorang kepala daerah, akan dilihat dari janji politiknya. Janji, yang harus ditunaikan lunas saat terpilih nanti. Tidak lupa, Tjahjo juga mengingatkan tentang pentingnya stabilitas keamanan. Sebab, stabilitas yang adem, kunci dari suksesnya sebuah pesta politik. Jika stabilitas terkendali, potensi gejolak baik dalam Pilkada maupun nanti dalam pemilu nasional serentak bisa diredam.

Kunci sukses lainnya dari sebuah pesta demokrasi, adalah tingkat partisipasi. Partisipasi yang tinggi, akan membuat pesta demokrasi punya legitimasi yang kuat. Ia bersyukur, merujuk pada hasil Pilpres 2014 dan Pilkada serentak 2015 dan Pilkada serentak 2017, tingkat partisipasi trendnya kian meningkat.

“Ini sinyal, gairah pemilih untuk ikut dalam sebuah pesta demokrasi makin tinggi,” tegasnya.

Tentu ini sangat penting dalam sebuah proses konsolidasi demokrasi. Dengan kondisi seperti itu, Tjahjo cukup optimis konsolidasi demokrasi berlangsung tanpa gejolak. Tjahjo juga yakin, dari sisi stabilitas keamanan, lebih terjamin. Tinggal kerja meningkatkan partisipasi.

"Kunci Pilkada dan Pilpres sukses hanya satu yaitu partisipasi pemilih meningkat. Tahun 2015,  70%, tahun 2017, sebesar 74%, target kami dan KPU minimal 78%. Mudah-mudahan,  provinsi Sumatera yang kemarin 28% partisipasi politiknya, tahun depan lebih meningkat," ujarnya.

Serta yang tak kalah penting, pesta demokrasi bisa dilakukan secara bermartabat, kata Tjahjo. Pesta politik tidak dicemari oleh praktek lancung seperti politik uang, baik itu dalam Pilkada maupun dalam pemilu nasional serentak. Pesta demokrasi juga jangan sampai dirusak oleh ujaran kebencian dan fitnah. Hoax, jangan sampai mengharu biru. Ia berharap, semua yang bertarung dan bersaing, benar-benar memperagakan persaingan politik yang berkualitas. Ide dan gagasan harus jadi langgam utama dalam sebuah kontestasi.

"Kampanye itu harus adu program,  adu konsep adu gagasan. Gimana kalau dia jadi pemimpin daerah dipilih rakyat, dia amanah demi kemaslahatan masyarakat dan daerah yang dia pimpin. Kalau ada berhujat kebencian itu kita harus hilangkan. Kita sudah koordinasikan kepada Panwas dan UU pemilu kemarin mudah-mudahan ada sanksi tegas," kata dia. (ZKA Warouw)

 

Add comment


Security code
Refresh