Politik
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo (Ist)

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya segera  akan memasukkan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan

“Berkaitan dengan Putusan Mahakamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang adminduk terkait pengosongan kolom agama yang  dikabulkan oleh MK maka Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hal ini berimplikasi bahwa  bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan dapat dicantumkan pada kolom Agama di KTP elektroniknya,” tegasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (10/11).

Ia menjelaskan, putusan MK ini bersifat konstitusional bersyarat yaitu, Menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan', 

“Artinya kata 'agama' dimaknai termasuk 'kepercayaan"” tegasnya.

Untuk itu menurut Mendagri, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama agar bisa segera merealisasi putusan MK tersebut.

“Kemdagri akan berkoordinasi dengan kementerian agama dan kementerian pendidikan untuk mendapatkan data kepercayaan yg ada di Indonesia. Kemdagri melalui ditjen dukcapil akan memasukkan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan,” ujarnya

Ia juga menyiapkan sosialisasi putusan MK tersebut diseluruh daerah agar semua berjalan lancar.

“Setelah data kepercayaan kami peroleh maka kemdagri memperbaiki aplikasi SIAK dan aplikasi data base serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia di 514 kabupaten dan kota,” jelasnya.

Selain itu Kemendagri menurutnya akan menyiapkan usulan perubahan atas kedua Undang-Undang Adminduk agar bisa mengakomodir putusan MK itu.

“Kita akan mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk untuk mengakomodir putusan MK dimaksud,” tegasnya. (Web Warouw)

 

Add comment


Security code
Refresh