Politik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua pihak tidak terpancing atau salah tafsir dengan pidato Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang disebarluaskan melalui media sosial. Dalam video yang beredar, potongan pidato Tjahjo soal Perppu Ormas disertai dengan pesan yang mempertanyakan isi pidato tersebut.

Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kemendagri, La Ode Ahmad menduga, pesan tersebut disebarkan untuk membuat gaduh suasana. Menurutnya, pidato Mendagri sudah lengkap, tetapi coba ditafsirkan lain, dan masyarakat digiring ke arah penafsiran yang keliru. 

Bagian isi pidato Tjahjo yang dipersoalkan dalam video itu berbunyi, "Banyak dan ada ormas yang dalam aktivitasnya ternyata mengembangkan paham atau mengembangkan ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan hal ini tidak termasuk dalam paham ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme yang berkembang cepat di Indonesia." 

Adapun si penyebar pesan  mempertanyakan, "Pak Mendagri, apa maksud kalimat tersebut? Apakah maksudnya paham ateisme dan komunisme dikecualikan dalam Perppu Ormas?"

La Ode mengatakan, video itu dipersepsikan oleh si pemberi pesan seolah-olah paham ateisme, komunisme, marxisme, dan leninisme tidak dilarang dalam Perppu Ormas. Padahal, Mendagri jelas menyebut Perppu Ormas untuk semua paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut La Ode , Perppu Ormas lahir karena UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas dinilai belum memadai atau kurang lengkap, dalam  UU Ormas yang lama larangan paham yang bertentangan dengan Pancasila diatur dalam Pasal 59 ayat 4.

Namun, dalam penjelasan pasal tersebut masih terbatas, dimana paham yang dilarang dan dianggap bertentangan dengan Pancasila hanya ateisme, komunisme, marxisme, dan leninisme. Padahal, akhir-akhir ini ada paham-paham lain di luar yang telah diatur dalam UU tersebut sedang berkembang.

Paham-paham itu sama berbahayanya dengan komunisme karena ingin menggantikan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. “Ada kekosongan hukum dalam UU Ormas lama. Jika paham-paham tersebut tidak dilarang maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terancam,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Perppu, antara lain dimaksudkan untuk menyempurnakan penjelasan atau Definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila  yg diperluas, tidak hanya ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme. “Paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 juga dilarang,” ujarnya.

La Ode  memahami, kemajuan dunia teknologi informasi begitu pesat. Semua pihak bisa mengemukakan pendapat di muka umum melalui media sosial dan sarana lainnya.Namun, ia meminta kebebasan tersebut harus bertanggung jawab.

Salah Tafsir

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arief M Eddie, menjelaskan maksud dari pidato Mendagri tak seperti itu,-- mengecualikan paham ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme di Perppu Ormas.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, maksud Mendagri, sekarang ini, paham yang berkembang tak hanya itu. Sementara UU Ormas yang lama, hanya mengatur larangan bagi paham ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme. Artinya, ada kekosongan hukum. Maka berangkat fakta itu, keluar Perppu Ormas yang memasukan paham anti Pancasila lainnya selain paham -paham yang sudah masuk di UU Ormas yang lama.

"Potongan pidato Pak Menteri kan menyatakan begini, banyak dan ada ormas yang dalam aktivitasnya yang ternyata  mengembangkan faham atau mengembangkan ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan hal ini tidak termasuk dalam paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme yang berkembang cepat di Indonesia," tutur Arief.

Yang dimaksud dengan pernyataan tidak termasuk paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme, kata Arief, adalah paham baru yang justru saat ini berkembang cepat di Indonesian. Paham yang terang-terangan anti Pancasila dan ingin mengganti NKRI. Sementara paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme, sudah diatur dalam UU Ormas yang lama.

Itu yang dimaksud Mendagri. Penekanannya pada paham baru di luar atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme. Karena paham baru itu, tak disebut dalam UU Ormas yang lama.

 Dari pidato tersebut tentu saja Mendagri justru ingin memberikan penekanan atas paham atau ideologi selain ateisme, komunisme dan leninisme yang juga sama membahayakannya terhadap kesatuan negara Indonesia," ujarnya.

Arief pun kemudian membeberkan isi dari UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diubah lewat Perppu Nomor 2 tahun 2017, yang baru disahkan oleh DPR. Dalam UU Ormas yang lama, sangat jelas, hanya mengatur larangan bagi paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme. Tidak ada paham lain yang dimaksud Mendagri dalam pidatonya. Artinya, ada kekosongan hukum di UU Ormas lama karena sebatas mengatur empat paham itu. Sementara, fakta di lapangan, ada paham lain di luar empat paham itu, yang terang-terangan anti Pancasila dan NKRI.

"Coba baca dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, definisi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila terbatas pada ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme. Ini ada di bab penjelasan Pasal 59 ayat 4 UU Ormas yang lama," urai Arief.

Faktanya, lanjut Arief, muncul paham baru, yang juga sama anti Pancasila dan NKRI. Paham baru yang muncul belakangan ini, tidak diatur di UU Ormas yang lama.  Sehingga ada kekosongan hukum disitu. Maka, berangkat dari situlah, pemerintah setelah mengkaji secara panjang dengan menerima berbagai masukan dari banyak kalangan, menyusun Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang kemarin disahkan DPR.

"Karena itulah dalam  Perppu No. 2 Tahun 2017, ayat tersebut ditambah. Definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 diperluas. Bunyi penjelasan Pasal 59 ayat 4 tersebut menjadi “yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945," kata Arief menjelaskan panjang lebar.

Jadi menurutnya, tidak ada yang salah. Pengunggah video pidato Mendagri  salah menafsirkan. Atau boleh jadi, si pengunggah video memang sengaja salah menafsirkan, agar publik sesat memahami subtansi dari pidato Mendagri.  Harusnya, si pengunggah, mencermati dan menelaah pernyataan-pernyataan Mendagri, tak hanya berkutat di pidato di DPR saja.

Banyak pernyataan Mendagri terkait isu yang sama. Kalau membandingkan dengan pernyataan lain, pasti tidak akan salah tafsir. Tapi, kalau niatnya hanya ingin mencari sensasi, atau bikin gaduh, pasti akan dicari celah yang bisa membuat publik sesat memahami secara utuh. Arief berharap publik dalam menerima informasi, harus membacanya dengan cermat. Informasi yang diterima, harus ditelaah, dikaji dengan kritis, apa seperti itu kenyataannya. Tidak kemudian asal sebar.

"Jangan sampai kita disesatkan oleh informasi yang memang ingin menyesatkan semata ingin buat gaduh," ujarnya. (Web Warouw)

Add comment


Security code
Refresh