Politik
Anggota Komisi IX DPR-RI, Ribka Tjiptaning (Ist)

JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR-RI, Ribka Tjiptaning, menyayangkan ketidakhadiran Menakertrans, Hanif Dhakiri, dalam Raker dan RDP Komisi IX DPR RI yang membahas masalah kebakaran pabrik kembang api di Kosambi,  Banten. Pernyataan Ribka disampaikan dalam rapat tersebut, yang dipimpin oleh Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI, Selasa  31 Oktober 2017, di Komplek Gedung Parlemen.

"Beberapa kali pak Menteri berhalangan hadir bila dipanggil parlemen. Padahal, yang dibahas persoalan nasib rakyat. Jangan hanya rajin datang kalau membahas  anggaran," kecamnya.

Walaupun saat ini sedang reses di daerah daerah pemilihan, karena kasus kebakaran pabrik ini sangat penting, para anggota DPR-RI kembali ke Jakarta untuk membahasnya.

"Kami semua hadir dalam rapat ini, datang jauh jauh dari Dapil (Daerah Pemilihan), karena DPR sedang reses. Tapi pak Menteri malah lebih memilih bertemu dengan para Dubes," sesalnya.

Menurut mantan Ketua Komisi IX DPR RI periode yang lalu ini, dalam kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi ini, banyak ditemukan pelanggaran. Baik pelanggaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan pelanggaran UU Tenaga Kerja yang melarang memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur

"Persoalan ini terjadi karena  lemahnya pengawasan pemerintah. Dan harusnya Kemanekar juga lebih care untuk menyelesaikan kasus ini, yang telah menyebabkan lebih dari 40 buruh meninggal karena kebaran pabrik itu," tegasnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Dr. Tjiptaning meminta agar ada sanksi hukum seberat-beratnya pada industri yang yang telah terjadi kecelakaan kerja dan melakukan pelanggaran UU Tenaga Kerja seperti perusahaan kembang api di Tangerang itu.

"Saya mendesak Pemda agar mencabut izin perusahaan kembang api di Kosambi, Banten tersebut. Saya mendesak Komisi IX DPR RI untuk segera membentuk Panja," pungkasnya.

Diperiksa

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri menyatakan, pihak PT. Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten harus bertanggungjawab penuh kepada semua korban kebakaran. Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan mengawal pertanggungjawaban perusahaan.

“Perusahaan harus bertanggungjawab. Baik kepada pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maupun yang belum,” kata Menaker, Minggu malam, 29 Oktober 2017, usai memeriksa pabrik PT. Panca Buana Cahaya Sukses.

Selain memeriksa pabrik yang terbakar, Menaker yang juga didampingi Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Bupati Tengerang Ahmed Zaki Iskandar, Kapolres Tangerang Komisaris Besar Harry Kurniawan, juga ikut mensalatkan salah satu jenazah korban, serta menjenguk korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit.

Berdasarkan data, lanjut Menteri Hanif, perusahaan tesebut mengikutsertakan pekerjanya program BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk 27 orang. Padahal jumlah pekerja mencapai 103 orang.

Kepada pekerja yang terdaftar sebagai  peserta BPJS Ketenagakerjaan,  BPJS Ketenagakerjaan akan dijamin penuh. Yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan santunan kecelakaan kerja dan kematian antara Rp 170-180 juta. Korban luka-luka yang menjalani perawatan di rumah sakit, selurh biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. 

Bagamana dengan korban yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan? Menurut Menaker, mereka akan menerima santunan dari Kemnaker,  BPJS Ketenagakerjaan serta dari pemerintah daerah. Namun  perusahaan wajib menanggung semua beban pekerja yang meninggal dunia maupun yang luka luka sesuai standar BPJS Ketenagakerjaan.

“Intinya, perusahaan harus  tetap bertanggung jawab atas semua korban yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah akan mengawal hingga pemenuhan hal diberikan,” tambah Menteri Hanif.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses terbakar pada Jumat 27 Oktober lalu. Kebakaran yang disertai ledakan mengakibatkan ak 48 orang tewas, 46 luka-luka. Sebagian diantaranya dalam kondisi kritis.  Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit  seperti RS. Bun, RSUD Tangerang dan   RS Ciputra. (Petrus H. Hariyanto/Argo Bani Putra)

 

DPR Berang Menteri Hanif Tak Datang Rapat Bahas Kebakaran Pabrik

JAKARTA- Angota Komisi IX DPR-RI, Ribka Tjiptaning, menyayangkan ketidakhadiran Menakertrans, Hanif Dhakiri, dalam Raker dan RDP Komisi IX DPR RI yang membahas masalah kebakaran pabrik kembang api di Kosambi,  Banten. Pernyataan Ribka disampaikan dalam rapat tersebut, yang dipimpin oleh Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR RI, Selasa  31 Oktober 2017, di Komplek Gedung Parlemen.

"Beberapa kali pak Menteri berhalangan hadir bila dipanggil parlemen. Padahal, yang dibahas persoalan nasib rakyat. Jangan hanya rajin datang kalau membahas  anggaran," kecamnya.

Walaupun saat ini sedang reses di daerah daerah pemilihan, karena kasus kebakaran pabrik ini sangat penting, para anggota DPR-RI kembali ke Jakarta untuk membahasnya.

"Kami semua hadir dalam rapat ini, datang jauh jauh dari Dapil (Daerah Pemilihan), karena DPR sedang reses. Tapi pak Menteri malah lebih memilih bertemu dengan para Dubes," sesalnya.

Menurut mantan Ketua Komisi IX DPR RI periode yang lalu ini, dalam kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi ini, banyak ditemukan pelanggaran. Baik pelanggaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan pelanggaran UU Tenaga Kerja yang melarang memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur

"Persoalan ini terjadi karena  lemahnya pengawasan pemerintah. Dan harusnya Kemanekar juga lebih care untuk menyelesaikan kasus ini, yang telah menyebabkan lebih dari 40 buruh meninggal karena kebaran pabrik itu," tegasnya.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Dr. Tjiptaning meminta agar ada sanksi hukum seberat-beratnya pada industri yang yang telah terjadi kecelakaan kerja dan melakukan pelanggaran UU Tenaga Kerja seperti perusahaan kembang api di Tangerang itu.

"Saya mendesak Pemda agar mencabut izin perusahaan kembang api di Kosambi, Banten tersebut. Saya mendesak Komisi IX DPR RI untuk segera membentuk Panja," pungkasnya.

Diperiksa

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri menyatakan, pihak PT. Panca Buana Cahaya Sukses di Tangerang, Banten harus bertanggungjawab penuh kepada semua korban kebakaran. Pemerintah, baik pusat maupun daerah akan mengawal pertanggungjawaban perusahaan.

“Perusahaan harus bertanggungjawab. Baik kepada pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, maupun yang belum,” kata Menaker, Minggu malam, 29 Oktober 2017, usai memeriksa pabrik PT. Panca Buana Cahaya Sukses.

Selain memeriksa pabrik yang terbakar, Menaker yang juga didampingi Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Bupati Tengerang Ahmed Zaki Iskandar, Kapolres Tangerang Komisaris Besar Harry Kurniawan, juga ikut mensalatkan salah satu jenazah korban, serta menjenguk korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit.

Berdasarkan data, lanjut Menteri Hanif, perusahaan tesebut mengikutsertakan pekerjanya program BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk 27 orang. Padahal jumlah pekerja mencapai 103 orang.

Kepada pekerja yang terdaftar sebagai  peserta BPJS Ketenagakerjaan,  BPJS Ketenagakerjaan akan dijamin penuh. Yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan santunan kecelakaan kerja dan kematian antara Rp 170-180 juta. Korban luka-luka yang menjalani perawatan di rumah sakit, selurh biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan sampai sembuh. 

Bagamana dengan korban yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan? Menurut Menaker, mereka akan menerima santunan dari Kemnaker,  BPJS Ketenagakerjaan serta dari pemerintah daerah. Namun  perusahaan wajib menanggung semua beban pekerja yang meninggal dunia maupun yang luka luka sesuai standar BPJS Ketenagakerjaan.

“Intinya, perusahaan harus  tetap bertanggung jawab atas semua korban yang bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah daerah akan mengawal hingga pemenuhan hal diberikan,” tambah Menteri Hanif.

Kepada Bergelora.com dilaporkan, Pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses terbakar pada Jumat 27 Oktober lalu. Kebakaran yang disertai ledakan mengakibatkan ak 48 orang tewas, 46 luka-luka. Sebagian diantaranya dalam kondisi kritis.  Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit  seperti RS. Bun, RSUD Tangerang dan   RS Ciputra. (Petrus H. Hariyanto/Argo Bani Putra

Add comment


Security code
Refresh