Politik
Menteri LHK RI Siti Nurbaya (Ist)

JAKARTA- Walaupun Presiden RI Joko Widodo sudah menginstruksikan agar semua penggunaan lahan harus mendahulukan kepentingan rakyat, namun pada prakteknya, masih banyak pejabat dan birokrat yang justru merugikan rakyat dalam konflik lahan. Sehingga rakyat tidak merasakan hasil dari kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat, karena disabotase kepentingan pemilik modal lewat pejabat dan birokrat. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Rifai, Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP-STN) kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (15/11)

“Pak presiden RI dan ibu menteri LHK RI harus berani pecat Birokrasi di kementerian LHK RI yang terindikasi main mata dengan pemilik modal dan melanjutkan perampasan tanah rakyat,” tegasnya.

Salah satunya adalah konflik agraria antara petani desa senanggalih kabupaten lombok timur NTB dengan PT Sadhana Arif Nusa, yang sudah menggusur 602 kepala keluarga pada 12 Mai 2016, menghancurkan rumah dan milik petani.

“Hampir 4 bulan kami bersabar,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: p.4/PSKL/set/Kim.I/4/2016 tentang pedoman mediasi penanganan konflik tenurial kawasan hutan, peraturan dirjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan nomor p.6/PSKL/set.I/5/2016 tentang pedoman asesmen konflik tenurial kawasan hutan dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan nformasi publik, STN meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan asesmen, mediasi, dan menurunkan tim asesor penanganan konflik tenurial di kawasan hutan.

STN juga menuntut pembatalan keputusan menhut RI No Sk 256/menhut-II/2011 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri ( IUP hkk HTI ) kepada PT Sadhana Arif Nusa, atas areal produksi kurang lebih 3810 hektar di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

“Periksa, Pecat Pejabat KLHK RI di bagian penilain kerja usaha hutan tanaman (PKUHT) I yang menangani wilayah NTB dan pejabat di bawah mentri yg kongkalikong dengan PT SAN,” tegas Ahmad Rifai.

Kronologi Perjuangan

Kepada Bergelora.com, ia memaparkan tahapan yang sudah ditempuh di kementerian LHK RI. Pada 18 Agustus 2017 STN hearing dengan dirjen PSKL saat itu di Jabat oleh Hadi Daryanto bersamaan dengan pembahasan konflik agraria antara Petani Jambi dengan PT REKI, petani senanggalih lombok timur NTB dengan PT sadhana Arif Nusa.

Hearing di lanjutkan, KLHK RI di wakili Agus Nurhayat, dengan beberapa rekomendasi, salah satunya meminta STN untuk bersurat ke Menteri LHK RI Siti Nurbaya yang di tembuskan ke Presiden RI, Joko Widodo dengan di lengkapi dengan dokumen.

“Ini sudah kami lakukan,” katanya.

Pada 22 Agustus 2017 STN sudah berkirim surat kepada ibu mentri LHK RI, isinya antara lain agar Menteri LHK melakukan asesment, mediasi, menurunkan tim asesor penanganan konflik tenurial di kawasan hutan.

“Kami juga meminta pembatalan keputusan Menhut RI No SK 256/Menhut-II/2011 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri ( IUP hkk HTI ) kepada PT Sadhana Arif Nusa, atas areal produksi kurang lebih 3810 hektar di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur,” jelasnya.

Pada 2 Oktober 2017, STN mengecek surat yang dikirim dan mendapat arahan untuk menelepon seksi PKU HT, Triadono ke No HP 081367004435, dalam komunikasi via WA di jelaskan sudah menyampikan hasil telaah yang diminta ibu menteri melalui disposisi yang disampaikan dan belum tahu kelanjutannya, karena belum ada turunannya kembali.

“Sedangkan untuk hasil telaah yg kami minta pak Triadono tdk berani memberikan tanpa seizin pimpinan, Kami di arahkan untuk bersurat ke mentri LHK RI dan bagian PPID KLHK,” jelasnya.

Atas masukan itu STN bersurat ke Menteri LHK RI untuk meminta hasil telaah dirjen PHPL, direktorat usaha hutan produksi subdit penilaian kerja usaha hutan tanaman. STN mengecek surat dan mendapat Nomor Agenda : 6966/menLHK/2017 dirjen PHPL, setelah kami cek ke TU apak dirjen kami dapat info kalau pak dirjen ke luar negeri.

“Pada 3 November 2017, kami cek kembali dan diarahkan ke Usaha Hasil Produksi/UHP. Penjelasan yang kami terima bahwa oleh sekertaris direktur UHP pak Edi bahwa surat masih belum turun dari meja pak direktur cek kembali seminggu. Pada 14 November 2017, kembali kami cek via Pak Edi, waktu kami telp dia juga masih mencari surat dan disposisi surat, dia minta di telpon lagi 5 menit, 10 menit kemudian kami telpon, katanya surat sudah diteruskan ke kasubdit penilaian kinerja usaha hutan tanaman (PKU HT) sejak 11 september. Kami telpon ke subdit PKU HT katanya surat masih di telaah oleh ka seksi PKU HT I Wilayah NTB pak  Triadiriono yang tidak masuk. Penjelasan ini sangat aneh, kenapa? Karena tanggal 2 Oktober kami dapat penjelasan dari pak Triadono bahwa  hasil telaah sudah di sampikan ke ibu menteri,” katanya.

Berbelitnya jalan keluar konflik agraria antara petani senanggalih dengan PT SAN, dinilai berindikasi kongkalikong antara pejabat di kementerian LHK RI yang membela kepentingan PT SAN selaku pemilik modal yang merupakan bagian dari Sampoerna Group.

“Sikap mental birokrasi seperti ini tidak sejalan dengan revolusi mental yang di galakkan Presiden Jokowi dan menghambat akses petani atas 12,7 juta hektare tanah sebagaimana yang dijanjikan lewat program RAPS,” jelasnya. (Bin)

 

Comments   

0 #2 Son 2017-12-15 14:44
That allows for a lot of Google Ad - Sense revenue, but also avoids
the possibility of losing customers to other Web sites right before they make a purchase.
If you want to know if it's the right choice for you there are a
few simple steps you need to follow before taking it. The real
catch with the various "herbal Viagra" options, which may or may not have any actual effect, is that it does not contain sildenafil citrate and is therefore not Viagra in any
respect.

Feel free to visit my page - http://www.generiqueviagrafr.fr/Achat-viagra-lyon: http://www.Generiqueviagrafr.fr/
Quote
0 #1 Tina 2017-11-21 00:22
I have checked your website and i have found some duplicate content, that's why you don't rank high in google's
search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles,
search for: Boorfe's tips unlimited content

Visit my site - MelinaSmall: https://Yasmin055.blogspot.com
Quote

Add comment


Security code
Refresh