Politik
Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Kelompok Marginal di Jayapura Provinsi Papua dengan tema Jum'at (27/10) di Jayapura Provinsi Papua. (Ist)

JAKARTA- Pemberdayaan politik perempuan tidak boleh disusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita dengan peran politiknya. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si,  Jum'at  (27/10) di Jayapura Provinsi Papua.

“Peran politik bagi perempuan adalah bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat luas sedangkan peran wanita (keibuannya) adalah kewajiban utamanya dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya guna menciptakan generasi yang berkualitas,” katanya.

Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Kelompok Marginal di Jayapura Provinsi Papua dengan tema Partisipasi kaum perempuan dan kelompok marginal dalam menyongsong agenda demokrasi pemilu serentak tahun 2019 pada hari ini Jum'at  (27/10) di Jayapura Provinsi Papua.

Dalam Sambutannya Direktur Politik Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si mengatakan kegiatan ini dianggap pandang sebagai momentum yang sangat strategis, terutama untuk upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan dalam politik.

“Terutama dalam konteks demokrasi yang harus memberikan hak untuk kesempatan yang sama bagi perempuan dalam menyuarakan aspirasi mereka sebagai manifestasi dari hak-hak politiknya dan meningkatkan pemberdayaan politik perempuan khusunsya perempuan Papua  dalam mengaktualisasikan peran mereka sebagai warga negara,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri dari Kalkus Politik Perempuan Indonesia (KPPI), Pengurus Partai politik, Organisasi Sayap Partai Politik, LSM Perempuan dan  masyarakat.

“Dengan keyakinan itu,  kita semua harus mampu secara konsisten dan terprogram melanjutkan proses reformasi di segala bidang yang tengah bergulir sekarang ini, khususya reformasi birokrasi dan politik yang berkarakter kebangsaan sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Lebih lanjut Bahtiar menyatakan bahwa Dalam Negari yang menganut paham demokrasi maka yang menjadi ukuran keberhasilan proses demokrasi dalam suatu negara ditentukan oleh empat faktor, antara lain pola hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, terbangunnya kepercayaan antara elite, terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bebas untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang baru, tersusunnya aturan main atau konstitusi yang menggambarkan dinamika kehidupan sosial politik yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dalam perjalanan politik perempuan, secara kuantitatif, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pada laki-laki, akan tetapi jumlah tersebut tidak menjamin perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki,” tegasnya.

Kesenjangan ini menurutnya mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengarustamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik.

“Upaya membangun peningkatan partisipasi perempuan dalam berpolitik, antara lain tercermin melalui  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memuat memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendiri, kepengurusan partai politik dan sebagai calon anggota legislatif, merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan,” jelasnya.

Lahirnya Undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat sceara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih. 

“Namun, ketentuan de jure tersebut ternyata masih menyisakan berbagai masalah dan belum menjadi realita politik secara de facto,” katanya.

Strategi afirmatif yang didasarkan pada kuota kuantitatif belum menjamin perempuan dapat berperan di bidang politik dan meningkatkan kualitasnya untuk mengisi quota tersebut. Terbukti tidak mudah bagi partai politik untuk mendapatkan kader perempuan dalam memenuhi ketentuan itu. Tuntutan yuridis ini pun masih diupayakan secara kuantitatif, serta belum mampu memberikan dampak postif yang signifikan terhadap peningkatan kecerdasan politik dan kualitas kinerja lembaga legislatif dan partai politik.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu melalui pendidikan politik bagi perempuan lebih terarah menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki visi dan misi serta kekuatan sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya,” katanya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, dalam kesempatan tersebut Bahtiar menyatakan  Dampak buruk dari proses depolitisasi tersebut, perempuan sangat rentan terhadap praktik-praktk mobilisasi, dan mayoritas perempuan memilih bersikap apatis, diam dan tidak kritis dalam menghadapi proses politik.

“Perempuan mempunyai hak untuk memilih wilayah publik dimana dia ingin berperan sesuai potensinya. Iapun berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai politik Secara umum, kesejahteraan lahir bathin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai seorang perempuan khususnya perempuan diprovinsi Papua,” jelasnya. 

Saat ini di Provinsi Papua prosentase keberadaan perempuan dalam Lembaga politik khususnya Gubernur dan Bupati /Walikota masih sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali oleh karenanya Direktur Politik Dalam Negeri mendorong lembaga perempuan di provinsi papua agar terus berjuang untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di semua lembaga baik di lembaga eksekutif maupun dilegislatif.

Hasil dari kegiatan tersebut mendorong agar mengeluarkan rekomendasi untuk keterwakilan perempuan khususnya bagiperempuan di wilayah Provinsi Papua antara lain  mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, mendorong kepada ketua partai politik untuk merekrut perempuan asli papua dalam memenuhi kuota 30% dalam kepengurusan Partai Politik. (Enrico N. Abdielli)

Add comment


Security code
Refresh