Politik
Warga Dongi-Dongi Mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan ditemui Komisi III, Muhamad Masykur, SP. Selasa (7/11) (Ist)

PALU- Warga masyarakat Dongi Dongi kembali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kedatangan warga kali terkait pembangunan gapura batas wilayah yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, Selasa (7/11).

Warga Dongi Dongi meminta para pemangku kebijakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah untuk menghentikan pembangunan gapura tersebut. Terutama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Kedatangan warga Dongi Dongi diterima oleh Wakil Ketua Komisi III, Muhamad Masykur di Ruang Komisi. Dalam pertemuan tersebut, warga mendesak DPRD Sulawesi Tengah untuk meminta aktifitas pembangunan dihentikan karena ini sudah membuat kami terganggu.

"Wilayah Dongi Dongi adalah wilayah kabupaten Sigi tapi kenapa Pemerintah Poso memaksakan pembangunan gapura itu," jelas Kuasa Ratalemba, tokoh masyarakat Dongi-Dongi.

Padahal hasil tinjauan lapangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso beberapa waktu lalu disepakati bahwa Pal Batas Wilayah antara Kabupaten Donggala sebelum mekar menjadi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso serta perwakilan warga, bukan dititik yang hari ini menjadi tempat dibangunnya gapura.

"Pal batas wilayah itu sebenarnya sudah jelas jika mengacu pada dokumen lama, mestinya dasar penetapannya ditentukan dari dokumen itu," tegasnya.

Menyahuti desakkan warga tersebut, Masykur menjelaskan bahwa agar kondisi Dongi Dongi tetap kondusif maka diminta kepada pelaksana pembangunan, CV. Surya Perdana untuk menghentikan aktifitas pembangunan gapura tersebut.

"Semestinya Pemerintah Kabupaten Poso bisa memahami kondisi yang terjadi di lapangan, karena hal tersebut sangat sensitive dan bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Masykur kepada kepada Bergelora.com.

Menurutnya upaya warga untuk mengkomunikasi kondisi ini kepada semua pihak, termasuk kepada DPRD Sulawesi Tengah patut diapresiasi dan didukung. Termasuk mengkomunikasikan masalah ini kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Masykur meminta kepada Pemprov Sulteng agar soal Dongi Dongi hendaknya diselesaikan secara lebih cepat dan tidak jadi menggantung.

Selain itu, yang lebih prinsip adalah agar ada kepastian dan pemenuhan rasa keadilan dari negara terhadap warga masyarakat khususnya di Dongi Dongi. Selanjutnya dihadapan warga, Masykur menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan ini, akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Sulawesi Tengah untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi I DPRD dalam proses penyelesaian kasus ini bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten dan semua pihak terkait, termasuk warga masyarakat. (Lia Somba)

 

Add comment


Security code
Refresh